JAKARTA – Komitmen kuat (political will) dari pimpinan, mulai dari Menteri, Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan faktor penentu instansi itu memperoleh nilai A dalam laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun ini.   Auditor Madya Itjen KKP  Ono Juarno...

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah semakin membaik dalam lima tahun terakhir ini. Kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi semakin banyak yang mendapat nilai A dan B.   Penghargaan laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja kepada instansi pemerintah (AKIP) pusat dan pemerintah provinsi tahun 2013 disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Dalam gamawan Fauzi di istana Wakil Presiden...

Kebijakan perencanaan dan pengelolaan SDM Aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan sejumlah manfaat  antara lain mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, terpenuhinya Kebutuhan SDM yang Kompeten dan sebagainya. Dampak perencanaan dan pengelolaan SDM Aparatur yang baik investasi asing akan semakin meningkat seiring membaiknya birokrasi. Salah satu penilaian kinerja birokrasi...

JAKARTA – Mendapat predikat A dalam evaluasi akuntabiltas kinerja instansi pemerintah tentu sangat membanggakan. Terlebih bagi 6 kementerian/lembaga, baik yang berhasil mempertahankan maupun yang bisa meningkatkan dari sebelumnya mendapat nilai B.   Seperti diberitakan sebelumnya, laporan hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 6 kementerian/lembaga mendapat predikat  A. Tiga K/L...

JAKARTA -  Perampingan kelembagaan birokrasi pemerintah harus segera ditindaklanjuti. Kekembaran tugas dan fungsi antara beberapa lembaga birokrasi perlu segera dianalisis dan dihilangkan agar terbentuk kelembagaan pemerintah yang ideal dan efektif.   Ketua Komisi II DPR-RI Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, kelembagaan perlu segera dianalisis dan dipecahkan dengan prisnsip efisiensi, penghematan, koordinasi, integrasi baik...

JAKARTA - Sabtu siang sekitar pukul 13.00, asap putih terlihat mengepul di lantai 6 gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jenderal Sudirman kavling 69. Bunyi alarm  terdengar  oleh petugas security yang tengah piket pada hari Sabtu, dan langsung melaporkan peristiwa itu kepada pimpinan.   “Ketua monitor ? …....

  JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, pencegahan korupsi bisa dimulai dari proses pengadaan CPNS. “Jika prosesnya sudah tidak baik maka hasinya tidak akan menjadi baik,” ujarnya ketika menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Jakarta, Rabu (04/12).   Dalam kesempatan itu, Azwar...

  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, kelembagaan pemerintah seharusnya tidak lagi dipandang seperti gajah gemuk yang tidak dapat bergerak. Kelembagaan pemerintah harusnya bisa menjadi mesin birokrasi yang menggerakkan secara efektif untuk menyelesaikan setiap problem kebangsaan yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien, bukannya yang...

JAKARTA – Pemerintah sekarang lebih tegas dalam menegakkan peraturan bagi para Pegawai Negeri Sipil. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, pemerintah tidak lagi “memelihara” pegawai yang tidak berkinerja alias bermalas-malasan.   Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Standarisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA – RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini masih digodog pemerintah bersama DPR diharapkan bisa tuntas dan disahkan sebelum berakhirnya tahun 2013. Selain menjadi salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, RUU itu juga merupakan legacy pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian dikatakan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada,...

  JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menyusun naskah akademik RUU tentang Organisasi/Kelembagaan Pemerintah. Hal itu diperlukan sebagai payung hukum  dalam melakukan penataan ulang kelembagaan pemerintah, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan. Demikian dikatakan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam seminar nasional...

  JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada seluru aparatur pemerintah agar menjaga netralitas dan membebaskan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Selain itu, aparatur pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.   Presiden selaku Penasehat Nasional KORPRI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Menteri PANRB Azwar Abubakar menambahkan, hal itu perlu disampaikan,...