JAKARTA – Pemerintah berupaya membangun sistem kompetisi terbuka diantara pegawai aparatur sipil negara yang akan menduduki suatu jabatan. Seorang pegawai yang berkompeten di bidangnya mampu berpindah dari instansi daerah ke pusat, ataupun sebaliknya.   “Kita akan menyingkirkan sistem “putra mahkota” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi semua orang yang berkompeten bisa mengikuti...

JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengumuman hasil tes CPNS dari Tenaga honorer kategori 2 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, melalui website Kementerian PANRB yang akan direlay oleh masing-masing instansi penyelenggara. Tetapi untuk Papua dan Papua Barat menyusul beberapa hari kemudian.   “Berbeda dengan pengumuman test dari pelamar umum, pengumuman...

JAKARTA – Dalam tiga tahun terkahir ini Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) pemerintah kabupaten/ kota menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk tahun 2013, dari 492 kabupaten/kota yang dievaluasi, sebanyak empat kabupaten/kota berhasil meraih nilai dengan predikat B, dan 150 kabupaten/kota mendapat predikat CC. Padahal tahun 2011 baru ada satu...

  JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memperkokoh komitmen Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dua RUU, yakni RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), diharapkan segera menggenapi pilar-pilar penataan birokrasi di tanah air.   UU tentang ASN boleh jadi menjadi...

      JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan , kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik meningkat, dari 23,91 pada tahun lalu menjadi 33,92 persen pada tahun ini. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata juga mengalami peningkatan, dari 40,54 persen menjadi 43 persen.   Dari hasil...

JAKARTA - Pemerintah Kota Surakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut ambil bagian menjadi peserta dalam kompetisi United Nation Public Services Award (UNPSA). Pelayanan yang dilakukan Dispendukcapil Kota Surakarta ini antara lain KTP Elektronik (e-KTP), layanan pencatatan sipil, dan kartu insentif anak.   Salah satu inovasi yang telah dikembangkan oleh Dispendukcapil Kota Surakarta...

Saya mulai bekerja mengabdikan diri menjadi tenaga honorer di Instansi Pemerintah (Pengadilan Agama Ponorogo) sejak tahun 2006, sebagai supir. Ketika itu saya hanya lulus MAN (Madrasah Aliyah Negeri). Menjadi seorang PNS mungkin harapan semua pegawai honorer, termasuk saya. Namun sistem pada saat itu belum transparan seperti pada tahun ini, sehingga...

JAKARTA – Hasil analisia right sizing  kelembagaan oleh konsultan terhadap empat kementerian/lembaga (K/L) mengindikasikan adanya tumpang tindih, baik  secara internal maupun eksternal. Karena itu, K/L dimaksud dapat menerima dengan lapang dada (open mind ), dan timbul kesadaran untuk mengajukan usulan perampingan organisasi instansinya ke Presiden.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA –  Pelayanan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan salah satu dari 18 unit pelayanan publik yang didaftarkan dalam United Nation Public Services Award (UNPSA) pada akhir tahun 2013. Unit pelayanan publik di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini rencananya akan hadir dalam gelar pelayanan...

JAKARTA – Inovasi pelayanan publik harus lebih diarahkan ke bentuk-bentuk pelayanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. “Inovasi harus menyentuh kepentingan masyarakat, jangan hanya inovasi yang biasa-biasa saja,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar saat melakukan peninjauan gelar pelayanan publik di Balai Kartini Jakarta, Rabu (29/01)....

JAKARTA – Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan cepat dan tepat, tapi tanpa “amplop”. “Memberi pelayanan publik itu yang baik, jangan korupsi. Biarpun dikasih secara sukarela, meskipun hanya satu sen, tetap saja itu korupsi,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono kepada wartawan di kantornya,...

JAKARTA – Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) meminta  pemerintah agar agar segera merealiasasikan Perpres tentang Ganti Rugi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Namun hal itu harus dikaji lebih mendalam, karena terkait dengan kemampuan keuangan Negara.   Saat ini, Kementerian PANRB tengah membicarakan lebih lanjut dengan...