Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate didampingi Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam acara Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11).

JAKARTA – Maraknya isu radikalisme utamanya di kalangan aparatur sipil negara (ASN) membuat pemerintah tak bisa tinggal diam. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan membentuk taskforce dan juga meluncurkan portal Aduan ASN untuk menangani pelanggaran dan pelaporan ASN yang melakukan tindakan menentang atau membuat ujaran kebencian.

“Kami hadir disini untuk memastikan garda terdepan pendukung kebijakan politik bangsa negara kita yakni ASN punya kompetensi tinggi serta jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard dalam acara Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11).

Sebanyak 11 kementerian /lembaga berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan SKB yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto.

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN.

Menkominfo mengatakan pihaknya bertugas sebagai fasilitator untuk menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, yakni portal Aduan ASN dengan domain aduanASN.id. Dengan adanya portal ini, diharapkan masyarakat memiliki tempat pengaduan yang tepat terkait radikalisme yang dilakukan oleh ASN. Karena itu, pengaduan yang dilakukan harus didukung oleh data dan bukti-bukti yang memadai sehingga dapat ditindaklanjuti.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa keberadaan taskforce nantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat. “Dengan adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa terarah dalam melakukan pengaduan-pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan terdapat tiga mekanisme dalam menangani aduan ASN. Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo. Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut.

“Terakhir, kita berikan rekomendasi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) yang bersangkutan,” pungkas Setiawan. Rekomendasi ini ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce.

Adapun lima kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui portal tersebut adalah intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. (nan/del/HUMAS MENPANRB)

Kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui portal Aduan ASN:
1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan.
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).
4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.
9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat membuka Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 di Bali, Senin (11/11).

BADUNG - Pelayanan publik dituntut untuk cepat, tepat, dan efisien mengikuti perkembangan zaman. Keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan prima harus direspon pemerintah dengan melakukan adaptasi pada pola birokrasi. Reformasi birokrasi terus didorong untuk dapat menjawab tantangan tersebut.

Transformasi pemerintah dilakukan pada berbagai aspek dan area pemerintahan, utamanya adalah pada aspek organisasi dan sumber daya manusia (SDM). "Transformasi pemerintahan mutlak akan melibatkan peran teknologi komunikasi dan informasi atau ICT untuk mengubah cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat membuka Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 di Bali, Senin (11/11).

Konferensi gabungan yang mengangkat tema "Strengthening The Role of Public Administration In The Global Changing Society: Public Sector Reform And Digital Transformation In Asia" ini merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB, Asian Group for Public Administration (AGPA), dan Indonesia Association of Public Administration (IAPA). Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional.

Diselenggarakannya Annual IAPA Conference ini merupakan wadah untuk mendiskusikan dan memperdebatkan tren-tren terkini administrasi publik. Para akademisi, peneliti, praktisi atau perumus kebijakan, mahasiswa (S1 dan S2), dan pemangku kepentingan lainya juga turut dilibatkan pada konferensi ini.

Dikatakan, keterlibatan akademisi merupakan bagian dari perjalanan transformasi Indonesia. Mereka terus memberikan masukan dan kritik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

"Kami berharap diskusi yang dihadirkan oleh para akademisi terbaik dari Indonesia maupun dari luar negeri akan menghasilkan solusi-solusi konkret yang tidak hanya berguna bagi perkembangan ilmu administrasi dan sektor publik, tetapi juga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan kedepannya," imbuhnya.

Senada dengan Atmaji, Presiden IAPA Agus Pramusinto menyampaikan berkumpulnya berbagai pihak terkait selama dua hari kedepan adalah untuk melakukan diskusi yang produktif dan berwawasan luas, yang diharapkan akan berkontribusi pada transformasi sektor di berbagai sektor.

Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh pembicara dari berbagai negara yang akan menyampaikan pidato akademik berdasarkan pencapaian akademik atau pencapaian profesional masing-masing yang sejalan dengan tema dari konferensi ini. Beberapa pembicara tersebut adalah Guru Besar Yonsei University, Korea Pan Suk Kim, Guru Besar King Prajadhipok's Institute, Thailand Prof. Woothisarn Tanchai, President of Asian Association for Public Administration (AAPA) Alex B. Brillantes, Guru Besar Victoria University of Wellington Evan M. Berman, dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.

Para pembicara tersebut fokus mengupas hal-hal terkait reformasi birokrasi di era digital. Sub tema yang dibahas mencakup tren-tren terkini administrasi publik, etika, dan integritas dalam era digital, akuntabilitas, dan kinerja dalam pelayanan publik serta politik, administrasi, dan relasi pemerintah di dunia global. Tidak berhenti sampai disitu, tema-tema yang futuristik seperti kecerdasan buatan dan masa depan pemerintahan dan pelajaran yang dipetik dari reformasi sektor publik juga akan dibahas.

Usai resmi dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB didampingi Presiden IAPA Agus Pramusinto, Presiden AGPA Eko Prasojo, dan President of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) Ra'ed Benshams, kegiatan dilanjutkan dengan plenary session 1 yang membahas Transformation of Public Administrations Across Asia: What can we learn from each other". (rum/HUMAS MENPANRB)

Keynote Speaker
1. Dr. Raed Benshams, President of IIAS
2. Dr. Sofiane Sahraoui, Director General IIAS
3. Prof. Eko Prasojo, President of AGPA
4. Prof. Agus Pramusinto, President of IAPA
5. Prof. Pan Suk Kim, Korea
6. Prof. Woothisarn Tanchai, Thailand
7. Prof. Alex Brillantes, Philippines
8. Prof. Eduardo Araral, Singapore
9. Prof Jiannan Wu, China
10. Prof. Evan Berman, NZ
11. Prof. Hyung Jun Park
12. Prof. Erwan Agus, Dean Faculty of Social Politics, Gadjah Mada University
13. Dr. Roy Valiant Salomo, Universitas Indonesia
14. Dr. Lizan Perante-Calina
15. Dr. George Labaki, Lebanon

Public Institution/Local University
1. Dwi Wahyu Atmaji, Secretary, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform
2. Muhammad Yusuf Ateh, Deputy, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform
4. I Wayan Serinah, Head of Organization Bureu
5. Chancellor of Warmadewa University
6. Chancellor of Ngurah Rai University
7. Chancellor of National Education University
8. Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, Warmadewa University

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I, di Batam, Kamis (07/11).

BATAM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I. Tahun 2019, ada 80 kabupaten/kota dan 11 provinsi yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB.

Jumlah tersebut bertambah dari tahun lalu, yakni 71 kabupaten/kota. Sembilan kabupaten/kota yang baru pertama kali dievaluasi adalah Kabupaten Aceh Besar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Merangin, Kota Prabumulih, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cilegon.

Penyerahan hasil evaluasi itu diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada unit penyelenggara pelayanan yang meraih predikat A dan A-, di Batam, Kamis (07/11). Perlu diketahui, pemda wilayah I meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, dan Banten.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, fokus evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota masih tetap, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara fokus evaluasi dan pemantauan pada pemerintah provinsi adalah Kantor DPM-PTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.

Enam aspek yang dinilai dalam evaluasi itu, adalah profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah I adalah sebesar 3,36 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,05. "Secara kualitas dan rerata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional," ungkap Diah.

Menteri PANRB juga menyampaikan penghargaan secara khusus kepada dua kepala daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik, dimana ketiga Unit Penyelenggara Pelayanan berkategori A dan A-. Dengan diterimanya piagam penghargaan hasil evaluasi ini diharapkan agar masing-masing Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki pelayanannya menuju pelayanan prima sebagai role model.

Pada acara ini, dihadirkan tiga narasumber untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan pelayanan publik yakni Dekan FIA UI Eko Prasojo, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. (don/HUMAS MENPANRB)

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima:
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. DPMPTSP Provinsi Riau
3. DPMPTSP Kota Bogor
4. DPMPTSP Kota Pekanbaru
5. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik:
1. Disdukcapil Kab. Bangka Tengah
2. Disdukcapil Kab Bangka
3. Disdukcapil Kota Banda Aceh
4. Disdukcapil Kota Payakumbuh
5. Disdukcapil Kota Bandung
6. Disdukcapil Kota Sukabumi
7. Disdukcapil Kota Bogor
8. DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
9. DPMPTSP Kab. Padang Pariaman
10. DPMPTSP Kab. Siak
11. DPMPTSP Kab. Garut
12. DPMPTSP Kab. Karawang
13. DPMPTSP Kota Banda Aceh
14. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi
15. DPMPTSP Kota Payakumbuh
16. DPMPTSP Kota Jambi
17. DPMPTSP Kota Palembang
18. DPMPTSP Kota Bandung
19. DPMPTSP Kota Bekasi
20. RSUD Kab. Bogor
21. RSUD Kab. Tangerang
22. RSUD Kab. Tasikmalaya
23. RSUD Kab. Tanah Datar
24. RSUD Kab. Deli Serdang
25. RSUD Kab. Karimun
26. RSUD Kab. Musi Banyuasin
27. RSUD Kab. Bangka
28. RSUD Kab. Bogor
29. RSUD Kota Batam
30. RSUD Kota Bandung
31. RSUD Kota Bogor
32. RSUD Kota Cimahi
33. RSUD Kota Padang Panjang
34. RSUD Kota Tangerang
35. RSUD Kab. Bekasi

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik:
1. Wali Kota Bogor
2. Wali Kota Bandung

Director General of IIAS Sofiane Sahraoui saat menghadiri acara Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019, Senin (11/11).

BADUNG – Pemerintah Indonesia banyak mendapatkan dukungan dalam akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan, Director General of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) Sofiane Sahraoui menyampaikan keinginannya untuk memberikan platform bagi praktisi dan akademisi Indonesia sebagai upaya kontributif dalam percepatan reformasi birokrasi di Asia. Menurutnya, kontribusi inilah yang mampu memperkuat administrasi publik di Indonesia.

“Kesuksesan reformasi di zaman ini salah satunya datang dari Indonesia jika dikaitkan dengan kesuksesan ekonomi. Indonesia merupakan tempat yang baik dengan pemerintahan yang besar. Administrasi publiknya cukup efektif dalam menjaga struktur dasar reformasi birokrasi,” ungkap Sofiane saat menghadiri acara Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019, Senin (11/11).

Lanjutnya dikatakan, melalui riset, mereka dapat mengukur pencapaian global di Arika, Eropa, dan Timur Tengah. Tak kalah penting, kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang mumpuni menjadi kunci kesuksesan dalam melakukan perubahan yang cepat dan merata.

“Di belahan dunia mana pun, reformasi sektor publik tidak mudah dilakukan. Terutama Indonesia yang ukurannya besar, perlu mewujudkan visi yang sama dan mengimplementasikan perubahan dengan cara yang serupa, membutuhkan kepemimpinan dan komunikasi,” ujarnya.

Sementara itu, President of IAPA Agus Pramusinto menyampaikan komitmennya serta jajarannya untuk terus memberikan kontribusi dalam percepatan reformasi birokrasi di Indonesia melalui riset dan kemampuan berjejaring. "Kami dari IAPA tentu akan selalu memberikan kontribusi pemikiran dan hasil riset kepada pemerintah kemudian terjadi adopsi untuk menjadi kebijakan publik," ujarnya.

Pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini mengatakan akan merangkul berbagai asosiasi agar bisa membantu KASN dalam mengawal sistem merit. Penerapan sistem merit dalam instansi pemerintah menjadi suatu keharusan guna mendukung tercapainya tujuan refromasi birokrasi.

Ia menyadari bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, langkah awal yang bisa dilakukan oleh para menteri dan seluruh elemen pelaksana birokrasi adalah menindaklanjuti komitmen Presiden Joko Widodo melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta perbaikan kinerja.

"Kita sudah mengalami kemajuan yang luar biasa tentang reformasi birokrasi dan presiden memiliki komitmen yang besar dalam efisiensi yang nantinya untuk pelayanan publik yang lebih baik," katanya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sector pelaksanaan reformasi birokrasi, mengadakan Annual Conference of the IAPA 2019. Konferensi internasional yang diselenggarakan 11-12 November 2019 ini menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman untuk dijadikan acuan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Konferensi gabungan yang mengangkat tema "Strengthening The Role of Public Administration In The Global Changing Society: Public Sector Reform And Digital Transformation In Asia" ini merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB, Asian Group for Public Administration (AGPA), dan IAPA. Sebanyak 500 peserta dari beragam latar belakang dan negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Afrika terlibat dalam konferensi ini. (clr/HUMAS MENPANRB)

Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Pemprov Jateng, Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Minggu (10/11).

PURWOREJO - Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji, melakukan upacara bendera bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Minggu (10/11).

Ganjar Pranowo yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Menteri Sosial Juliari Batubara. Disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan harus dijadikan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini, sebagaimana tema peringatan tahun ini "Aku Pahlawan Masa Kini".

“Menjadi Pahlawan Masa Kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti tolong-menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau meragukan orang lain dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, dahulu semangat kepahlawanan ditunjukan melalui pengorbanan tenaga, harta, bahkan nyawa. Namun saat ini, menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi semua juga bisa, dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional.

Ia berharap peringatan Hari Pahlawan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat. "Jangan biarkan keutuhan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia. Jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.

Ganjar mengajak segenap masyarakat dapat memaknai Hari Pahlawan dengan wujud nyata dan bekerja membangun negeri menuju Indonesia maju. Selain itu, Hari Pahlawan kiranya tidak hanya bersifat seremonial semata, namun diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat menyuburkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama yang membutuhkan.

“Dengan menjadikan diri kita sebagai Pahlawan masa kini, maka permasalahan yang melanda bangsa dewasa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus-menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengajak segenap elemen masyarakat untuk dapat membakar semangat para kepahlawanan dalam diri masing-masing. Menurutnya, generasi muda sekarang harus menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan patriotisme.

“Meskipun saat ini masuk dalam era globalisasi, namun semangat kebangsaan masih sangat diperlukan,” pungkasnya.

Turut hadir pada upacara peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan Pemprov Jateng ini Bupati Purworejo Agus Bastian, Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangunsong, Komandan Kodim 0708 Purworejo Letkol Infanteri Muchlis Gasim, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Ketua DPRD Kab. Purworejo Dion Agasi serta seluruh pejabat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (byu/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (07/11).

BATAM - Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi terhadap unit pelayanan publik di daerah dan instansi pusat. Salah satu tujuan evaluasi itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang. Pemangkasan alur birokrasi itu pula menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo.

Dengan alur birokrasi yang mudah dalam pelayanan, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (07/11).

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri ini, kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak terciptanya terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.

Menteri Tjahjo mengatakan, poin penting yang disampaikan Presiden adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. “Bekerja cepat, keras, produktif. Jangan terjebak rutinitas, dan pekerjaan berorientasi hasil,” tegasnya.

Reformasi birokrasi itu tentu harus berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama pada unit yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Beberapa unit pelayanan tersebut dinilai sudah layak meraih predikat Pelayanan Prima dan Sangat Baik. Menteri Tjahjo berharap, penghargaan dari Kementerian PANRB untuk unit pelayanan tersebut bisa merangsang perbaikan layanan bagi pemerintah daerah lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan prima di seluruh unit layanan, tentu perlu dukungan infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi. Meski begitu, laporan atau keluhan masyarakat juga harus menjadi dasar utama arah perbaikan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. “Kalau ada pengaduan dari masyarakat, harus dipercepat prosesnya,” tegas Menteri Tjahjo.

Pemerintah daerah dituntut harus siap dengan segala perubahan. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemda harus menampilkan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi harus terus diciptakan demi memudahkan publik. “Pemda harus menonjol, punya inovasi untuk membumikan pelayanan publik serta memberikan investasi yang mudah,” pungkas Menteri Tjahjo. (don/HUMAS MENPANRB)

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima pada Wilayah I
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. DPMPTSP Provinsi Riau
3. DPMPTSP Kota Bogor
4. DPMPTSP Kota Pekanbaru
5. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I
1. Disdukcapil Kab. Bangka Tengah
2. Disdukcapil Kab Bangka
3. Disdukcapil Kota Banda Aceh
4. Disdukcapil Kota Payakumbuh
5. Disdukcapil Kota Bandung
6. Disdukcapil Kota Sukabumi
7. Disdukcapil Kota Bogor
8. DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
9. DPMPTSP Kab. Padang Pariaman
10. DPMPTSP Kab. Siak
11. DPMPTSP Kab. Garut
12. DPMPTSP Kab. Karawang
13. DPMPTSP Kota Banda Aceh
14. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi
15. DPMPTSP Kota Payakumbuh
16. DPMPTSP Kota Jambi
17. DPMPTSP Kota Palembang
18. DPMPTSP Kota Bandung
19. DPMPTSP Kota Bekasi
20. RSUD Kab. Bogor
21. RSUD Kab. Tangerang
22. RSUD Kab. Tasikmalaya
23. RSUD Kab. Tanah Datar
24. RSUD Kab. Aceh Barat
25. RSUD Kab. Padang Pariaman
26. RSUD Kab. Deli Serdang
27. RSUD Kab. Karimun
28. RSUD Kab. Musi Banyuasin
29. RSUD Kab. Bangka
30. RSUD Kab. Bogor
31. RSUD Kota Batam
32. RSUD Kota Bandung
33. RSUD Kota Bogor
34. RSUD Kota Cimahi
35. RSUD Kota Padang Panjang
36. RSUD Kota Tangerang
37. RSUD Kab. Bekasi

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I
1. Wali Kota Bogor
2. Wali Kota Bandung

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, saat membuka Pornas Korpri XV tahun 2019, di Pangkalpinang, Senin (11/11).

PANGKALPINANG - Korps Republik Indonesia (Korpri) menggelar Pekan Olah Raga Nasional (Pornas) Korpri ke-XV. Dengan ajang ini, Korpri diajak untuk berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, berinovasi, dan menghilangkan praktik korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, saat membuka Pornas Korpri XV tahun 2019, di Pangkalpinang, Senin (11/11). "Saya ingin, kita semua menjadi birokrasi yang inovatif. Dan mampu memberikan pelayanan yang baik, cepat dan mampu menghilangkan praktik korupsi," ujar Menteri Tjahjo.

Sebanyak 3.985 peserta dari 34 Provinsi dan 46 kementerian/lembaga, yang sudah terdaftar untuk mengikuti ajang ini. Terdapat sembilan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam ajang Pornas XV Korpri, diantaranya futsal, tenis meja, tenis lapangan, voli, lari 10 kilometer, catur, bulutangkis, senam, dan gateball. Ajang dua tahunan ini digelar pada 10 hingga 18 November 2019.

Dengan diadakannya Pornas Korpri XV di Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan bisa jadi momentum seluruh anggota Korpri untuk berkarya penuh inovasi, dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Ajang olah raga seluruh instansi pemerintah ini harus bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa melalui pembentukan watak dan kebiasaan positif bagi setiap diri pegawai melalui kegiatan berolahraga.

Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), digelarnya Pornas mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran, kualitas hidup, sportivitas, prestasi, dan disiplin kerja, serta penanaman nilai moral yang baik dan akhlak yang mulia. Perlu digarisbawahi, tema Pornas Korpri tahun ini adalah Sehat, Melayani, Menyatukan Bangsa.

Tentu saja, ajang ini tidak bisa terlepas dari peran para ASN, yakni melayani masyarakat dengan birokrasi yang tidak berbelit. Menteri Tjahjo mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus menerus bergerak mencari terobosan, serta terus menerus melakukan inovasi. Menurutnya, Inovasi adalah ruhnya birokrasi.

Menteri Tjahjo mengatakan, reformasi birokrasi merupakan upaya kita bersama untuk berhijrah menuju birokrasi yang lebih baik. Melalui reformasi birokrasi diharapkan akan terjadi perubahan cara pandang, sikap, dan bertindak dalam semangat melayani, bersikap netral, merekatkan persatuan, bertindak tertib, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Korps ini hendaknya menjadi garda depan dalam reformasi birokrasi.

Menurut Menteri Tjahjo, semakin ke depan, harapan masyarakat terhadap kualitas layanan publik akan semakin tinggi. Gen sebagai pelayan masyarakat harus ditanamkan kuat dalam hati sanubari dan diwujudkan menjadi perilaku yang melayani secara profesional. "Dengan teknologi yang semakin canggih, cara bekerja kita juga harus berubah. Kecepatan merupakan faktor kunci kesuksesan dalam berkarya," imbuh Menteri Tjahjo.

Untuk percepatan perbaikan pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong instansi pemerintah agar menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Di era revolusi industri 4.0, Korpri tidak boleh lengah.

Pelayanan publik harus semakin baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan. Misalnya, dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, SIM, paspor, dan lain sebagainya, tidak perlu lagi tatap muka di kantor pelayanan. Cukup semua data dikirimkan secara online atau melalui smartphone dan hanya tinggal diambil ketika sudah selesai.

Menteri Tjahjo menilai, Korpri sekarang beda dengan 10 tahun lalu. Setiap anggota Korpri harus beradaptasi dengan teknologi demi kemudahan masyarakat. "Begitu banyaknya kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya teknologi. Otomatis, hal ini akan selalu menjadi pembanding," ungkapnya. (don/dit/HUMAS MENPANRB)

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier Kementerian PANRB Aba Subagja dalam Rapat Koordinasi Penetapan Instansi Teknis Jabatan Pelaksana, di Bogor, Kamis (07/11).

BOGOR – Penataan jabatan pelaksana dinilai mendesak untuk dilakukan. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong instansi pemerintah khususnya instansi teknis untuk melakukan beberapa hal yang menjadi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 41/2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penataan jabatan pelaksana tersebut meliputi beberapa aspek seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan mekanisme pemberhentian. Dalam paparannya, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier Kementerian PANRB Aba Subagja menerangkan bahwa instansi teknis sebagai rumah bagi jabatan pelaksana memiliki tugas menyusun analisis jabatan dan rencana pengembangan untuk setiap jabatan pelaksana.

“Jadi jika sudah diturunkan tugas pokoknya ke output dan kemudian diturunkan ke uraian tugas, uraian jabatan dan sebagainya, inilah yang menjadi tugas instansi teknis,” terangnya saat Rapat Koordinasi Penetapan Instansi Teknis Jabatan Pelaksana, di Bogor, Kamis (07/11).

Perlu diketahui, instansi teknis adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk itu, instansi teknis berperan penting dalam penataan jabatan pelaksana.

Dalam kesempatan itu, Aba juga menjelaskan perbedaan pola karier jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pola karier jabatan fungsional berjenjang dari pertama hingga naik ke utama sedangkan jabatan pelaksana kariernya berdasarkan nomenklatur jabatan.

Senada dengan Aba, Kepala Subbidang Jabatan Pelaksana Pemerintah Pusat Kementerian PANRB Mita Nezky mengatakan untuk pengembangan pembinaan jabatan pelaksana, tugas instansi teknis adalah untuk melakukan pengembangan jabatan pelaksana. Hanya instansi teknis yang boleh mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana yang baru sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu, hanya instansi teknis juga yang boleh melakukan perubahan atau penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana yang dibinanya. “Instansi teknis itu tugasnya menyusun analisis jabatan pelaksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) sehingga instansi pengguna hanya tinggal menggunakan saja. Selain itu, instansi teknis juga bertugas melakukan pembinaan dan penyesuaian jabatan pelaksana yang sudah ada jika ada perubahan tusi organisasi,” ujarnya.

Proses penetapan instansi teknis jabatan pelaksana dilakukan dengan melakukan pemetaan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi instansi pemerintah, kemudian melakukan pengumpulan dokumen analisis jabatan yang akan divalidasi kesesuaiannya dengan nomenklatur jabatan, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan. Setelah itu baru dilakukan penetapan instansi teknis jabatan pelaksana dengan tahapan akhir pembuatan profil yang berisikan semua informasi jabatan di dalamnya. (fik/HUMAS MENPANRB)

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat membuka tahap wawancara PPT Pratama Teladan Anugerah ASN 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (6/11).

JAKARTA – Tahapan wawancara Anugerah ASN telah selesai, Rabu (06/11). Sebanyak 15 kandidat dari kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan PPT Pratama Teladan akan memperebutkan Top 3 untuk masing-masing kategori.

“Tiga nomine terbaik akan ditentukan berdasarkan hasil dari tahapan wawancara ini,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja usai tahap wawancara Anugerah ASN 2019 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (6/11).

Sebelumnya, kandidat Anugerah ASN telah melalui tahap seleksi administrasi, seleksi tiga tahap, dan verifikasi lapangan. Mereka telah bersaing ketat dengan ASN lainnya yang diusulkan dalam ajang ini.

Pada awal pembukaan, sebanyak 1.051 usulan ASN dari 281 instansi pemerintah diusulkan dalam Anugerah ASN 2019. Dari usulan yang masuk tersebut, dilakukan seleksi administrasi dan seleksi tahap I kemudian dipilih 100 kandidat terbaik dari ketiga kategori. Pada seleksi tahap II, telah dipilih 10 kandidat terbaik di setiap kategori dan dilakukan verifikasi lapangan.

Selanjutnya, pada seleksi tahap III, dari 10 nomine terbaik dipilih top 5 pada masing-masing kategori. Top 5 di kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan PPT Pratama Teladan tersebut wajib mengikuti tahapan wawancara. Di malam penganugerahan, akan diumumkan tiga terbaik untuk masing-masing kategori. "Penganugerahan akan dilakukan pada 27 November 2019 di Studio TVRI," ujar Setiawan.

Lanjutnya dikatakan, ajang Anugerah ASN ini merupakan apresiasi negara kepada ASN yang memiliki inovasi dan prestasi serta berdampak terhadap organisasi dan masyrakat sehingga menjadi inspirasi lainnya. Disamping itu, Anugerah ASN juga sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam sektor pengembangan SDM untuk mencetak ASN yang unggul.

Adanya ajang ini juga diapresiasi Direktur Utama TVRI Helmi Yahya, yang menjadi ketua dewan juri Anugerah ASN 2019. Terlebih, Anugerah ASN tahun ini menyertakan kategori Future Leader, yakni ASN usia dibawah 38 tahun yang memiliki inovasi dan terobosan.

Munculnya kaum muda dalam ajang ini juga sebagai rebranding ASN. Dengan adanya kaum milenial yang notabene akrab dengan teknologi, ASN tidak lagi dipandang sebagai orang yang kolot. “Munculnya kaum muda yang casing-nya tidak ASN, tetapi memilih jadi ASN. Saya pikir ajang ini bagus untuk menghargai kinerja ASN yang perlu diperhatikan,” ujar Helmi Yahya.

Sementara itu, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji yang juga menjadi dewan juri mengatakan ASN harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jika seorang ASN bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, sosok itulah yang dicari sebagai The Future Leader. Ia berharap bisa mendapatkan ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan solusi bagi permasalahan pelayanan publik.

Menurutnya kompetisi ini mampu menjaring hardskill dan softskill para nomine. Wahyu berharap kandidat yang terjaring saat ini apabila terpilih bisa menginspirasi yang lain sehingga bisa mengikuti teladan mereka dan diharapkan tahun depan dapat ditemukan sosok-sosok inspiratif lainnya. (rr/HUMAS MENPANRB)

Top 5 PNS Inspiratif
1. Virna Dwi Oktariana dari Kementerian Kesehatan
2. Antonius Oktavian dari Kementerian Kesehatan
3. Hoerudin dari Kementerian Pertanian
4. Jaya Setiawan Gulo dari Kementerian Keuangan
5. Nani Yulia dari Polres Brebes, Jawa Tengah

Top 5 The Future Leader
1. Susilo Ratnawati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
2. Anshar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Aryo Pamoragung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Aldiwan Haira Putra dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang
5. Didik Ismu dari Kelurahan Tombang Permai Kabupaten Banggai

Top 5 PPT Pratama Teladan
1. Dwi Teguh Wibowo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Firmansyah Eka Putra dari Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru
3. Iwan Dakota dari Kementerian Kesehatan
4. Iwan Suprijanto dari Kementerian PUPR
5. Mursyid Bustami dari Kementerian Kesehatan

Kepala Biro Sumber Daya dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih saat menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Pahlawan ke-74, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (11/11).

JAKARTA – Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November dapat dijadikan momentum kebangkitan semangat dalam berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini. Setiap masyarakat Indonesia harus memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

“Mari kita maknai Hari Pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja dan bekerja membangun negeri menuju Indonesia Maju,” ujar Kepala Biro Sumber Daya dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih saat membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Juliari Batubara dalam peringatan Hari Pahlawan ke-74, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (11/11).

Dikatakan, melalui peringatan Hari Pahlawan yang mengusung tema “Aku Pahlawan Masa Kini” ini diharapkan dapat membangun ingatan kolektif untuk menggerakkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Menjadi Pahlawan Masa Kini dapat dilakukan oleh siapapun Warga Negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, aksi-aksi nyata tersebut seperti menolong sesama terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya. Sri Rejeki mengatakan semangat kepahlawanan juga dapat ditunjukan dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dan membawa harum nama bangsa Indonesia di mata internasional.

Pada kesempatan tersebut, Analis SDM Aparatur Kementerian PANRB Al Futra Egan Wibowo menuturkan bahwa semangat kepahlawanan juga harus dapat diteladani Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, semangat tersebut dapat dijadikan obor untuk membangkitkan inovasi dan ide-ide baru untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. “Apalagi kita sebagai ASN adalah petugas pelayan rakyat. Minimal dengan semangat tersebut kita berjuang dengan ekstra melalui pikiran dan tenaga kita untuk melayani rakyat di Indonesia dengan lebih baik,” tutur Egan.

Rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai dengan pembacaan teks Pancasila dan dilanjutkan dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upacara yang diikuti oleh segenap pejabat serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PANRB ini, juga dilakukan pembacaan pesan-pesan perjuangan atau kata mutiara dari para pahlawan nasional.

Pada upacara peringatan Hari Pahlawan kali ini juga dilakukan penyerahan Surat Keterangan Pensiun dan tabungan hari tua (THT) kepada Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kedeputian bidang Pelayanan Publik Sri Hartini yang diwakili oleh Kepala Subbagian Kesejahteraan SDM Aparatur Biro SDMU Kementerian PANRB Ira Septiani Puji Astuti. Penyerahan tersebut dilakukan oleh inspektur upacara Kepala Biro SDMU Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih didampingi Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama DKI Jakarta Ariyandi. (del/nan/HUMAS MENPANRB)

Penulis Senior Maman Suherman saat menjadi juri Anugerah ASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (06/11).

JAKARTA – Sebanyak 15 nomine Anugerah ASN dari kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan PPT Pratama Teladan, memperebutkan posisi Top 3. Kisah inspiratif, inovasi, serta cara mereka mempresentasikan kinerjanya, dinilai oleh tim juri yang berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, profesional, praktisi, dan penggiat literasi. Nantinya, mereka yang terpilih menjadi tiga terbaik diharapkan bisa menjadi penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut dikatakan penulis senior Maman Suherman, yang juga menjadi juri dalam ajang Anugerah ASN 2019. Baginya, ajang ini adalah sebuah upaya menularkan nilai-nilai positif sehingga aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi inspirasi dan teladan di medan pengabdian dimanapun mereka bekerja.

Melalui ajang ini pula, diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif PNS yang sering dianggap sebagai pilihan terakhir atau alternatif dalam berprofesi. “Selama tiga hari menjadi juri Anugerah ASN 2019, saya punya optimisme yang tinggi bahwa ASN kita bisa menjadi ikon yang semakin baik dan diperhitungkan di masa depan,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (06/11).

Kang Maman, panggilan akrabnya, menjadi juri sejak Anugerah ASN tahun 2018. Ia mengungkapkan bahwa Anugerah ASN tahun 2019 sedikit berbeda dengan tahun lalu, sebab tahun ini terdapat kategori baru, yaitu The Future Leader. Kategori ini merupakan sebuah kemajuan karena mampu memotret ASN yang bisa menjadi pemimpin masa depan.

Menurut Kang Maman, terwujudnya Indonesia Emas 2045, harus ditunjang dengan ASN yang menguasai enam literasi untuk bisa bersaing di era digital. Enam literasi dasar tersebut antara lain literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi dasar tersebut harus diikat dengan empat kompetensi dasar, yakni kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. “Saya berharap virus-virus literasi seperti ini untuk selalu dikembangkan dan mengajak kita untuk selalu menjadi pembelajar seumur hidup di berbagai bidang pengabdian,” ujar Kang Maman.

Senada dengan Maman Suherman, salah satu juri dalam Anugerah ASN yang juga merupakan penggiat Literasi Digital, Ahmad Nugraha mengatakan bahwa ajang Anugerah ASN ini sangat positif dan harus terus didorong di semua kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan Indonesia membutuhkan penguatan literasi digital melalui narasi-narasi positif yang ada di khasanah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penguatan literasi digital penting untuk terus digalakkan untuk menangkal informasi hoaks yang kerap menyebar di belantara internet. "Di tengah banyaknya berita-berita tidak baik, hoaks dan lain sebagainya kita harus imbangi dan bahkan harus lampaui dengan narasi-narasi baik, cerita-cerita baik, prestasi-prestasi baik dan ternyata banyak sekali di ASN di Indonesia," jelas Ahmad.

Penyaringan dalam mendapatkan kandidat terbaik Anugerah ASN 2019 dilakukan melalui tahapan yang panjang dan ketat, meliputi seleksi administrasi, penilaian portofolio, rekam jejak dan integritas, serta presentasi dan wawancara. Penilaian rekam jejak dan integritas dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi lapangan untuk memastikan mereka memang layak dijadikan panutan dan teladan. Melalui verifikasi lapangan, kiprah dan integritas setiap peserta akan dikonfirmasi secara faktual baik di lingkungan kerjanya maupun di masyarakat. Masukan masyarakat terkait kandidat baik dari verifikasi lapangan, e-mail, maupun media sosial juga menjadi pertimbangan dalam penilaian nomine.

Anugerah ASN yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini merupakan ikhtiar untuk memilih dan mendapatkan sosok ASN yang kiprah dan kinerjanya baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat. Ajang ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap sosok abdi negara yang berkiprah nyata untuk memberikan karya baktinya baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. (del/HUMAS MENPANRB)

Lima nomine  terbaik kategori PPT Pratama Teladan Anugerah ASN 2019 saat berfoto bersama para juri dan Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (06/11).

JAKARTA – Lima nomine terbaik kategori PPT Pratama Teladan telah melakukan wawancara di hadapan enam juri di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (06/11). Selanjutnya, akan dipilih tiga nomine terbaik berdasarkan hasil wawancara ini.

“Pengumuman Top 3 akan dilakukan saat awarding pada 27 November,” ujar Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat membuka wawancara Anugerah ASN kategori The Future Leader di Kantor Kementerian PANRB.

Sebelumnya, para nomine menjalani tahap seleksi administrasi, seleksi tiga tahap, dan verifikasi lapangan. Berbeda dengan kategori PNS Inspiratif dan The Future Leader, PPT Pratama Teladan harus diusulkan oleh instansinya masing-masing. Diawal pengusulan, sebanyak 56 ASN diusulkan pada kategori ini.

Lima kandidat yang telah melakukan presentasi adalah Dwi Teguh Wibowo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Firmansyah Eka Putra dari Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru, Iwan Dakota dari Kementerian Kesehatan, Iwan Suprijanto dari Kementerian PUPR, dan Mursyid Bustami dari Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Setiawan turut memberikan apresiasi pada para nomine. “Selamat atas pencapaiannya sampai di lima besar ini. Jangan tegang dan berikan yang terbaik,” ucapnya.

Dalam waktu dua menit, masing-masing kandidat menampilkan video singkat terkait inovasi mereka. Para kandidat juga diwajibkan memberikan paparan deskripsi mengenai inovasi, serta rencana jangka panjang dan menengah selama 10 menit. Setelah itu, dilanjutkan sesi tanya jawab dengan para juri selama 18 menit.

Kementerian PANRB menerima 56 usulan PPT Pratama Teladan dari 32 instansi pemerintah pada tahun 2019. Untuk diketahui, kategori ini diperuntukkan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan usia maksimal 58 tahun yang memiliki jiwa kepemimpinan, inspiratif, serta inovasinya memberikan dampak yang luas.

Anugerah ASN yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini merupakan bentuk apresiasi serta upaya mendapatkan sosok panutan dari Kementerian PANRB. Ajang ini juga menjadi salah satu cara untuk memberikan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat senantiasa meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pemenangnya akan dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat istimewa serta penghargaan lainnya. (clr/HUMAS MENPANRB)