JAKARTA - Optimisme DPR untuk segera menggoalkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang, tampaknya semakin mendekati kenyataan. Pemerintah mengelaborasi dua daftar inventaris masalah (DIM) yang sebelumnya sempat menjadi keberatan pemerintah, yakni soal wewenang Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).   Dalam rapat panitia kerja (Panja)...

  JAKARTA – Pondasi dalam suatu manajemen kinerja merupakan hal vital dalam pembangunan yang berbasis kinerja. Harus dipikirkan terlebih dulu untuk apa perubahan itu dan apa yang akan diubah. Tidak sekadar laporan kegiatan, tapi laporan kinerja yang mengakuntabilitaskan janji kinerja seperti yang disebutkan dalam dokumen perencanaan.   Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas...

  JAKARTA – Komitmen kuat (political will) dari pimpinan, mulai dari Menteri, Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan faktor penentu instansi itu memperoleh nilai A dalam laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun ini.   Auditor Madya Itjen KKP  Ono Juarno...

JAKARTA – Kalau saja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  dan Ombudsman RI memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), niscaya  predikat akuntabilitas kinerja kedua lembaga non struktural (LNS) itu tidak akan mendapat nilai D. Dengan tidak adanya IKU, berdampak domino, sehingga beberapa indikator lain  juga tidak bisa dinilai.   Demikian dikatakan Asdep Perumusan Kebijakan Kedeputian...

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya  optimis RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir masa persidangan tahun ini, yakni 20 Desember 2013.   “Jangan kaget kalau dalam bulan Desember ini DPR akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” ujarnya...

JAKARTA – Mendapat predikat A dalam evaluasi akuntabiltas kinerja instansi pemerintah tentu sangat membanggakan. Terlebih bagi 6 kementerian/lembaga, baik yang berhasil mempertahankan maupun yang bisa meningkatkan dari sebelumnya mendapat nilai B.   Seperti diberitakan sebelumnya, laporan hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 6 kementerian/lembaga mendapat predikat  A. Tiga K/L...

Jakarta, Sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam upaya mengkampanyekan gerakan reformasi birokrasi, KemenPANRB kembali mengambil peran aktif pada kegiatan pameran Hari Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung dari tanggal 9 s/d 11 Desember 2013 di Istora Senayan Jakarta. Pada kegiatan dimaksud, kementerian PANRB mengangkat...

JAKARTA – Menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, sejumlah pihak mulai mereka-reka postur kabinet  pasca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menawarkan hasil kajiannya, dengan merampingkan jumlah kementerian mendatang menjadi 22. Namun penguatan perlu dilakukan pada Kantor Kepresidenan.   Sementara itu, PDIP yang tengah menatap optimis  bakal memimpin pemerintahan mendatang, berwacana...

  JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, pencegahan korupsi bisa dimulai dari proses pengadaan CPNS. “Jika prosesnya sudah tidak baik maka hasinya tidak akan menjadi baik,” ujarnya ketika menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Jakarta, Rabu (04/12).   Dalam kesempatan itu, Azwar...

Sehubungan dengan hasil Assessment Center yang masih dalam pembahasan oleh Panitia Seleksi, jadual seleksi Wawancara dengan Panitia Seleksi mengalami perubahan sebagai berikut:  ...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimpun aplikasi pelayanan publik terbaik dari 16 instansi pemerintah pusat dan daerah, untuk dikirim ke United Nations of Public Service Award (UNPSA) tahun 2014. Pemerintah optimis pelayanan publik di Indonesia bisa meraih penghargaan dari PBB.   16 instansi penyelenggara layanan publik yang akan...

JAKARTA – RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini masih digodog pemerintah bersama DPR diharapkan bisa tuntas dan disahkan sebelum berakhirnya tahun 2013. Selain menjadi salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, RUU itu juga merupakan legacy pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian dikatakan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada,...