JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2013 mengharapkan pemda segera mengumumkan hasil tes CPNS di instansinya, dan selanjutnya dilakukan pemberkasan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Panselnas juga terus melakukan komunikasi kepada pemda, agar seleksi CPNS ini benar-benar member manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Negara. Ketua Pelaksana Panselnas CPNS Eko...

  JAKARTA – Dari 50 peserta yang lulus tes CPNS di Kementerian PANRB, hingga berita ini diturunkan baru 41 orang yang melakukan pemberkasan. Padahal pihak Panitia seleksi CPNS instansi ini sudah secara proaktif menghubungi para peserta untuk melengkapi surat-surat kelengkapan.   Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan,...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan kelulusan penerimaan CPNS tahun 2013. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS selanjutnya melakukan pemberkasan. Daftar Peserta Yang Lulus, Klik Disini Jadwal Pemberkasan, Klik Disini  ...

  JAKARTA – Doddy Heriadi, Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad) yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tiga instansi pemerintah, menjatuhkan pilihannya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menurutnya, Kementerian PANRB yang bertugas mengeluarkan kebijakan-kebijakan, merupakan salah satu daya tariknya.   “Lingkup kerja Kementerian PANRB...

JAKARTA – Hasil tes kompetensi dasar (TKD) CPNS tahun 2013 tak bisa diubah oleh siapapun. Kalau putera daerah tidak lulus, ke depan pemda dapat meningkatkan kapasitas para calon peserta tes, antara lain  melalui bimbingan belajar sejak jauh-jauh hari sebelum seleksi CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar...

  JAKARTA – Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak main-main dalam merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah. Mereka memberlakukan sanksi bagi pelamar yang mundur dalam proses seleksi. Sanksi tersebut berupa denda ganti rugi yang mencapai sembilan puluh juta rupiah. “Pengadaan CPNS membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sah-sah...

  JAKARTA – Tekad Kementerian PANRB untuk menyelesaikan 19 PP dan 4 Perpres sebagai pelaksanaan dari UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat simpati dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Deputi Tatalaksana Kementerian PAN Prof. Komarudin, yang menyarankan perlunya dibentuk special desk.   Menurutnya, dalam kondisi normal menyusun sebuah PP...

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, merupakan awal yang baik dalam perjalanan reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM aparatur. Dengan diberlakukannya UU ASN, diharapkan politisasi terhadap birokrasi semakin terkikis, sehingga peran birokrasi  sebagai mesin pemerintahan dapat berjalan tanpa terpengaruh hiruk pikuk politik....

JAKARTA - Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja menegaskan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada proses pengumuman sampai pemberkasan NIP, karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyaring seluruh data Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan file data dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Yang datanya tidak sesuai dengan data...

  JAKARTA – Setelah hampir 4 bulan  tidak memiliki Kepala Biro Hukum dan Humas, akhirnya unit kerja yang kini telah berganti nama menjadi Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Kementerian PANRB diisi oleh Herman Suryatman.    Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kab. Sumedang ini dilantik oleh...

JAKARTA – Pasca pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang oleh DPR pada 19 Desember 2013, pemerintah langsung tancap gas untuk menyusun 19 Peraturan Pemerintah (PP)  dan 4 Peraturan Presiden yang diperintahkan oleh UU tersebut.   Sebenarnya DPR menghendaki seluruh PP dan Perpres harus sudah selesai paling lambat dua tahun...

JAKARTA – Pengadaan PNS yang sejak tahun 2000 dilaksanakan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian (PPK),  kini dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2013 yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 98/2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.   Perubahan kebijakan itu tidak lepas...