Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan oleh Departemen Pertanian bisa dijadikan best practices dalam upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Pasalnya, upaya tersebut merupakan tindakan untuk menjauhkan pegawai dari kesempatan melakukan korupsi, yang jauh lebih penting ketimbang penindakan. Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi ketika...

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menjadi pusat kebutuhan bangsa, sehingga seluruh masyarakat, tak terkecuali anak-anak akan berbondong-bondong datang untuk menggali informasi tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi ketika meresmikan Diorama Perjalanan Sejarah Perjuangan Bangsa di ANRI tahap pertama, Kamis (26/2)....

Salah satu indikator yang bisa mempengaruhi peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah pelayanan publik yang baik. IPK juga merupakan potret yang diharapkan bisa memotivasi perbaikan di segala bidang.Demikian dikatakan Deputi Menpan Bidang Pengawasan, Gunawan Hadisusilo dalam Seminar Sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2008 di Hotel Arya Duta Pekanbaru,...

  Untuk menjaga netralitas dan profesionalisme proses monitoring dan evaluasi  pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mengukur keberhasilan proses Reformasi Birokrasi...

Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).   Demikian dikatakan Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, Herri Yana Sutisna dalam percakapan dengan wartawan, usai acara penyerahan penghargaan 10 besar Laporan Hasil...

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menyerahkan penghargaan kepada 10 instansi pemerintah pusat yang dinilai terbaik dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan penyerahan penghargaan implementasi SAKIP kepada Pemerintah Provinsi, yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 2008. Kesepuluh instansi pusat dimaksud adalah Depdiknas...

Tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU tentang Pemerintahan Desa dan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sedang dalam tahap perumusan di Depdagri untuk segera diusulkan ke DPR dalam waktu dekat.                    Untuk itu Mendagri minta agar PPDI menyiapkan rumusan...

Terbitnya Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara merupakan momentum untuk memperbaiki kondisi birokrasi melalui penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan, baik kementerian negara, LPND, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga non struktural. Hal itu dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, ketika menjadi keynote speaker pada Seminar  Nasional Menyongsong Implementasi...

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara akan segera mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ,  pengganti PP 10 tahun 1979  tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai negeri Sipil yang sudah dianggap  tidak sesuai lagi dengan perkembangan  sekarang. Sekretaris Kementerian Negara PAN Tasdik Kinanto, mengemukakan RPP yang akan diterbitkan guna penilaian kinerja PNS lebih...

PENGUMUMAN SAYEMBARA MODEL PIALA CITRA BHAKTI ABDI NEGARA Nomor: 66/D.V.PAN/2/2009.   Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara membuka kesempatan kepada...

Lahirnya UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UUKN) melalui perjalanan panjang dan cukup berliku. Tidak lama setelah ditetapkannya amandemen ketiga UUD 1945, berdasarkan amanat pasal 17 ayat (4), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengambil inisiatif untuk menyusun RUU Kementerian Negara. Dalam proses penyusunannya, Kemeneg PAN telah melibatkan...

Rancangan Undang-Undang (RUU) Etika Penyelenggara Negara,  akan dibahas pada rapat koordinasi dilingkungan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai finalisasi untuk selanjutnya akan diterbitkan surat Presiden kepada DPR untuk pembahasan lebih lanjut.Rakor akan dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2009,  yang akan dihadiri oleh  3 (tiga) Menko, Mendagri, Menlu, Menteri Keuangan, Mendinas,...