Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dalam rapat tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (22/08)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melaksanakan rapat untuk menyampaikan laporan perkembangan SPBE di masing-masing instansi.

Menteri Syafruddin mengatakan rapat yang diselenggarakan bersama para pemangku kepentingan SPBE Nasional merupakan langkah untuk melihat bagaimana perkembangan SPBE di masing-masing instansi, serta upaya mewujudkan empat quick wins pada periode 2019-2020. Empat quick wins yang akan dilakukan hingga 2020 adalah integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kemudian integrasi layanan kepegawaian, serta integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan layanan publik.

“Telah dilakukan evaluasi penerapan SPBE kepada 616 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendapatkan nilai kematangan penerapan SPBE yang digunakan sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan. Untuk kementerian, sejumlah 74 persen mencapai nilai baik, LPNK 52 persen mencapai nilai baik, provinsi 41 persen mencapai nilai baik, kota 24 persen mencapai nilai baik, dan kabupaten 8 persen yang mencapai nilai baik,” ujarnya saat membuka rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (22/08).

Sementara itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan Finalisasi Road Map Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang dilakukan bersama-sama Kementerian PPN, Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian PANRB. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan Krisna 3.0, yang memuat empat subsistem baru yakni RPJMN, Renstra, National Project, dan Renja Satuan Kerja K/L.

Disampaikan tantangan yang dihadapi adalah banyaknya variasi aplikasi sejenis untuk perencanaan dan penganggaran di daerah, seperti SIMDA (BPKP), SIMRAL (BPPT), dan SIPD, SIPKD (Kemendagri). Berdasarkan hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri selaku pengampu pemerintah daerah.

“Perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah akan dilakukan melalui satu aplikasi atau apabila tidak memungkinkan akan dilakukan penyeragaman sistem sesuai standar yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya

Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan jika mengingat banyaknya pembangunan aplikasi umum oleh instansi pusat dan daerah, maka perlu dilakukan moratorium pembangunan aplikasi yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Hal tersebut bertujuan agar instansi tidak membangun aplikasi yang berdampak pada membengkaknya anggaran dan maraknya jumlah aplikasi umum.

Lebih lanjut Rudiantara menilai penigkatan SDM dalam sektor SPBE sangatlah penting, oleh karena itu perlu capacity building yang dapat dilakukan dengan e-learning. “Untuk data center sudah dikeluarkan tiga sampai empat tahun lalu moratorium data center yang dikecualikan Kemenkeu kalau tidak begitu Kementerian lain akan membuat data center masing masing,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Plt. Kepala ANRI M. Taufik, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Sudarsono, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material BPPT Eniya Listiani Dewi serta perwakilan dari instansi terkait. (byu/HUMAS MENPANRB)

Wakil Wali Kota Banjarbaru H. Darmawan Jaya Setiawan dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) pada 21 hingga 22 Agustus 2019.

BANJARBARU - Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan pelayanan publik, menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Misalnya, ketika RSUD Idaman Banjarbaru mengeluarkan kebijakan baru, masyarakat diajak ikut serta mendiskusikan kebijakan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam diskusi itu sekaligus untuk menerima masukan dari publik. Wakil Wali Kota Banjarbaru H. Darmawan Jaya Setiawan menyatakan, hal tersebut adalah salah satu cara Pemkot Banjarbaru meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

“Untuk sampai kepada pelayanan prima itu, maka proses yang harus kita lewati adalah peningkatan kompetensi kemudian perbaikan karakter dari para pelaku pelayanan publik di Kota Banjarbaru," ujar Darmawan, dalam Forum Komunikasi Publik (FKP), yang diadakan Kedeputian bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarbaru, yang dilaksanakan pada 21 hingga 22 Agustus 2019.

Darmawan menyampaikan, untuk mencapai visi Kota Banjarbaru sebagai “Kota Pelayanan yang Berkarakter”, maka peningkatan kompetensi dan perubahan mindset serta culture set ASN perlu segera diterapkan. Gap antara kualitas pelayanan dengan ekspektasi masyarakat juga harus dipersempit.

"Melalui kegiatan pembekalan dan pelaksanaan FKP di tingkat Pemkot Banjarbaru, diharapkan mampu mempersempit gap antara kualitas pelayanan dan ekspektasi masyarakat sehingga mengurangi komplain yang akan terjadi," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller menyampaikan bahwa FKP merupakan amanat dari Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, kegiatan FKP dapat digunakan oleh masyarakat sebagai wadah dalam memberi masukan dan saran kepada penyelenggara atas layanan yang diterima selama ini. “Melalui FKP, diharapkan dapat diperoleh solusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat atas permasalahan yang ada," imbuh Jeffrey.

Dalam acara ini juga hadir narasumber dari International Assocation for Public Participation (IAP2) Indonesia, Muhammad Aldi Alizar dan Meithya Rose Prasetya Puteri yang menyampaikan materi tentang Partisipasi Publik. Sementara peserta yang hadir adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Banjarbaru dan tokoh masyarakat. (don/HUMAS MENPANRB)

Para pegawai Kementerian PANRB menjadi peserta lomba masak sebagai rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 yang diadakan di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (22/08).

JAKARTA - Aroma rempah-rempah khas Nusantara tercium di area Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, dan bumbu-bumbu lainnya menyatu dalam sepiring nasi goreng.

Di atas api, bumbu itu dipadukan oleh tangan terampil para pegawai Kementerian PANRB. Pagi ini, Kamis (22/08), setiap unit kerja bersaing untuk menciptakan rasa terbaik nasi goreng khas Nusantara. Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PANRB ini adalah bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-74 Republik Indonesia di Kantor Kementerian PANRB.

Beragam resep dari berbagai daerah di Indonesia, hadir sebagai simbol persatuan. Peringatan hari kemerdekaan RI ke-74 ini memberikan nuansa baru di Kementerian PANRB. Peringatan 17 Agustus yang biasanya diisi dengan Porseni, tahun ini dimeriahkan dengan lomba masak dan makan bersama dengan mengambil tema "Kenduri Kemerdekaan".

Ketua DWP Kementerian PANRB Ny. Endang Atmaji menyampaikan lomba masak ini digelar sebagai bentuk kampanye peduli lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Pada kegiatan ini peserta lomba diberikan tumbler sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang sudah berpartisipasi pada lomba masak ini.

“Melalui kegiatan ini, kita juga ingin mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Kita akan berkampanye melalui DWP untuk say no to plastic,” ujarnya. Lanjutnya disampaikan, menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan menggunakan wadah minuman dan makanan yang dapat digunakan kembali.

Antusiasme terlihat dari para peserta yang mengikuti perlombaan ini. Resep dan bumbu terbaik mereka siapkan. Tidak hanya rasa, mereka juga memperhatikan cara penyajian nasi goreng agar terlihat lebih menarik. Tak lupa, dalam sepiring nasi goreng itu juga disisipkan beberapa pelengkap, seperti kerupuk, tomat, acar, dan lain sebagainya.

Salah satu peserta, Kiyoung Lee, yang bekerja sebagai Co-Director General of eGCC pada Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana menyiapkan menu nasi goreng bernama Indoko. "Namanya nasi goreng Indoko, makanan ini seperti yang kita ketahui dari namanya terbuat dari bahan-bahan Indonesia dan juga kami menggunakan resep Korea," jelas Lee.

Melalui kegiatan ini, ia bisa menggabungkan cita rasa Korea dengan Indonesia dalam satu piring. Dalam pengakuannya, ia merasa senang bisa mengikuti kegiatan ini sebagai salah satu cara merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. "Kami tidak berpikir bahwa acaranya akan jadi sebesar ini. Acara ini lebih besar dari yang kami bayangkan," pungkas Lee. (don/del/HUMAS MENPANRB)

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji didampingi Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana saat memantau co-working space di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (22/08).

JAKARTA - Kebutuhan akan ruang kerja yang luas dan modern diwujudkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan konsep desain co-working space. Konsep ini diharapkan dapat menyajikan suasana baru dan kenyamanan dalam bekerja.

"Co-working space merupakan sebuah kebutuhan karena jumlah pegawai yang semakin banyak. Ruangan dapat dimanfaatkan lebih efisien," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji usai peresmian co-working space yang bertempat di aula serbaguna Kementerian PANRB, Kamis (22/08).

Co-working space merupakan ruang kerja yang mengedepankan konsep sharing atau berbagi. Konsep ini tak lagi menampilkan sekat-sekat pada ruang kerja yang mempersempit ruang. "Jadi akan disediakan ruang kerja yang modern dan digital-friendly sehingga para pegawai bisa bekerja lebih nyaman dan fleksibel," pungkasnya.

Lebih lanjut Atmaji menjelaskan bahwa menata ruang juga harus memperhatikan dampak yang terjadi. Co-working space tidak memungkinkan banyaknya arsip pada meja-meja kerja karena seluruh pegawai bebas menggunakan meja mana saja.

Ia mengatakan arsip yang dimiliki pegawai Kementerian PANRB cukup banyak. Bila co-working space diterapkan, perlu mengantisipasi hal tersebut. "Kalau kita tetap bekerja seperti sekarang ini dalam mengelola arsip, ruangan kita tidak akan bisa rapi walaupun co-working space sudah diterapkan menyeluruh," jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan pengelolaan arsip. "Mohon mulai melakukan langkah-langkah penataan arsip. Arsip yang sudah begitu banyak dipilah-pilah mana yang bisa dimusnahkan, mana yang bisa disimpan atau dititipkan ke ANRI," ujarnya.

Selain itu, dari sisi teknologi informasi, menurutnya, pengelolaan data secara digital juga harus disesuaikan. Setiap komputer harus diakses dengan password sehingga keamanan data dapat terjamin.

Sementara ini, co-working space baru dihadirkan di Aula Serbaguna, kedepan akan diterapkan di seluruh unit Kementerian PANRB. "Nantinya tiap pegawai tidak punya satu meja khusus. Yang bersangkutan bisa memanfaatkan yang kosong, jadi dimana saja dia bisa bekerja," jelasnya.

Hadir dalam acara peresmian, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang SDMA Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, serta pejabat dan pegawai Kementerian PANRB. (HUMAS MENPANRB)

 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad saat membuka kegiatan asistensi SPBE di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (20/08).

PALEMBANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan indeks SPBE Nasional. Dari hasil evaluasi tahun lalu, indeks SPBE nasional masih dibawah target yang ditetapkan.

"Dengan terselenggaranya kegiatan asistensi ini diharapkan akan meningkatkan indeks SPBE nasional, meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ke dalam kita akan membenahi administrasi pemerintahan, keluarnya pelayanan masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad saat membuka kegiatan asistensi SPBE di Aston Palembang Hotel dan Conference Centre, Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (20/08).

Tahun 2018, evaluasi SPBE yang dilakukan pada 616 instansi pemerintah pusat dan daerah menghasilkan potret indeks SPBE Nasional sebesar 1,98, dimana masih dibawah target yakni 2,6. Untuk itu, dengan adanya asistensi SPBE diharapkan dapat meningkatkan penerapan SPBE, khususnya pada domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE, dan penerapan layanan SPBE.

Lanjutnya disampaikan, bahwa pada tahun ini tidak hanya dilakukan kegiatan asistensi sebagai upaya capaian indeks SPBE Nasional agar bergerak naik, Kementerian PANRB juga melakukan pendampingan/piloting kepada lima pemerintah daerah, yakni melalui Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang Edison Jaya mengapresiasi kegiatan tersebut. “Kegiatan ini sangat positif, terutama bagi daerah dalam rangka reformasi birokrasi khususnya pada suatu saat nanti pemerintah di seluruh Indonesia akan menerapkan SPBE. Jadi kita semua harus siap mengacu kesana, harus mengikuti secara kontinu setiap perubahan dan perkembangan,” ujarnya.

Asistensi dilakukan Kementerian PANRB melalui Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana berkolaborasi dengan lima perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma. Materi asistensi SPBE terdiri dari lima modul, yaitu Kebijakan Internal dan Tata Kelola Kelembagaan SPBE, Kebijakan Internal dan Tata Kelola Strategi dan Perencanaan SPBE, Kebijakan Internal dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kebijakan Internal dan Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik, Kebijakan Internal dan Tata Kelola Layanan Publik Berbasis Elektronik. (fik/HUMAS MENPANRB)

Launching dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Double Degree oleh Kementerian PANRB,Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin dengan University of Melbourne, Australia serta Victoria University of Wellington, Selandia Baru di Jakarta, Rabu (21/08).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi. Birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan yang prima, adalah tiga target yang harus dicapai dari program bernama Double Degree ini. Mereka yang terpilih akan disiapkan menjadi reform agent.

Kementerian PANRB menginisiasi kerja sama Double Degree di berbagai bidang antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin dengan University of Melbourne, Australia serta Victoria University of Wellington, Selandia Baru. "Para ASN yang mengikuti Double Degree disiapkan sebagai reform agent, yang paham isu dan masalah internal serta dikolaborasikan dengan konsep dan perkembangan paradigma reformasi birokrasi yang berkembang di dunia," ungkap Menteri PANRB Syafruddin, dalam acara Launching Program Double Degree, di Jakarta, Rabu (21/08).

Para ASN dari seluruh instansi pemerintah akan diseleksi dan direkrut untuk menjalani pendidikan di berbagai bidang. Bidang yang akan dipelajari adalah administrasi pemerintahan, kebijakan publik, e-government, reformasi sektor publik, dan ekonomi.

Peserta didik yang terpilih akan menjalani pendidikan selama satu tahun di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan mengenyam pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington.

Nantinya Universitas Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal pengembangan SDM Aparatur di wilayah barat, sedangkan Universitas Hasanuddin akan mengawal pengembangan SDM Aparatur di wilayah timur Indonesia. Perlu dicatat, University of Melbourne dan Victoria University of Wellington merupakan universitas yang memiliki reputasi unggul dalam program kebijakan publik serta e-government.

Program ini juga menunjukkan konsep open government yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo. "Indonesia penting untuk bisa terbuka, mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kecepatan dalam dunia yang hyperconnected," imbuh Menteri Syafruddin.

Menurutnya, program ini juga sangat fundamental bagi pengembangan reformasi birokrasi di Indonesia, karena mengakar pada inti kualitas SDM Aparatur yang menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa program ini sesuai dengan semangat Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun yang bertema SDM Unggul Indonesia Maju. "Fokus utama ini adalah peningkatan kapasitas ASN untuk mengawal berbagai program terkait reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan," ujarnya.

Ada lima tahapan dalam pelaksanaan program double degree ini. Tahap pertama, adalah sosialisasi program kepada seluruh instansi pemerintah. Kedua, pendaftaran dan seleksi untuk menjaring calon ASN yang akan menjadi mahasiswa. Tahap berikutnya, para mahasiswa menjalani satu tahun pendidikan di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin untuk mempelajari local content.

Tahap keempat, yakni melakukan satu tahun pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington untuk mempelajari paradigma administrative reform di dunia. Tahap kelima, atau terakhir, adalah mahasiswa dinyatakan lulus dan kembali ke instansi masing-masing. (dit/don/HUMAS MENPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat memberikan sambutan dalam acara Launching Mobil SKCK Online Keliling dan Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/08)

JAKARTA - Polda Metro Jaya meluncurkan inovasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) keliling sebagai langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberi kemudahan masyarakat mendapatkan layanan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa inovasi dari Polda Metro Jaya ini menjadi motivasi bagi anggota Polri lainnya untuk dapat membangun inovasi.

“Inovasi pelayanan publik seperti yang dilakukan Polda memang sedang marak, dan ini menjadi motivasi bagi anda semua dan para aparat negara dalam hal pelayanan publik,” ujarnya dalam acara launching Mobil SKCK Online Keliling dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Masyarakat Polda Metro Jaya, di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (21/08).

Menteri Syafruddin menilai pelayanan publik di Indonesia tidak kalah dengan pelayanan di negara-negara lain. Hal tersebut terbukti dari keberhasilan Indonesia meraih juara pada ajang The United Nations Public Service Awards (UNPSA). Tahun 2017, Indonesia berhasil menjadi juara dengan Inovasi Sistem Early Detection and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni, dan di tahun 2018 kembali menjuarai dengan inovasi PetaBencana.id milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Mantan Wakapolri ini menyebutkan pembangunan inovasi sedang menjamur di Indonesia, terlihat dari tingginya antusiasme instansi pemerintah dan daerah yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari tahun ke tahun. Sementara di tahun ini, jumlah inovasi yang terdaftar mencapai 3.156 inovasi. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu belum terkoneksinya layanan satu dengan yang lainnya, karena saat ini aplikasi yang digunakan instansi masih silo-silo.

“Kedepan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menyederhanakan aplikasi, sehingga terciptanya koneksi data dan penghematan anggaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menjelaskan inovasi yang dibangun merupakan upaya pihak kepolisian untuk mengurangi potensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan yang juga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian. Oleh karenanya, berbagai inovasi telah dibangun Polda Metro Jaya untuk melakukan perubahan.

“Kita me-launching aplikasi yang tidak hanya eksternal tetapi juga untuk internal, semoga dengan upaya ini Polda Metro Jaya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena inilah tuntutan masyarakat di era demokrasi yang menginginkan pemerintahan bersih,” ujarnya.

Selain inovasi SKCK Keliling, Polda Metro Jaya juga meluncurkan inovasi sistem informasi layanan masyarakat yang terdiri dari informasi harga pangan Polda Metro Jaya, Sistem Manajemen Senjata Api Polda Metro Jaya, dan Informasi Giat Masyarakat dan Unjuk Rasa.

Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa berharap dengan inovasi bersifat jemput bola ini dapat memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Ia pun mengapresiasi upaya Polda Metro Jaya dengan menggandeng pihak Bank Mandiri, karena kolaborasi antar instansi diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. (byu/HUMAS MENPANRB)

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memberi sambutan pada rapat koordinasi Pemerintah Provinsii dan Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat Tahun 2019 di Padang, Senin (19/08).

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Peraturan Daerah No. 20/2018 tentang Pengelolaan SPBE dan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPBE antara Gubernur Sumbar dengan Bupati/Walikota se-Sumbar.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menegaskan permasalahan information technology (IT) di pemerintahan terdapat pada aparaturnya, terutama mindset dan juga culture set. Jika para aparatur tidak memiliki mindset untuk menerapkan IT pada lingkungan kerja, maka akan banyak gangguan yang akan terjadi pada roda pemerintahan.

“Kalau kita masih belum punya mindset dan culture set terkait IT, sebaiknya minggir saja dari jabatan karena dapat menghambat, mengganggu lancarnya program roda pemerintahan sehinga tidak efisien, tidak efektif, lambat, tidak objektif, tidak transparan, dan banyak dampak-dampak lainnya,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat Tahun 2019, di Hotel Pangeran Beach Padang, Sumatra Barat, Senin (19/08).

Dalam melayani masyarakat, Irwan mengimbau para aparatur untuk menerapkan 'palugada' (apa lu mau, gua ada) tanpa harus khawatir mengenai sistem dan aplikasinya, karena terbilang lengkap dan bisa langsung meminta rekomendasi kepada Kementerian PANRB untuk penggunaan aplikasi. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah semakin maju, berkembang, modern, efektif, dan efisien.

Diketahui, Indeks SPBE predikat baik diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (2,78), Pemerintah Kota Padang (2,63), dan Pemerintah Kota Pariaman (2,61). Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sumatra Barat masih memiliki Indeks SPBE Cukup dan Kurang.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad menyampaikan untuk menerapkan SPBE pada suatu wilayah diperlukan SDM yang unggul. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas bagi pegawai merupakan hal yang penting untuk berjalannya roda pemerintahan dan menuju Smart ASN.

“Smart ASN yang diharapkan yaitu memiliki nilai-nilai integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship,” jelasnya.

Yanuar menyampaikan bahwa Kementerian PANRB saat ini tidak hanya fokus membenahi aplikasi pemerintahan namun juga membenani penerapan e-government. Hambatan dalam SPBE diantaranya tata kelola yang tidak terpadu, pemanfaatan TIK yang kurang maksimal, kompetensi ASN yang belum memadai, dan layanan publik yang belum dapat diakses setiap saat dengan mudah.

Dalam penyelenggaran SPBE perlu memperhatikan Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Anggaran SPBE, dan Proses Bisnis SPBE. Menurutnya, proses bisnis menjadi hal yang penting sebagai penjabaran dan penerjemahan dari visi misi organisasi. Dalam hal Infrastruktur SPBE, perlu integrasi pada sistem aplikasi, keamanan informasi pemerintah, pusat data nasional, dan jaringan intra pemerintah.

Hal tersebut dapat menghasilkan inovasi TIK yang efektif, efisien, dan terintegrasi berupa mobile internet, cloud, Internet of Things (IoT), big data, dan Artificial Intelligence (AI). Data dan informasi menjadi hal yang harus dijaga sehingga jangan sampai ketika kita menggunakan jasa provider, provider memiliki dan mengunci data dan informasi yang kita miliki.

Selain dari Kementerian PANRB, Rakor ini juga menghadirkan narasumber Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Hasto Wardoyo dengan materi mengenai potensi peluang dan ancaman bonus demografi bagi Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar, serta Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dadang Suganda dengan materi terkait pencegahan dan penegakan hukum dalam penggunaan kawasan hutan. (byu/mug/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin saat berfoto bersama anggota Polri berprestasi di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (20/8).

JAKARTA – Pengungkapan kasus calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sindikat kejahatan properti oleh Polda Metro Jaya, selalu bermotif penipuan. Pada kasus calo CPNS misalnya, korban ditipu sebesar 70-100 juta rupiah, dengan imbalan bisa lolos menjadi CPNS.

Hal tersebut diungkapkan Penyidik I Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Tavip Gunadi, pada acara Penghargaan kepada Anggota Polri Berprestasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (20/08). “Pelaku menggunakan ID Card palsu mengatasnamakan Kemendikbud, Kementerian PANRB, dan BKN,” ungkap Tavip.

Penggunaan tanda pengenal palsu itu, dimaksudkan agar korban yakin bisa lolos menjadi CPNS. Target utama yang dijadikan korban adalah para pegawai honorer kategori II. Dengan surat palsu pula, para pelaku meminta uang puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Namun, setelah uang tersebut diberikan, pelaku tidak bisa meluluskan korban menjadi CPNS. Masyarakat yang merasa tertipu pun mengadu ke kepolisian. Dari laporan masyarakat, polisi melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga mengungkap kasus penipuan ini. “Pelaku berhasil kami tangkap, dan sekarang masih dalam proses penyidikan. Pelaku kami tahan di rutan Polda Metro Jaya,” imbuh Tavip.

Tavip menerangkan, pelaku bekerja secara tunggal, dan kemudian merekrut agen-agen untuk menjaring peserta yang dijadikan korban. Atas kasus ini, Tavip berpesan kepada masyarakat agar tidak percaya pada calo CPNS. Terlebih, rekrutmen CPNS tahun ini sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang tidak memungkinkan adanya kecurangan.

“Apabila ada orang yang menjanjikan sesuatu, terutama untuk meluluskan CPNS dalam bentuk kategori apapun juga, itu tidak benar. Karena semua sudah ada jalan dan UU yang mengatur penerimaan CPNS,” ujar Tavip.

Sementara itu, pada kasus sindikat kejahatan properti, polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Kasus bermula saat seorang korban tidak merasa menggadaikan sertifikat rumah miliknya, namun sertifikat tersebut sudah ada di lembaga pegadaian, dan mendapat tagihan dari pegadaian.

Pemilik sertifikat kemudian melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. “Kami mendesain suatu operasi tangkap tangan dan berhasil kami lakukan dengan tangkap tangan. Sudah kita amankan tujuh orang tersangka,” ungkap Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Gafur A.H Siregar, dalam acara yang sama.

Gafur mengungkapkan, tersangka terbagi menjadi dua sindikat, dengan total kerugian mencapai 200 miliar rupiah. Kepada masyarakat, Gafur mengimbau agar utamakan transaksi melalui notaris yang sudah terpercaya.

Terkait penghargaan yang diberikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, baik Tavip dan juga Gafur, merasa ini adalah sebuah motivasi. “Apabila sudah diapresiasi dengan penghargaan ini, tentu kita akan lebih semangat,” pungkas Gafur. (don/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja saat Peluncuran Anugerah ASN di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (20/08).

JAKARTA – Sebagai bentuk apresiasi serta untuk mendapatkan sosok panutan (role model), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Anugerah ASN untuk kedua kalinya. Ajang ini merupakan upaya Kementerian PANRB untuk memberikan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat senantiasa meningkatkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja. Apresiasi ini diberikan kepada ASN yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat Indonesia.

“Anugerah ASN ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan, PNS Inspiratif, dan The Future Leader," ujar Menteri PANRB Syafruddin dalam acara Penghargaan Anggota Polri Berprestasi serta Peluncuran Anugerah ASN 2019, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (20/8).

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Anugerah ASN ini menjadi ajang untuk dapat menciptakan budaya kerja yang kompetitif di instansi pemerintah, sehingga ASN terus berupaya untuk meningkatkan dirinya agar menjadi SDM Indonesia yang unggul. “Sosok Anugerah ASN nantinya menjadi Duta ASN untuk dapat menyebarkan pengaruh positif,” ujarnya.

Pelaksanaan Anugerah ASN 2019 ini tentunya juga sejalan dengan visi kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam hal pengembangan SDM untuk mencetak ASN yang unggul. ASN yang unggul atau Smart ASN dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia.

Ditambahkan, ajang yang bertemakan ‘Talent Management Strategies for Retaining High Potential ASN’ ini dapat membangun persepsi positif ASN di mata masyarakat sebagai pelayan publik yang juga perekat NKRI dan pemersatu bangsa. Didasari oleh UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, kegiatan ini dapat menghasilkan basis data talenta PNS terbaik.

Setiawan menjelaskan penghargaan terhadap sosok inspiratif ini juga akan memberikan kontribusi positif dalam budaya kerja, sehingga dapat meningkatkan iklim yang kompetitif untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik yang optimal serta dapat meningkatkan kualitas implementasi sistem merit.

Untuk mendapatkan nominee terbaik bagi masing-masing kategori, peserta yang diikutkan dalam Anugerah ASN 2019 ini akan mengikuti beberapa tahapan seleksi. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, penilaian portofolio, publikasi kandidat di laman menpan.go.id, presentasi dan wawancara, serta penilaian rekam jejak dan integritas.

Peserta dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti Anugerah ASN 2019 mulai 16 September 2019. Untuk kategori PNS Inspiratif dan The Future Leader, peserta dapat diusulkan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, ataupun organisasi profesi. Sedangkan untuk PPT Teladan, diusulkan oleh instansinya masing-masing. Pendaftaran dilakukan melalui tautan http://bit.ly/ANUGERAHASN2019.

Penganugerahan bagi pemenang Anugerah ASN 2019 akan diberikan oleh Menteri PANRB pada 10 November 2019. Selain sertifikat, para Anugerah ASN 2019 juga akan dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat istimewa serta penghargaan lainnya.

Mantan Wakapolri ini juga menambahkan bahwa melalui ajang bergengsi bagi para ASN ini dapat mendorong lahirnya para pemimpin masa depan dan mewujudkan sistem manajemen talenta ASN nasional. “Diharapkan, Anugerah ASN 2019 ini dapat meningkatkan motivasi ASN di seluruh Nusantara untuk lebih berkinerja dan berprestasi bagi negara dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (ald/HUMAS MENPANRB)

Rangkaian Kegiatan Anugerah ASN 2019