JAKARTA – Hingga pukul 16.00 WIB, sebanyak 316 instansi pemerintah yang menyelenggarakan tes CPNS dengan lembar jawab soal (LJK)  serta berkas-berkas  di Pusdiklat Sekretariat Negara, Cipete Jakarta Selatan. Lokasi itu merupakan tempat pengolahan LJK dari seluruh tanah air, yang pelaksanaan tesnya berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 November 2013.  ...

JAKARTA – Sebanyak 87.328 orang mengajukan lamaran secara online ke Kementerian Kesehatan. Namun dari jumlah itu hanya 70.486 berkas yang masuk, dan hanya 36.354 yang lulus seleksi administrasi. Mereka memperebutkan kursi untuk 1.753 formasi tambahan CPNS, baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.   Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan dr. Pattiselanno Roberth Johan...

JAKARTA –  Terwujudnya seleksi CPNS yang transparan akuntabel,  fair, adil, dan bebas KKN merupakan tanggung jawab seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, juga seluruh elemen masyarakat.  Kehadiran outlet-outlet pengaduan di masing-masing institusi merupakan salah satu bentuk dukungan yang perlu untuk diwujudkan tujuan tersebut.Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)...

JAKARTA - Tes CPNS tahun ini, sebagian besar masih dilaksanakan dengan sistem LJK, yang dalam prakteknya membutuhkan energi dan perhatian yang sangat besar. Namun ke depan, pemerintah mendorong agar semua bisa menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang lebih efisien, akuntabel, dan obyektif.   Tahun ini, tercatat ada sekitar 70 instansi pemerintah yang...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, tes kompetensi dasar (TKD) CPNS tahun 2013 diikuti oleh 1.612.854 peserta. Jumlah itu terdiri dari  963.872 peserta dari pelamar umum, dan 648.982 peserta dari tenaga honorer kategori II.   Hal itu dikatakan Menteri terkait dengan penyelenggaraan tes CPNS dengan...

  JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  tidak hanya suka ceplas-ceplos. Mantan Bupati Belitung Timur yang 16 Oktober lalu menerima ‘Bung Hatta Anti Corruption Award’ ini juga tidak suka menutup diri alias transparan terhadap anak buahnya. Hal itu dilakukan agar  para pegawai mengerti kondisi atasannya.   Sikap transparan...

JAKARTA – Siapa saja boleh berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tentang seleksi CPNS tahun 2013, baik yang sifatnya obyektif, miring, maupun yang mengapresiasi. Namun pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, dan tidak dipungut biaya.   Sekretaris Kementerian PANRb Tasdik Kinanto menegaskan hal...

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi keberhasilan 9 (sembilan) SKPD/UPT Kabupaten Pakpak Bharat yang memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2008 secara serentak. Keberhasilan itu perlu dijadikan contoh daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan,...

JAKARTA – Para peserta tes kompetensi dasar (TKD) CPNS bagi pelamar umum dan tenaga honorer kategori 2 tanggal 3 November 2013, diminta  mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengikuti ujian dengan baik dan menjawab soal-soal ujian dengan benar.  Peserta tes juga diminta untuk menghindari kecurangan-kecurangan, seperti adanya pihak-pihak yang menawarkan jalan...

JAKARTA – Suasana kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jl. Jenderal Sudirman kavling 69 Jakarta pada Minggu (3/11), dari luar tampak biasa-biasa saja. Pintu gerbang tertutup, dan hanya sekali-sekali dibuka ketika ada kendaraan yang akan masuk atau keluar.   Tetapi tidak demikian situasi di dalam gedung,...

SURABAYA – Road map reformasi birokrasi pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.   Fokusnya diarahkan agar lebih spesifik pada area pelayanan publik, dan area lain yang merupakan prioritas. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2013 sebagai pengganti Peraturan Menteri PANRB No. 9/2011 tentang Road...

JAKARTA – Indonesia merupakan negara ke 76 yang memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun belum semua pemerintah daerah memiliki pejabat penyedia infomasi dan dokumentasi (PPID). Saat ini, seluruh kementerian/lembaga sudah memiliki PPID, sedangkan pemerintah provinsi baru 21, sementara kabupaten/kota baru 25 persen yang memiliki PPID. Dengan kenyataan itu,  perlu ditingkatkan...