Sehubungan dengan banyak laporan yang kami terima mengenai adanya upaya penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai atau pejabat dari Kementerian PAN RB yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang yang akan menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Kebijakan Baru Reformasi Birokrasi 2014, bersama ini kami beritahukan agar tidak ditanggapi dan mohon untuk segera...

JAKARTA – Pemerintah berupaya membangun sistem kompetisi terbuka diantara pegawai aparatur sipil negara yang akan menduduki suatu jabatan. Seorang pegawai yang berkompeten di bidangnya mampu berpindah dari instansi daerah ke pusat, ataupun sebaliknya.   “Kita akan menyingkirkan sistem “putra mahkota” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi semua orang yang berkompeten bisa mengikuti...

JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengumuman hasil tes CPNS dari Tenaga honorer kategori 2 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, melalui website Kementerian PANRB yang akan direlay oleh masing-masing instansi penyelenggara. Tetapi untuk Papua dan Papua Barat menyusul beberapa hari kemudian.   “Berbeda dengan pengumuman test dari pelamar umum, pengumuman...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan, pengangkatan tenaga honorer kategori II bukan produk cuci gudang. Dalam penetapan kelulusan memang ada beberapa pertimbangan, atau kebijakan afirmasi oleh Kementerian PANRB,  seperti masa kerja dan usia.   Namun penentuan kelulusan juga melihat, apakah pegawai itu dibutuhkan atau...

  JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memperkokoh komitmen Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dua RUU, yakni RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), diharapkan segera menggenapi pilar-pilar penataan birokrasi di tanah air.   UU tentang ASN boleh jadi menjadi...

      JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan , kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik meningkat, dari 23,91 pada tahun lalu menjadi 33,92 persen pada tahun ini. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata juga mengalami peningkatan, dari 40,54 persen menjadi 43 persen.   Dari hasil...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mendukung penuh penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kewenangan evaluasi praktik monopoli yang dilakukan oleh KPPU akan diperbaiki, agar tugas pokok dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan instansi lain yang sudah ada. “Kita dorong restrukturisasi kelembagaan KPPU agar...

Saya mulai bekerja mengabdikan diri menjadi tenaga honorer di Instansi Pemerintah (Pengadilan Agama Ponorogo) sejak tahun 2006, sebagai supir. Ketika itu saya hanya lulus MAN (Madrasah Aliyah Negeri). Menjadi seorang PNS mungkin harapan semua pegawai honorer, termasuk saya. Namun sistem pada saat itu belum transparan seperti pada tahun ini, sehingga...

JAKARTA – Hasil analisia right sizing  kelembagaan oleh konsultan terhadap empat kementerian/lembaga (K/L) mengindikasikan adanya tumpang tindih, baik  secara internal maupun eksternal. Karena itu, K/L dimaksud dapat menerima dengan lapang dada (open mind ), dan timbul kesadaran untuk mengajukan usulan perampingan organisasi instansinya ke Presiden.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

    JAKARTA – Diterimanya tunjangan kinerja oleh pegawai di 27 Kementerian/Lembaga di penghujung tahun 2013 lalu tentu sangat menggembirakan. Tetapi jangan terlalu gembira, karena setiap pegawai harus mampu berkinerja sesuai dengan target-target yang ditetapkan di awal tahun. Tanpa itu, bukan mustahil tunjangan kinerjanya pun berkurang.   Wakil Menteri Pendayagunaan...

JAKARTA – Inovasi pelayanan publik harus lebih diarahkan ke bentuk-bentuk pelayanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. “Inovasi harus menyentuh kepentingan masyarakat, jangan hanya inovasi yang biasa-biasa saja,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar saat melakukan peninjauan gelar pelayanan publik di Balai Kartini Jakarta, Rabu (29/01)....

JAKARTA – Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan cepat dan tepat, tapi tanpa “amplop”. “Memberi pelayanan publik itu yang baik, jangan korupsi. Biarpun dikasih secara sukarela, meskipun hanya satu sen, tetap saja itu korupsi,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono kepada wartawan di kantornya,...