JAKARTA – Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan cepat dan tepat, tapi tanpa “amplop”. “Memberi pelayanan publik itu yang baik, jangan korupsi. Biarpun dikasih secara sukarela, meskipun hanya satu sen, tetap saja itu korupsi,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono kepada wartawan di kantornya,...

JAKARTA – Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) meminta  pemerintah agar agar segera merealiasasikan Perpres tentang Ganti Rugi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Namun hal itu harus dikaji lebih mendalam, karena terkait dengan kemampuan keuangan Negara.   Saat ini, Kementerian PANRB tengah membicarakan lebih lanjut dengan...

    JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar melakukan kunjungan jurnalistik ke kantor redaksi Liputan6.com di SCTV Tower – Senayan City Jakarta, Rabu (22/01).     Di hadapan pimpinan redaksi Liputan6.com, Menteri membeberkan berbagai hal yang sudah dicapai dalam reformasi birokrasi secara detail dan terperinci, mulai...

JAKARTA – Dalam tiga tahun terkahir ini Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) pemerintah kabupaten/ kota menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk tahun 2013, dari 492 kabupaten/kota yang dievaluasi, sebanyak empat kabupaten/kota berhasil meraih nilai dengan predikat B, dan 150 kabupaten/kota mendapat predikat CC. Padahal tahun 2011 baru ada satu...

JAKARTA – Pengelola pelayanan publik jangan lupa untuk mengutamakan kualitas pelayanannya. Penetapan standar pelayanan, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan pelatihan pemberian pelayanan yang baik dalam tim diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik.   Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Publik II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

JAKARTA – Kementerian PANRB berupaya agar inovasi pelayanan publik tidak hanya sekadar event, tetapi harus berkelanjutan (sustainable) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Inovasi juga harus akuntabel,, tidak boleh melanggar peraturan.   “Jangan hanya hangat-hangat tahi ayam, setelah diperbaiki dan dinilai kemudian sebulan-dua bulan back to basic,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan...

JAKARTA - Pemerintah Kota Surakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut ambil bagian menjadi peserta dalam kompetisi United Nation Public Services Award (UNPSA). Pelayanan yang dilakukan Dispendukcapil Kota Surakarta ini antara lain KTP Elektronik (e-KTP), layanan pencatatan sipil, dan kartu insentif anak.   Salah satu inovasi yang telah dikembangkan oleh Dispendukcapil Kota Surakarta...

JAKARTA – Meskipun banyak pihak masih memandang sebelah mata terhadap  pelayanan publik di tanah air, namun sebenarnya tidak sedikit pelayanan publik yang telah sudah menunjukkan perbaikan, dan memberikan pelayanan terbaik secara berkelanjutan (sustainable). Sebagian kecil dari pelayanan dimaksud akan tampil dalam gelar pelayanan publik di Balai Kartini Jakarta, tanggal 29...

    JAKARTA – PNS yang sudah berusia 56 tahun saat diundangkannya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis diperpanjang masa pensiunnya. Bagi pejabat eselon III (kini disebut pejabat administrator) ke bawah diperpanjang sampai 58 tahun, sedangkan bagi eselon I dan II (jabatan pimpinan tinggi) menjadi 60 tahun.  ...

JAKARTA –  Pelayanan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan salah satu dari 18 unit pelayanan publik yang didaftarkan dalam United Nation Public Services Award (UNPSA) pada akhir tahun 2013. Unit pelayanan publik di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini rencananya akan hadir dalam gelar pelayanan...

  JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama (MoU) terkait dengan peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (23/1) pukul 10.00 WIB. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri...

JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi instansi  ke - 201 yang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Laporan Kinerja BNP2TKI yang saat ini masih pada predikat CC, diharapkan bisa lebih terpacu pasca pencanangan ini.   “Sederhana saja, tulis apa yang mau dikerjakan, kemudian...