Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melantik sepuluh pejabat administrator dan pengawas, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (18/10).

JAKARTA – Sebanyak sepuluh pejabat administrator dan pengawas dilantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (18/10). Bertindak sebagai saksi pada pelantikan ini, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih dan Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Eddy Syah Putra.

Sebelum proses pengambilan sumpah jabatan, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan bahwa ia berharap para pejabat administrator dan pengawas yang dilantik dapat menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pernyataan Menteri Syafruddin tersebut diamini oleh para pejabat administrator dan pengawas yang dilantik.

Salah satu pejabat administrator yang dilantik Ita Yulita, yang mengisi jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kementerian PANRB mengatakan siap untuk melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk mewujudkan SDM yang unggul di Kementerian PANRB. “Karena ini sesuai dengan visi presiden, sekarang ini pastinya untuk SDM yang lebih baik dan unggul,” ujarnya usai dilantik.

Ita menambahkan ia bertekad untuk mewujudkan visi presiden tersebut khususnya di Kementerian PANRB karena menurutnya pegawai di Kementerian PANRB harus menjadi role model yang baik untuk Kementerian lain. Mantan Analis Kepegawaian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga mengatakan proses seleksi pengisian jabatan di Kementerian PANRB sudah sangat maju dibandingkan dengan instansi lain. “Ini merupakan suatu kemajuan. Hal ini terlihat dari proses seleksi mulai dari tahapan assessment center, kemampuan bahasa Inggris, penulisan proposal dan wawancara. Karena orang yang menduduki jabatan administrator dan pengawas memang harus dilihat kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, sejak Agustus 2019, Kementerian PANRB melaksanakan seleksi untuk pengisian jabatan administrator dan pengawas yang dilaksanakan dengan sistem talent scouting. Seleksi diikuti oleh kandidat yang tidak hanya berasal dari Kementerian PANRB, namun juga dari instansi lain.

Adapun pejabat yang dilantik adalah Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Ita Yulita, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Administrasi Pemerintahan Perwita Sari, Kepala Bagian Data dan Teknologi Informasi Sri Kresno Satrio Wibowo, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II-2 Mulyanah, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Ponco Imam Prayitno, Kepala Subbagian Penganggaran Ina Karti Indah Pratiwi, Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Herry Setyo Dwi Jatmiko, Kepala Subbidang Analis Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Rizky Amelia Ayuningtyas, Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Aparatur Astri Mefayani, dan Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Dukungan Teknologi Informasi Untung Triyuwono

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Tin Zuraida, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman, Staf Khusus Bidang Politik Aidir Amin Daud, Staf Khusus Bidang Hubungan Kelembagaan Rapiuddin Hamarung, Staf Khusus Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi, Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Yanuar Ahmad, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Andi Rahadian, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB. (del/HUMAS MENPANRB)

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin saat menghadiri tradisi pengantar purnatugas oleh keluarga besar Kepolisian RI, di Gedung PTIK Jakarta, Jumat (18/10)

JAKARTA - Di akhir masa tugas Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, Kepolisian RI menyelenggarakan tradisi pengantar purnatugas oleh keluarga besar Kepolisian RI, di Gedung PTIK Jakarta, Jumat (18/10). Serangkaian prosesi dan karpet merah menyambut kehadiran Wakil Presiden ke-12 tersebut, dimulai dengan beberapa anggota Polisi Wanita yang beratraksi menggunakan senjata.

Prosesi selanjutnya adalah yel-yel dan iringan tepuk tangan dari anggota Polri mengiringi JK yang didampingi Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memasuki ruang auditorium PTIK.

Acara dimulai dengan penayangan video selayang pandang yang menampilkan beberapa kegiatan Jusuf Kalla selama menjabat sebagai wakil presiden.

Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian menyebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merupakan sosok yang pantas dijadikan role model. Sosok JK merupakan strong leader yang tidak hanya memiliki power serta follower, namun juga memiliki konsep. Menurutnya konsep merupakan visi serta prinsip untuk menemukan solusi organisasi.

“Konsep didiapat dari kekuasaan dan keluasan pengalaman baik diri sendiri atu orang lain, dan kami rasakan bapak strong leader, selain power dan follower, tapi bapak pemimpin konseptual,” jelasnya.

Tito pun mengaku fans berat JK, sebab dalam berbagai kesempatan dirinya selalu memperhatikan JK yang tidak pernah berpidato menggunakan teks, hanya kertas kecil berisi poin. Hal tersebut menandakan kekuatan knowledge.

Lebih lanjut ia menilai JK merupakan salah satu sosok yang berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan Poso. Kemudian menjadi mediator konflik di Filipina Selatan dan juga aktif tidak hanya di Afganistan tapi juga di Myanmar. Karena hal tersebut, setiap pidato di PBB JK selalu mendapat apresiasi karena aktif di perdamaian dunia.

Pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla merasa terhormat mendapatkan apresiasi dari Polri. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah membantu menjaga keamanan dan ketertiban serta melayani masyarakat.

“Bagi saya kehormatan yang sangat besar untuk hadir di tempat ini dan mendapat apresiasi tadi seperti disampaikan Pak Kapolri, hal-hal yang tentunya bagi saya pengalaman hidup yang tentunya tidak terlupakan," ucapnya.

Dihadapan para perwira tinggi Polisi, JK meminta agar kepolisian dapat mengedepankan strategi serta trik-trik tertentu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri jangan hanya mengedepankan kekuatan jajaran (force), namun juga butuh strategi pendekatan humanis kepada masyarakat.

Seperti diketahui Jusuf Kalla akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. (byu/HUMAS MENPANRB)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden, Selasa (15/10).

JAKARTA - Memasuki era revolusi industri 4.0, segalanya dituntut dengan cepat, tepat, dan efektif. Menyadari hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya untuk menggelorakan semangat berinovasi. Pemda di wilayah Jawa Tengah terus dipaksa untuk berinovasi hingga akhirnya hal ini menjadi sebuah tradisi.

Ditemui usai menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden, Selasa (15/10), Ganjar Pranowo menyatakan berbagai inovasi yang ada di Jateng saat ini merupakan hasil rangsangan terus-menerus. "Di Jateng sebenarnya kita jadikan suatu tradisi saja, tradisi untuk setiap OPD mau berinovasi. Kalau targetnya satu tahun satu inovasi maka dengan 41 OPD yang kita miliki maka dia akan punya setiap tahun satu deposit inovasi," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Ganjar, inovasi yang lahir di Jawa Tengah harus memiliki tiga prinsip. Seluruh inovasi diarahkan pada kemudahan, kemurahan, dan kecepatan. "Artinya ini rangsangan komunikasi yang menumbuhkan suatu kontestasi yang positif, tujuannya harus the best," imbuhnya.

Pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini, Provinsi Jawa Tengah mengikutsertakan sejumlah inovasi. Tiga inovasi yakni Apem Asi, Jamin Dokter Datang Tepat Waktu Melalui TELE APIK, dan PAYJEM PAS NGAMUK masuk pada jajaran TOP 99 Inovasi. Satu diantara tiga inovasi tersebut yakni TELE APIK (TEYeng ndeLEng Antrean Pendaftaran lan PoliklinIK) bahkan masuk dalam 45 inovasi terbaik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin menyerahkan penghargaan Top 45. Pada kesempatan tersebut Wapres JK menekankan bahwa inovasi merupakan tanda majunya sebuah bangsa. Senada dengan JK, Menteri PANRB Syafruddin menilai bahwa inovasi dapat menjaga roda birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan antisipatif terhadap perubahan.

Inovasi yang masuk ke dalam Top 45 memiliki kesempatan untuk bertanding di ajang internasional The United Nations Public Service Awards (UNPSA). Ganjar mengaku siap apabila inovasi dari Provinsi Jawa Tengah diajukan sebagai wakil Indonesia di ajang UNPSA. "Kita persiapkan, lalu kembangkan saja. Yang pasti akan terus kami didampingi agar semakin sempurna," tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memimpin Rapat Koordinasi JIPP, Rabu (16/10).

JAKARTA – Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) telah beroperasi di empat provinsi, yakni Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Dalam upaya percepatan perbaikan mutu inovasi pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggagas JIPP Nasional. Nantinya, JIPP Nasional akan berisi inovasi pelayanan publik sleuruh daerah di Indonesia, serta bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Deputi bidang pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan, pembangunan JIPP Nasional direncanakan rampung pada tahun 2023. “Diharapkan pada akhir tahun 2023 kita ingin seluruh provinsi juga bergabung dalam JIPP nasional," ujar Diah saat memimpin Rapat Koordinasi JIPP, Rabu (16/10).

Melalui perluasan area cakupan JIPP, seluruh Indonesia juga mendapat manfaat atau lesson learned yang berasal dari empat JIPP yang sudah ada. JIPP dibentuk sebagai sarana penyebarluasan dan pembelajaran inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di daerah terkait. Melalui JIPP para penyedia pelayanan publik dapat saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik dan program inovatif di unit pelayanan publik yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejak tahun 2013 Kementerian PANRB mengembangkan gerakan one agency one innovation. Gerakan ini mewajibkan semua penyelenggaran pelayanan publik baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi percepatan pelayanan publik, salah satunya dengan menciptakan inovasi. Upaya tersebut selaras dengan RPJMN 2020-2024 di bidang program aparatur negara karena kementerian PANRB memiliki peran dalam pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diah juga mengapresiasi inovator dari pemerintah provinsi yang hadir dalam rapat ini karena sudah menunjukkan hasil yang optimal. Tidak hanya inovasi yang dikembangkan, tetapi juga transfer of knowledge mengenai inovasi yang sudah dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya. Transfer ilmu pengetahuan itu dinilai sebagai upaya luar biasa dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi tempat bagi empat daerah pionir JIPP untuk berbagi mengenai manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh stakeholder terkait demi memberikan umpan balik pengembangan JIPP. Lebih lanjut, pengembangan JIPP mampu menumbuhkembangkan ribuan inovasi yang sudah bermunculan di berbagai daerah. "Dengan gambaran di atas kita bisa meihat pentingnya JIPP sebagai platform untuk meningkatkan kemampuan berinovasi tentunya tidak hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitas inovasi yang jadi semakin matang," pungkas Diah. (clr/HUMAS MENPANRB)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menerima pengahargaan TOP 45 KIPP 2019 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (15/10)

JAKARTA – Inovasi Kedutaan Besar RI (KBRI) Jaman Now yang diciptakan KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, mengantarkan Kementerian Luar Negeri masuk dalam daftar Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Bagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, inovasi adalah sebuah usaha untuk memperbaiki dan revolusi cara berpikir.

Menteri Retno menjelaskan, inovasi tersebut mengandung nilai pemberdayaan masyarakat melalui pembekalan dan pelatihan. Warga Negara Indonesia (WNI) dan buah hatinya yang tidak mendapat akses pendidikan di Malaysia, diberikan pendidikan layak oleh KBRI. Inovasi ini akan terus dikembangkan, khususnya untuk memberi layanan kepada WNI.

“Dari waktu ke waktu, teman-teman (KBRI) terus berupaya memperbaiki dan revolusi cara pikir dalam konteks melindungi WNI,” ungkap Menteri Retno usai menerima pengahargaan TOP 45 KIPP 2019 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (15/10).

Menteri Retno mengatakan dengan masuknya KBRI KL Jaman Now ke top 45, menjadi pemicu semangat Kementerian Luar Negeri untuk terus memberikan pelayanan yang baik. "Ini akan menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan inovatif kepada masyarakat," ujarnya.

Ditegaskan, Kemenlu siap bersaing dengan inovasi-inovasi besar lainnya. Retno mengaku, dari tahun ke tahun setiap unit kerja di Kemenlu sudah melakukan ‘investasi’ inovasi. “Pokoknya kita semangat untuk terus melakukan inovasi,” tegasnya.

Lahirnya inovasi KBRI KL Jaman Now menjadi penyemangat bagi jajaran di instansinya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik dan inovatif kepada masyarakat. KBRI Kuala Lumpur termasuk kedutaan yang tantangan pelayanannya luar biasa, dahulu pelayanannya harus dilakukan dengan antrean yang banyak, hingga WNI harus menginap di luar kantor kedutaan. Namun dengan inovasi ini tidak ada lagi orang yang mengantre.

KBRI KL mencoba memecahkan masalah tersebut. Akhirnya, KBRI membuka pelayanan untuk kekonsuleran selama 24 jam selama 7 hari, dengan tujuan menghindari terjadi penumpukan. Disampaikan bahwa saat bicara masalah pelayanan ataupun perlindungan pada WNI, pihaknya telah melakukan hal yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, teman-teman di KBRI terus berusaha untuk memperbaiki dan revolusi cara pikir atau mindset dalam konteks supaya melindungi WNI.

Menurutnya, setiap KBRI memiliki standar pelayanan masing-masing, namun ada yang menjadi keharusan yaitu kecepatan dan kepedulian. Dalam hal ini, KBRI KL melakukan inovasi yang berujung pada pelayanan yang lebih baik dan tidak hanya kekonsuleran keimigrasian semata. Terdapat Program Community Learning Center (CLC) yang merupakan bagian dari inovasi KBRI Jaman Now. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan WNI Bermasalah yang disebut Saya Mau Sukses di perkebunan kelapa sawit. Di Negeri Jiran itu, mereka diberi pelatihan keterampilan dan pendidikan.

Program Saya Mau Sukses membangkitkan kesadaran akan pentingnya keahlian untuk kualitas hidup yang lebih baik, serta ilmu kewirausahaan untuk dapat secara mandiri membuka usaha dan bahkan dapat membuka lapangan kerja untuk warga lainnya. Melalui CLC dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, makin banyak WNI yang berpendidikan dan dapat menggapai masa depan lebih baik.

Sebagai perwakilan negara, KBRI juga harus memikirkan pendidikan bagi anak tenaga kerja Indonesia (TKI). Menurut Menteri Retno, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan agar CLC Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah Malaysia. Penambahan jumlah CLC dalam beberapa tahun terakhir ini peningkatannya sangat signifikan. “Kita tidak hanya pelayanan on the spot tetapi kita memikirkan pemberdayaan tenaga kerja saat kembali ke Indonesia dan memikirkan pendidikan bagi keluarganya jadi ini paket komplit,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam acara Sosialisasi PP No. 30/2019 dan Pengayaan Substansi Rancangan Permen PANRB tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di Jakarta, Rabu (16/10).

JAKARTA – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki tiga nilai yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Untuk mengatur mengenai kinerja ASN, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan regulasi ini, penilaian tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan. Tetapi, bawahan juga menilai perilaku atasannya.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menerangkan, sistem ini disebut penilaian perilaku 360 derajat. “Penilaian 360 derajat bukan hanya didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga meliputi perilaku kerja,” ungkap Setiawan dalam acara Sosialisasi PP No. 30/2019 dan Pengayaan Substansi Rancangan Permen PANRB tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di Jakarta, Rabu (16/10).

Perilaku PNS dalam bekerja juga dinilai oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri dalam metode survei tertutup. Aspek perilaku yang dilihat berdasarkan PP ini adalah orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen, dan inisiatif kerja.

Berdasarkan sistem penilaian perilaku kerja 360 derajat, nilai SKP berbobot 60 persen dan 40 persen berasal dari nilai perilaku. Namun, bagi instansi yang belum menerapkan sistem penilaian 360 derajat, maka SKP memiliki bobot 70 persen dan perilaku kerja sebesar 30 persen.

Selain itu, terdapat juga Sistem Informasi Kinerja PNS yang menampung data-data dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut, akan dilakukan distribusi penilaian yang terbagi menjadi tiga, yakni sesuai ekspektasi, diatas ekspektasi, dan dibawah ekspektasi.

Hasil tersebut kemudian akan digunakan untuk pemetaan talenta ASN ke dalam 9 box matrix dengan sumbu kinerja dan potensial atau kompetensi. Sehingga terlihat bagaimana seorang PNS dalam bekerja dan pemanfaatan kompetensi dirinya. Hasil dari 9 box matrix tersebut juga akan direkam dalam Manajemen Talenta Nasional, sehingga didapatkan data-data ASN dengan talenta terbaik yang dimungkinkan untuk mengisi jabatan-jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

Setiawan mengungkapkan bahwa penilaian kinerja akan berjalan efektif jika memenuhi lima persyaratan, yakni objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Oleh karenanya, perlu diterapkan sistem manajemen kinerja berbasis IT dan dialog kinerja antara atasan dan bawahan sehingga dapat mengubah pola pikir dan menciptakan paradigma baru dalam berkinerja. “Adanya PP ini merupakan upaya bagaimana agar ASN terus dituntut kinerjanya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat,” imbuh Setiawan.

Sementara itu Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kementerian PANRB Salman mengatakan bahwa sosialisasi PP 30/2019 ini adalah salah satu cara untuk mempercepat implementasi sistem merit yang berbasis kinerja. PP 30/2019 juga merupakan kebijakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. (ald/HUMAS MENPANRB)

Bupati Banggai Herwin Yatim (tengah) saat menghadiri acara Penghargaan Top 45 dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Jakarta, Selasa (15/10).

JAKARTA – Penyerahan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik baru saja usai, dan Kabupaten Banggai menjadi salah satu penerimanya. Seperti yang dijanjikan, pemerintah memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada pemerintah daerah yang menerima penghargaan ini.

Diakui Bupati Banggai Herwin Yatim, DID yang diterima akan digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerahnya. "Kami akan fokus pada penghijauan kota, penataan taman kota, dan juga bagaimana masyarakat kita punya aturan untuk punya pemukiman yang berkualitas," ungkap Herwin usai menerima penghargaan Top 45 dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Jakarta, Selasa (15/10).

Lebih lanjut, Herwin menyatakan inovasi Gerakan Moral PINASA dari daerahnya ini sudah siap untuk dicalonkan dalam The United Nations Public Service Awards (UNPSA) nanti. Hal tersebut dikarenakan inovasi yang sudah dilakukan sejak empat tahun lalu ini telah menggerakkan warganya secara masif dan bahkan meraih piala Adipura.

Keberhasilan inovasi ini merupakan bentuk tingginya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas sampah. Tidak heran jika beberapa kota lain juga mereplikasi inovasi tersebut.

Pemilihan nama PINASA yang merupakan kependekan dari Piana Sampah Ala juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program tersebut. Piana Sampah Ala berarti 'lihat sampah, pungut', dinilai sebagai kearifan lokal yang mudah diserap maknanya bagi masyarakat Banggai.

"Kalimat sederhana tersebut, karena lokal, jadi cepat diserap rakyat kami dan bahkan menggerakkan mereka untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkualitas," jelas Herwin.

Menurutnya, di tahun 2019 saja, Kab. Banggai telah menciptakan 195 inovasi sebagai wujud One Agency One Innovation yang diprakarsai oleh Kementerian PANRB. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik yang diterima Kab. Banggai kali ini disebut Herwin sebagai contoh agar inovasi lainnya terus bermunculan di daerahnya.

"Kami akan terus mendorong para penyelenggara pelayanan publik untuk terus menciptakan inovasi yang sesuai dengan harapan rakyat," tutupnya. (nan/HUMAS MENPANRB)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri PANRB Syafruddin di Jakarta, Selasa (15/10).

JAKARTA – Kabupaten Badung, Bali, menyumbangkan dua inovasinya yang menjadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019. Tak berhenti sampai di situ, Pemkab Badung sudah mempelajari untuk menciptakan inovasi lainnya, yakni penyebaran benih dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone.

Dua inovasi Kabupaten Badung yang masuk dalam Top 45 adalah Fish-Go dan Badung Anti Kantong Plastik (Batik). Fish-Go adalah sebuah aplikasi yang bisa menentukan lokasi berkumpulnya ikan, bahkan waktu dan jarak lokasi ikan dari pelabuhan. Sedangkan Batik, adalah sebuah gerakan masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Gerakan ini dilakukan di tempat ibadah, pantai, minimarket, penginapan, dan lain sebagainya.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan, pihaknya tidak berhenti melakukan inovasi. Bahkan, dua inovasi tersebut akan dikembangkan. “Kami akan kembangkan ini ke tingkat internasional,” ungkapnya, usai menerima penghargaan Top 45 dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Jakarta, Selasa (15/10).

Seperti diketahui, inovasi yang masuk dalam Top 45 akan dipersiapkan mengikuti ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA). Pemkab Badung, jelas Giri Prasta, sudah menyiapkan beberapa langkah untuk go international. Langkah yang diambil adalah kajian-kajian teoritis, implementasi, dan mengevaluasi dampak dari inovasi tersebut. “Program ini kami lakukan dengan baik. Kami amat sangat siap,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi adalah sebuah percepatan sistem pemerintahan. Seperti ungkapan yang pernah dilontarkan Presiden RI Joko Widodo, tidak ada yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat dikalahkan yang cepat. Kedepannya, Pemkab Badung akan terus menciptakan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia berujar, inovasi adalah bentuk konkret pemerintahan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Bahkan, Pemkab Badung berencana akan merambah sektor lain untuk dilakukan inovasi. Pada sektor pertanian misalnya. “Banyak yang akan kami lakukan. Salah satu contoh, kami akan kembangkan menabur pupuk melalui drone,” ungkap Giri Prasta.

Di sektor pertanian pula, pihaknya tengah mempelajari mengusir burung dengan tenaga surya. Dengan begitu, sawah masyarakat Badung tidak lagi diganggu oleh burung-burung. Ia berharap, inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan ini akan menyejahterakan masyarakat.

“Harapannya, kami bisa mempermudah masyarakat dengan konten yang baik ini, menuju masyarakat yang bahagia,” pungkasnya. (don/HUMAS MENPANRB)

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10).

JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada 45 inovasi pelayanan publik terbaik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10). Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa.

"Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar Jusuf Kalla (JK), yang saat memberi penghargaan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. JK menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat," ungkap JK.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Syafruddin mengungkapkan, kompetisi inovasi bisa menjaga roda birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan antisipatif terhadap gelombang perubahan. “Penghargaan ini adalah simbol kuat dan solidnya upaya pemerintah menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” ungkap Menteri Syafruddin.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, kompetisi inovasi ini sejalan dengan visi Indonesia Maju. Inovasi menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang diinginkan publik. Sejak 2013, Kementerian PANRB menggaungkan gerakan One Agency One Innovation. Menteri Syafruddin menegaskan, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya yang mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat atau daerah.

Konsistensi dan peningkatan inovasi pun terlihat setiap tahunnya melalui kompetisi ini. Tahun 2019, ada 3.156 proposal inovasi yang diserahkan secara daring kepada Kementerian PANRB, melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari ribuan inovasi itu, disaring menjadi 99 inovasi, yang kemudian diseleksi oleh Tim Panel Independen dalam tahapan wawancara, serta survei lapangan. Dari tahap itu, kemudian ditentukan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. “Inilah best of the best dalam praktik pemerintahan di Indonesia tahun 2019,” ujar Menteri Syafruddin.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Inovasi yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) itu juga akan bersaing di kancah internasional, yakni United Nations Public Service Awards (UNPSA).

Selain itu, kepada pemerintah daerah yang masuk dalam 45 inovasi ini, akan menerima Dana Intensif Daerah (DID). Tentu, pemberian DID harus memenuhi kriteria utama, yakni meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan APBD tepat waktu, memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta menerapkan e-government.

Penguatan pelayanan publik menjadi salah satu kegiatan prioritas reformasi birokrasi nasional. Kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada memunculkan inovasi yang unggul melalui kompetisi inovasi dan kontestasi UNPSA, tetapi inovasi tersebut ditransfer kepada unit atau institusi lainnya, melembaga secara berkelanjutan, dan pemerintah menyiapkan program, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung hal tersebut.

Tujuan utama bukanlah menjadi juara, tetapi mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan inovasi. “Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi,” tutup Menteri Syafruddin.

Hadir dalam acara ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Direktur Operasional Taspen Ermanza, para pimpinan lembaga dan pemerintah daerah lainnya serta pejabat dari berbagai instansi pemerintah. (don/HUMAS MENPANRB)

Daftar Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019

A. Kementerian
1. Kementerian Dalam Negeri – SUPERTAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)
3. Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web)
6. Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)
8. Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)
9. Kementerian Perindustrian – si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)

B. Lembaga
10. Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)
11. Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo
13. BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)

C. Provinsi
14. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Telor Dadar 122 (Telepon Orang dalam Kedaruratan)
16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
17. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Jamin Dokter Datang Tepat Waktu melalui TELE APIK (TEyeng ndeLeng Antrian Pendaftaran lan poliklinIK)
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara – Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman) D. Kabupaten
19. Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal
20. Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)
21. Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA (Pia Na Sampah Ala)
22. Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah)
23. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)
24. Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
25. Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)
26. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival
27. Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan Simawar (Sistem Informasi Warga)
28. Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalimu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)
29. Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
30. Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)
31. Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan
32. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting)
33. Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)
34. Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)
35. Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota

E. Kota
36. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music
37. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)
38. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu
39. Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin (Sungai Elok, Nyaman untuk Masyarakat dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Sungai Tukad Bindu)
40. Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)
41. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)
42. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)
43. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)
44. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa

F. Badan Usaha Milik Negara
45. PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)

JAKARTA – Hari ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan menyerahkan penghargaan kepada 45 inovasi terbaik yang telah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019. Penghargaan diberikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10).

Pada acara tersebut, Wapres JK didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Penyerahan itu akan diberikan Wapres JK kepada para kepala lembaga atau kepala daerah. Direncanakan, seluruh pimpinan instansi hadir dalam acara bergengsi ini.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. “Kompetisi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” jelas Diah.

KIPP merupakan perwujudan gerakan One Agency One Innovation yang digalakkan Kementerian PANRB. Kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh instansi pemerintah ini diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses kompetisi ini dimulai dari pendaftaran proposal inovasi melalui http://sinovik.menpan.go.id. Tahun ini terekam sebanyak 3.156 proposal yang mendaftar, dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.824 proposal. Dari hasil desk evaluation, diperoleh Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Setelah tahap Top 99, dilakukan evaluasi lapangan oleh tim evaluator dan tim panel independen. Dari hasil penilaian lapangan, ditentukan 45 inovasi terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB. (don/HUMAS MENPANRB)

Daftar Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019

A. Kementerian

1. Kementerian Dalam Negeri – SUPERTAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)
3. Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web
6. Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)
8. Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)
9. Kementerian Perindustrian – si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)

B. Lembaga

10. Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)
11. Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo
13. BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)

C. Provinsi

14. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Telor Dadar 122 (Telepon Orang dalam Kedaruratan)
16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
17. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Jamin Dokter Datang Tepat Waktu melalui TELE APIK (Teyeng Ndeleng Antrian Pendaftaran lan Poliklinik)
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara – Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman)

D. Kabupaten

19. Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal
20. Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)
21. Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA (Pia Na Sampah Ala)
22. Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah)
23. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)
24. Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
25. Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)
26. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival
27. Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan Simawar (Sistem Informasi Warga)
28. Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalimu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)
29. Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
30. Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)
31. Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan
32. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting)
33. Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)
34. Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)
35. Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota

E. Kota

36. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music
37. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)
38. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu
39. Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin (Sungai Elok, Nyaman untuk Masyarakat dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Sungai Tukad Bindu)
40. Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)
41. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)
42. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)
43. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)
44. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa

F. Badan Usaha Milik Negara

45. PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)