JAKARTA – KPI telah melakukan peneguran kepada beberapa stasiun televisi yang menayangkan siaran kampanye terselubung. “Penayangan iklan politik di televisi harus segera dihentikan sampai masa kampanye terbuka pada 15 Maret 2014,” ujar Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam rapat koordinasi yang tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam penyiaran, terutama...

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Adpem) terdiri dari 15 bab meliputi 87 pasal, bermuatan 6 isu utama. Isu-isu itu meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik, kewenangan pemerintahan, diskresi, larangan, larangan penyalahgunaan wewenang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan, upaya, upaya administrative, ganti rugi, pembinaan dan pengembangan administrasi...

DENPASAR – Dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), diharapkan akan banyak bermuculan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan publik dalam tahun 2014 ini. Lebih dari itu, pelayanan publik di Indonesia akan go international. "Saat ini sudah ada top 99 inovasi,...

JAKARTA -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar memahami permasalahan yang disampaikan oleh  tenaga honorer kategori 2 saat menerima perwakilan tenaga honorer  kategori 2 di Jakarta, Rabu (26/02). Secara umum, para honorer itu mempertanyakan, kenapa yang masa kerja sudah lama dan usianya sudah tua tidak lulus. Sedangkan...

  JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) ditargetkan dapat dirampungkan, dan disahkan pada akhir masa sidang IV tahun sidang 2013 – 2014, atau awal bulan Juli 2014. Untuk itu, pembahasan RUU ini akan dilakukan secara marathon. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Komisi II DPR, pembahasan RUU...

SUKABUMI – Bukan hanya pegawai yang wajib menjadi agen perubahan, tetapi anggota keluarga pegawai itu juga bisa menjadi agen perubahan. Caranya, dengan memberikan dukungan moril kepada suami, isteri, bapak atau ibu yang bekerja sebagai PNS.Terlebih bagi pegawai Kementerian PANRB, yang sehari-hari mengawal perjalanan reformasi birokrasi di seluruh penjuru tanah air....

JAKARTA – Sejumlah aplikasi teknologi informasi yang diterapkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) tampaknya mendapat perhatian sejumlah pemerintah daerah. Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah yang mengirimkan pegawainya untuk mempelajari berbagai aplikasi TI dengan harapan bisa diterapkan di daerahnya. “Kami mempelajari beberapa sistem aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan kami....

JAKARTA – Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) kepada Komisi II DPR untuk dibahas. Penyerahan itu dilakukan menyusul Surat Presdien No. R-04/Pres/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Rancangan UU tentang Administrasi pemerintahan yang disampaikan kepada Ketua DPR....

JAKARTA – Kuatnya nuansa hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di tanah air telah menyeret ratusan penyelenggara Negara setingkat menteri, mantan menteri, serta kepala daerah. Hal itu merupakan indikasi belum kuatnya peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam mendeteksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pemimpin kementerian/Lembaga. Kondisi ini, secara tidak langsung...

DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah muara dari seluruh proses perubahan, maka dari itu harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.   Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, otonomi daerah...

JAKARTA – Arsip Nasional  Republik Indonesia (ANRI) kembali melakukan promosi jabatan secara terbuka untuk  mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, yang selama ini dikenal dengan pejabat eselon IIa. Langkah ini bukan saja untuk mengisi jabatan yang lowong, tetapi merupakan antisipasi terhadap proses reorganisasi yang kini tengah berlangsung di Lembaga Pemerintah Non...

JAKARTA – Ke depan, analisis peta jabatan yang akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan lagi berdasarkan ijasah. Melainkan berdasarkan jabatan yang diperlukan, baru kemudian ditetapkan kualifikasi pendidikannya.   “Contohnya suatu instansi membutuhkan sekretaris, kemudian tentukan kualifikasi dalam penerimaan sekretaris seperti apa,” ujar...