Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa bersama Walikota Bandung Oded Danial dalam pertemuan di Pendopo Walikota Bandung, Jumat (14/06).

BANDUNG - Pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) terus menjamur di banyak kota, di Indonesia. Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong berdirinya MPP di Bandung, Jawa Barat.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, menegaskan siap memberi bimbingan untuk mewujudkan MPP di kota yang dijuluki Paris Van Java ini. "Kami akan membantu untuk sosialisasi dan koordinasi jika Kota Bandung akan mengimplementasi MPP," ujar Diah, dalam pertemuan dengan Walikota Bandung Oded Danial, di Pendopo Walikota Bandung, Jumat (14/06).

Dalam kunjungan tersebut, Diah menekankan pentingnya integrasi layanan guna memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan. "Kita mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi pusat dan daerah baik perizinan dan nonperizinan BUMN maupun swasta," jelas Diah.

Integrasi antar instansi penyelenggara layanan sangat diperlukan mengingat banyaknya instansi yang bergabung di dalam MPP. Perlu diketahui, MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, serta swasta.

Dikatakan, faktor penting dalam pembangunan MPP adalah komitmen pimpinan daerah. Namun selain itu, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Sebagai ibukota provinsi, Diah berharap MPP di Bumi Parahyangan ini segera direalisasikan. "Sehingga diharapkan untuk Kota Bandung segera meninjau dan menyiapkan penyelenggaraan MPP, supaya dapat beroperasi dan berguna bagi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Walikota Bandung Oded Danial mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk mewujudkan berdirinya MPP. Tahapan pembentukan MPP antara lain adalah koordinasi dengan penyedia pelayanan, pengaturan mekanisme kerja, penyiapan sarana, prasarana dan SDM, penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, dan terakhir adalah peresmian MPP.

Oded menegaskan, pembangunan ini akan dikaji secara detail dan menyeluruh. "Intinya akan selalu kami kaji, mulai dari perencanaan penyelenggaraan hingga anggaran," jelas Oded.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Noviana Andrina, Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. (don/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Top 99 Pelayanan Publik Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (12/06). 

JAKARTA – Antusiasme peserta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) semakin meningkat. Banyak instansi pemerintah yang belum berpartisipasi di tahun-tahun sebelumnya namun mendaftar di tahun ini.

Terdapat tujuh alasan yang mendorong masifnya partisipasi instansi pemerintah untuk mengikuti kompetisi ini. "Pertama, yakni KIPP sejalan dengan tema dunia dalam memenuhi 17 goal dalam SDGs (Sustainable Development Goals) di tahun 2030 mendatang," jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Jakarta, Kamis (13/06).

Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara nasional telah menetapkan inovasi pelayanan publik, yang didalamnya termasuk KIPP, sebagai Program Strategis Nasional pada tahun 2019 ini. "Selain itu, dalam Rancangan RPJMN 2020-2024, inovasi pelayanan publik merupakan bagian strategis di bidang pelayanan publik," ujar Diah.

Alasan ketiga, jelas Diah, adalah penyelenggaraan kompetisi serupa dengan KIPP yang dilakukan oleh K/L dan pemda sudah banyak bermunculan. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, telah menetapkan hasil KIPP 2017 sebagai salah satu kategori kinerja dalam alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun anggaran 2018. Untuk DID tahun anggaran 2019 ini, hasil KIPP 2018 kembali digunakan sebagai salah satu kategori kinerjanya.

Keempat, yakni adanya Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di beberapa daerah juga merangsang tumbuhnya inovasi. "JIPP merupakan strategi kami dalam melakukan transfer of knowledge sebagaimana amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik," imbuh Diah.

Alasan Kelima adalah Kementerian PANRB juga telah melakukan alignment internasional baik secara bilateral dan multilateral. Secara bilateral, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Georgia dan Azerbaijan untuk mengembangkan pelayanan terpadu. Kini, Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan generasi ketiga pelayanan publik telah berdiri di banyak daerah.

Keenam, secara rutin Kementerian PANRB mengikuti konvensi tahunan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang diselenggarakan di Paris. Pada tanggal 22-23 Mei 2019 lalu, Indonesia turut serta dalam Declaration on Public Sector Innovation bersama dengan Negara-negara angota OECD di Paris. "Hal ini tentunya semakin memperkuat Inovasi Pelayanan Publik sebagai sarana perubahan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Diah.

Terakhir, Indonesia mencatatkan prestasi internasional yang membanggakan dari hasil KIPP. Pada The United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2015 di Kolombia, dua inovasi Indonesia yakni Kemitraan Dukun Beranak dengan Tenaga Medis dalam rangka Mengurangi Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan dari Kabupaten Aceh Singkil dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dari Kabupaten Sragen mendapatkan posisi runner up. Kemudian pada UNPSA 2018 di Maroko, Indonesia meraih posisi pertama untuk inovasi Pengendalian Malaria dengan Sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

"Capaian kinerja ini, tentu tidak lepas dari kerja keras kita semua dan partisipasi aktif instansi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kegiatan ini dapat konsisten dan berkelanjutan," pungkas Diah.

Tahun ini, KIPP diikuti oleh 331 instansi, melonjak naik dari tahun 2018 sebanyak 275 instansi. Proposal yang terekam dalam SINOVIK sebanyak 3.156 proposal di tahun 2019, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.824 proposal. (don/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin saat menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, His Excellency Esam Abed Al Thagafi di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (12/06).

JAKARTA - Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi telah berlangsung lama, bahkan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka menjaga hubungan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyambut baik kedatangan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, His Excellency Esam Abed Al Thagafi atas penempatannya di Indonesia.

“Selamat datang di Indonesia. Saya ucapkan selamat atas dilantiknya sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru. Semoga Yang Mulia nyaman di Indonesia,” ujar Menteri Syafruddin saat menyambut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (12/06).

Atas sambutan yang baik ini, HE Esam Abed Al Thagafi yang baru saja menjabat sejak akhir April 2019 ini mengucapkan terima kasih atas penerimaannya dan berharap dapat membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik lagi. “Saya sangat bahagia ditugaskan di Indonesia. Saya berharap, Pemerintah Arab Saudi dapat mempererat dan meningkatkan hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia, dan tentunya dengan Kementerian PANRB,” harapnya.

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi pun beragam, mulai dari bidang ekonomi, pariwisata, hingga spiritualitas. Utamanya, di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, serta pariwisata.

HE Esam mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menyumbang angka terbesar untuk haji dengan rata-rata 230.000 orang tiap tahunnya dan peziarah terbesar kedua setelah Pakistan untuk ibadah umrah dengan jumlah 900.000 orang per tahun.

Dijelaskan, bahwa pemerintah Arab Saudi sangat bangga dapat melayani ibadah haji dan umrah bagi peziarah asal Indonesia, termasuk peningkatan dan pelayanan fasilitas di bandara dan imigrasi, termasuk di Jeddah, Mekah, dan Madinah.

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pemerintah Arab Saudi kepada masyarakat Indonesia. “Terima kasih atas pelayanan dari Pemerintah Arab Saudi, terutama untuk masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umrah,” tuturnya.

Selain urusan ibadah dan haji, dalam rangka menyambut libur musim panas di Arab Saudi, HE Esam mengungkapkan bahwa akan banyak warga negaranya yang akan berlibur di Indonesia. Bukan hanya ke Bali saja, namun juga ke berbagai macam destinasi di Indonesia. “Terima kasih banyak atas keramahtamahan dan fasilitas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia,” pungkas Duta Besar Arab Saudi yang sebelumnya bertugas di Norwegia ini. (ald/HUMAS MENPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019 di JS Luwansa Hotel, Jakarta (12/06).

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada kawasan Bandar Udara, Pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). Hal tersebut dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019, di JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (12/06).

Deklarasi komitmen yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 14 Kapolda diseluruh Indonesia tersebut, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Agung Sabar Santoso.

Adapun ke 14 Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantar Barat, polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat, dan Polda Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa para anggota Polri harus menghilangkan budaya korupsi di semua unit kerja Polri, sehingga terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia mengingatkan agar kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar seremoni melainkan harus diikuti dengan eksekusi, dimana hal tersebut juga untuk pengembangan institusi Polri sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga mendorong para anggota Polri untuk dapat mengutamakan layanan publik berbasis IT. Disampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat merupakan kebijakan institusi Polri dalam rencana kerja di tahun 2020.

Kapolri Tito mencontohkan apabila seseorang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak perlu lagi diberikan formulir pendaftaran, namun seharusnya sudah ada data mengenai perilaku orang tersebut, apakah orang tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak.

“Hal itu juga dapat memudahkan proses pembuatan SKCK, sehingga waktu pembuatannya pun dapat dipangkas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila sebuah perencanaan disusun dengan baik maka menjadi separuh penentu keberhasilan, namun jika perencanaan gagal maka kedepannya juga akan gagal. Oleh karena itu, perencanaan yang akan dilakukan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurutnya, jika salah satu fokus pemerintah di masa mendatang adalah pembangunan SDM, maka Polri harus mendukung fokus tersebut baik pada SDM Polri sendiri ataupun pada Kementerian/Lembaga lainnya. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, serta pejabat dilingkungan Polri. (byu/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dalam acara Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi  Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06).

JAKARTA - Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan bukan suatu hal yang mudah. Mengingat perubahan yang dilakukan membutuhkan keinginan yang kuat dan pengorbanan untuk mencapai hasil perbaikan yang lebih baik.

“Setidaknya terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan dan perubahan yakni komitmen, knowledge, dan niat,” ujarnya dalam kegiatan Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06).

Dijelaskan bahwa kunci melakukan perubahan yaitu dimulai dari komitmen pimpinan dan diikuti oleh para pegawai lainnya. Kedua, memiliki knowledge atau pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni melakukan asistensi dan bimbingan kepada Kementerian PANRB. Dan terakhir yang diperlukan adalah niat dari setiap pegawai dalam melaksanakan tugas didasarkan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi.

Ateh menegaskan, meskipun nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Kalsel pada tahun 2018 adalah A, namun hal tersebut masih merupakan langkah awal, dan masih banyak yang harus dibenahi. Dimana salah satunya adalah penggunaan anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kalsel sendiri, serta kesejahteaan rakyat yang terus meningkat.

“Sekarang fokusnya, bagaimana reformasi bisa dirasakan masyarakat jadi fokus di pelayanan. Nilai Kalimantan Selatan sudah A, tinggal pembuktiannya ke masyarakat, harus ada komitmen untuk perbaikan pelayanan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris mengatakan pihaknya akan terus membenahi reformasi birokrasi di tempatnya dengan melaksanakan asistensi pada Kementerian PANRB. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja serta memberikan hasil yang maksimal.

Ia mengatakan, bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dari statis jadi dinamis. Sehingga ujungnya memberikan pelayanan publik ke masyakarat dan perbaikan di sektor layanan, serta memberi dampak ke masyarakat, Itu penting dari pada nilai. “Bagaimana mengubah kebiasan dari kurang bagus jadi baik sehingga masyarakat merasakan dampak reformasi tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemprov Kalimantan Selatan fokus pada perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini dikarenakan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan muara pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik. Reformasi birokrasi itu tidak hanya dalam konteks meningkatkan indeks, tapi memperbaiki dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan iklim yang efektif dan efisien, tidak cukup memperbaiki sistem dan penataan kelembagaan, selain itu juga harus ada keberanian sebagai seorang pemimpin membawa ke arah yang lebih baik. Sebelumnya, Gubernur Kalsel juga telah menginstruksikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perubahan signifikan agar reformasi yang dilakukan berpengaruh bagi masyarakat.

“Kita tidak mengejar nilai, tapi kita ingin membuktikan masyarakat bahwa Reformasi yang kita lakukan memberikan dampak untuk masyarakat,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin Menerima Kunjungan Duta Besar Georgia Untuk Indonesia Irakli Asashvili, di Kantor Kementerian PANRB, Senin (10/06).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan studi tiru sektor pelayanan publik ke Georgia. Kunjungan kerja akan dilakukan seusai menghadiri acara United Nations Public Service Awards (UNPSA) di Azerbaijan.

“Saya bersama delegasi Indonesia lainnya akan berkunjung ke Tbilisi, Georgia, pada tanggal 25 hingga 26 Juni 2019 setelah menghadiri acara UNPSA di Baku, Azerbaijan,” ujarnya saat menerima kunjungan Duta Besar Georgia di Indonesia Irakli Asashvili, di Kantor Kementerian PANRB, Senin (10/06).

Menteri Syafruddin menjelaskan bahwa tidak hanya Kementerian PANRB yang akan melaksanakan studi tiru pelayanan publik di Georgia, melainkan terdapat sekitar 30 orang delegasi Indonesia yang terdiri dari pemerintah pusat ataupun daerah yang juga ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kunjungan tersebut sangat penting bagi Indonesia untuk memberikan pengalaman dan edukasi tentang reformasi pelayanan publik yang dilakukan Georgia untuk seluruh pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar Georgia di Indonesia Irakli Asashvili menyampaikan bahwa saat ini Georgia tengah berupaya meningkatkan capaiannya dalam reformasi birokrasi dengan menciptakan pengembangan inovasi-inovasi pelayanan pemerintahan. Selain itu, Georgia juga sedang membangun banyak pelayanan publik yang modern, seperti Public Service Hall untuk pengurusan surat-surat dan perizinan, serta kantor polisi yang dikemas dalam bentuk Service Center sehingga masyarakat Georgia merasa sangat dilayani oleh Kepolisian.

“Tentu ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan yang baik untuk para delegasi Indonesia yang akan melakukan studi ke Georgia,” katanya.

Disampaikan bahwa Georgia merupakan negara yang kecil, namun demikian kerja sama dengan Indonesia sangatlah penting, karena Indonesia juga tengah berjuang dalam reformasi birokrasi sama halnya seperti Georgia. Lebih lanjut ia pun mengapresiasi kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo yang telah banyak melakukan reformasi kebijakan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller, serta Kepala Bagian Kerja Sama Biro MKOK Kementerian PANRB Dhega Kadir. (byu/HUMAS MENPANRB)

Halalbihalal Keluarga Besar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (10/06).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar acara halalbihalal di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (10/06). Pada kesempatan tersebut, Menteri Syafruddin menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1440 Hijriah kepada seluruh pegawai Kementerian PANRB.

Ia mengajak untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara dan bangsa Indonesia karena telah memberikan fasilitas sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat. “Semoga di hari mendatang kita bisa lebih diberi kekuatan dalam menjadi abdi negara dan melayani masyarakat, ” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, menyampaikan laporan terkait kehadiran pegawai Kementerian PANRB. Atmaji juga mengingatkan pada setiap pejabat yang berwenang untuk memberikan laporan pada aplikasi Sistem Informasi Kehadiran ASN Nasional (SiDiNa).

Hari pertama masuk kerja setelah cuti lebaran ini menimbulkan beragam respon, salah satunya berasal dari Analis SDM Aparatur di Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PANRB Rahmat Guritno yang merasa bahwa kehadiran pada hari pertama usai libur panjang adalah suatu bentuk kedisiplinan yang mampu mengubah stigma negatif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, hari pertama ini merefleksikan para PNS sehingga dapat menunjukkan sikap berbeda dari stigma negatif sebelumnya. PNS memiliki integritas serta memiliki semangat untuk bekerja melayani dan membangun negara.

“Kesan pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan akar dari semua kegiatan yang akan dilakukan sebagai ASN khususnya sebagai PNS,” terang Rahmat.

Usai laporan Sekretaris Kementerian dan sambutan Menteri PANRB, acara dilanjutkan dengan doa dan bersalam-salaman. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, seluruh Deputi Kementerian PANRB, seluruh Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri Kementerian PANRB, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Otok Kuswandaru, Jajaran Direksi Taspen, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PANRB, serta para pegawai Kementerian PANRB. (clr/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin melakukan sidak kehadiran ASN ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (10/06).

JAKARTA - Usai melakukan sidak online melalui aplikasi SiDina di Command Center Kementerian PANRB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan sidak ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sidak dilakukan untuk memastikan para ASN kembali melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat pascalibur Hari Raya Idulfitri 1440 H.

Menteri Syafruddin memulai sidak dengan melihat pelayanan dari petugas penerima tamu. Setelah itu dengan didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Syafruddin bersama dengan rombongan melanjutkan sidak ke ruang data center milik BKN. Dalam data center tersebut dapat diketahui jumlah ASN BKN di kantor pusat maupun kantor regional yang masuk kerja.

“Sudah semua (ASN BKN) hampir masuk, hanya ada empat orang yang belum absen. Kemungkinan terlambat datang,” ujarnya usai melakukan sidak di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (10/06).

Disampaikan bahwa melalui data center yang dimiliki BKN, seluruh data pegawai yang di pusat hingga di wilayah dapat terlihat. Jika terdapat ASN yang mangkir pascalibur lebaran, maka ASN tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari teguran hingga pemotongan tunjangan kinerja.

Sebelumnya Menteri PANRB telah menerbitkan surat No. B/26/M.SM.00.01/2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1440 H. Dalam surat tersebut para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) diseluruh instansi pemerintah diminta untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN seusai libur Hari Raya Idulfitri 1440 H.

Hasil pemantauan diinput melalui sidina.menpan.go.id pada hari ini hingga pukul 15.00 WIB. Dalam aplikasi SiDina, dapat dilihat jumlah ASN yang hadir maupun tidak hadir. Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019 melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id.

Turut mendampingi dalam sidak tersebut Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri PANRB Kelembagaan Aidir Amin Daud dan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Kelembagaan Rapiudin serta Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf. (byu/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB Syafruddin Memantau Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Secara Online di Command Centre Bersama Awak Media, Senin (10/06).

JAKARTA - Hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) secara online di Command Centre Kementerian PANRB, Senin (10/06). Dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Syafruddin memantau kehadiran melalui aplikasi SiDina. 

Menteri Syafruddin menjelaskan, kehadiran para ASN di 543 pemerintah daerah dan 88 pemerintah pusat terpantau melalui aplikasi tersebut. Hingga saat ini, sejumlah instansi telah menginput data kehadiran ASN. Laporan setiap instansi pemerintah itu akan ditutup pukul 15.00 WIB, sehingga data akan terus bergerak sampai batas waktu yang telah ditentukan. "Kita memberikan batas waktu kepada instansi sampai pukul 15.00,” ujar Menteri Syafruddin.

Setelah keseluruhan data terkumpul, hasil akan dianalisis dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. “Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif,” jelasnya. Selain memantau secara online, Menteri Syafruddin akan melakukan sidak langsung ke sejumlah instansi.

Sebelumnya Menteri PANRB telah mengeluarkan surat nomor B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diseluruh instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) seusai Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1440 H, yakni hari Senin tanggal 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN tersebut di-input melalui http://sidina.menpan.go.id.

Pada aplikasi SiDina, dapat dilihat jumlah ASN yang hadir maupun tidak hadir. Untuk pegawai yang tidak hadir, dapat diketahui juga alasannya antara lain izin, sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit, cuti tahunan, atau bahkan tanpa keterangan.

Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id. (rr/HUMAS MENPANRB)

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kerja pasca-cuti bersama libur lebaran. Besok, Senin 10 Juni 2019 para abdi negara sudah harus kembali bekerja.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menegaskan Menteri PANRB akan memantau secara langsung kehadiran ASN di Command Centre Kementerian PANRB besok pagi. "Menteri PANRB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pejabat terkait lainnya akan bersama-sama memantau kehadiran ASN melalui aplikasi http://sidina.menpan.go.id," jelas Mudzakir di Jakarta, Minggu (09/06).

Dikatakan, pada tanggal 27 Mei 2019 Menteri PANRB Syafruddin telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Surat tersebut ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah.

Dalam surat itu, Kementerian PANRB mendorong para PPK dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diseluruh instansi pemerintah, untuk melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) seusai Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1440 H, yakni hari Senin tanggal 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN di-input melalui aplikasi http://sidina.menpan.go.id.

Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id (rr/HUMAS MENPANRB)