Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
JAKARTA – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur menjadi bagian dari prioritas utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka transformasi tata kelola pemerintahan. Salah satu arah kebijakan yang didorong adalah penguatan sistem merit dan manajemen talenta nasional.
Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 telah disusun untuk mengatur penajaman implementasi Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa urgensi penguatan sistem merit menitikberatkan pada kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh organisasi, ASN, hingga masyarakat.
“Dengan penajaman ini, sistem merit diharapkan tidak lagi dipahami sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang berdampak pada peningkatan kualitas kinerja ASN dan kinerja organisasi,” ungkapnya saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 diperlukan untuk menghasilkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui peraturan tersebut, ASN juga didorong untuk semakin kompeten dalam melaksanakan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Peraturan Menteri tersebut bukan sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa sistem merit benar-benar berjalan dalam praktik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengisian jabatan, pengembangan karier, hingga manajemen talenta ASN,” tegas Wamen Purwadi.
Merujuk Undang-undang No. 20/2023 tentang ASN, sistem merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi yang dimaksud adalah yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas. Komitmen pimpinan kementerian/lembaga menjadi kunci utama agar sistem merit benar-benar hidup dalam praktik manajemen ASN.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam kesempatan tersebut mengingatkan akan pentingnya penguatan integrasi sistem merit dan manajemen talenta untuk membangun kepercayaan publik akan kualitas ASN.
“Tantangan kita kedepan adalah membangun kepercayaan publik, jadi kita perlu melakukan upaya (peningkatan kualitas ASN) agar mendapatkan apresiasi. Sistem merit harus sejalan dengan manajemen talenta,” jelasnya.
Sistem merit kini menjadi fondasi utama dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, dan perencanaan suksesi berbasis talenta terbaik yang dimiliki instansi. Salah satu penajaman fokus yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri PANRB No. 19/2025 adalah penguatan delapan aspek sistem merit secara utuh dan terintegrasi.
Delapan aspek yang dimaksud adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, manajemen talenta, pola karier, promosi dan mutasi, hingga digitalisasi manajemen ASN. “Melalui peraturan ini, delapan aspek tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan proses manajemen ASN,” imbuh Aba.
Dalam model yang baru, maturitas delapan aspek sistem merit didukung dengan survei kepuasan dan keterikatan ASN, serta faktor koreksi. Selain itu, pengukuran maturitas dilakukan dengan tiga tingkat penyelenggaraan yaitu ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan. (clr/HUMAS MENPANRB)
