JAKARTA – Perkembangan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin menunjukkan titik terang.  Semua fraksi di Komisi II DPR, Senin (16/12) malam menyetujui draft RUU yang telah digagas lebih dari tiga tahun itu, dibawa ke pembahasan tahap dua yakni sidang paripurna DPR.  Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...

JAKARTA –  Pengumuman kelulusan tes CPNS dari pelamar umum bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK) akan dilakukan serentak pada tanggal 24 Desember 2013.   Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto, di sela-sela konsinyering pembahasan...

YOGYAKARTA - Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini mengatakan, penataan kelembagaan instansi pemerintah sangat penting dan mendasar dalam reformasi birokrasi di bidang kelembagaan. Re-desain suatu organisasi diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memangkas ego-ego sektoral.   "Reformasi organisasi merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat-mandat...

  JAKARTA – Wakil Presiden Boediono mengatakan, ego sektoral yang masih kental dari masing-masing pelaku pembangunan di bidang kelautan bisa menimbulkan disitegrasi bangsa. Karena itu, satu sama lain harus bersinergi dengan baik dengan mengedepankan kepentingan nasional, dan menyusun pedoman untuk dijadikan payung hukum dalam pengeolaan sumberdaya kelautan.  Apabila masing-masing instansi...

JAKARTA -  Selama tiga hari berturut-turut (9-11/12) stand Kementerian PANRB diserbu pengunjung yang ingin mengasah otak pada kegiatan quiz seputar reformasi birokrasi.  Para pengunjung berasal dari banyak kalangan baik aparatur kepolisian, pegawai Pemda DKI, Kementerian/Lembaga, LSM, wartawan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum lainnya. Pertanyaan quiz yang diajukan adalah pengetahuan seputar Kementerian...

JAKARTA – Pengunjung Pameran Hari Anti Korupsi 2013 di Istora Senayan Jakarta, antusias mengikuti kuis reformasi birokrasi yang diadakan oleh stand Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para pengunjung terlihat bersemangat dalam menjawab kuis, bahkan ada yang harus antre untuk menunggu giliran mengikuti kuis berikutnya.   Pudji Winiati, salah...

YOGYAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah. Evaluasi tersebut dianggap perlu untuk melihat sejauh mana pemanfaatannya, yang saat ini masih dirasa kurang efektif dan efisien.   Jumlah alokasi fasilitas sarana dan prasarana telah mencapai angka 43 triliun, atau...

Berdasarkan hasil penilaian Assessment Center dan Keputusan Rapat Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Eselon II tanggal 11 Desember 2013, nama peserta yang dinyatakan LULUS dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu Wawancara dengan Panitia Seleksi Daftar Nama Peserta Yang Mengikuti Wawancara, Klik Disini Jadwal Wawancara, Klik Disini ...

  JAKARTA - Optimisme DPR untuk segera menggoalkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang, tampaknya semakin mendekati kenyataan. Pemerintah mengelaborasi dua daftar inventaris masalah (DIM) yang sebelumnya sempat menjadi keberatan pemerintah, yakni soal wewenang Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).   Dalam rapat panitia kerja (Panja)...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi langkah-langkah Mabes POLRI dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).  Sebagai tindak lanjut dari pencanangan  zona integritas pada September lalu, segera dilakukan sosialisasi ke lima satuan kerja di lingkungan institusi penegak...

Merujuk perubahan lampiran Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2013 khususnya terkait dengan pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer K-II. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat PANSELNAS tanggal 2 dan 5 Desember 2013 yang antara lain memutuskan...

JAKARTA – Kalau saja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  dan Ombudsman RI memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), niscaya  predikat akuntabilitas kinerja kedua lembaga non struktural (LNS) itu tidak akan mendapat nilai D. Dengan tidak adanya IKU, berdampak domino, sehingga beberapa indikator lain  juga tidak bisa dinilai.   Demikian dikatakan Asdep Perumusan Kebijakan Kedeputian...