Menekan Biaya Infrastruktur Teknologi Informasi

20130405-BPBatam  Batam, (reformasi birokrasi - bersih melayani).  Sebagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pusat Teknologi Informasi BP Batam menawarkan cloud computing system bagi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga Instansi tidak perlu lagi membangun infrastruktur dengan biaya yang tinggi. Mereka cukup menyediakan PC...

Menteri PAN dan RB terima Dubes Korea Selatan

menpandengandubeskorea Jakarta, (Reformsi Birokrasi – Bersih dan Melayani). - Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat kunjungan resmi dari duta besar Republik Korea Selatan Kim Youn-Sun. Kunjungan dimaksud untuk  mengetahui langsung gerakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini untuk melihat kemungkinannya Korea Selatan memberikan kontribusi besar terhadap reformasi birokrasi...

Rapat Koordinasi SDM di Batam

20130404-RakorSDMBatam Batam. Pada tanggal 2 April 2013, Rapat Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur diselenggarakan di Batam. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Bpk. Tasdik Kinanto ini dihadiri oleh +/-150 orang peserta yang terdiri dari unsur Inspektorat serta pejabat BKD wilayah Sumatera barat, Riau dan Kepulauan Riau. Materi yang dibahas...

Penyerahan LAKIP Bukan Sekedar Seremonial Belaka

penyerahanlakippemprovriau JAKARTA – Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan Kementerian dan Lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah menyerahkan hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah). Demi tercapainya pemerintah daerah yang berintegritas dan disiplin, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Riau berinisiatif menyerahkan LAKIP...

Harus Punya Standar Pelayanan Publik

20130222 pemeringkatan bukan sekedar Jakarta – (Reformasi Birokrasi, Bersih dan Melayani).  Kementerian PAN dan RB harus terus mendorong pembuatan standar dalam setiap jenis pelayanan publik. Untuk mengukur kinerja aparatur pemerintahan,” demikian dikatakan Agus Pambagyo seusai mengadakan pertemuan dengan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar kemarin (3/4),  di Jakarta. Menurut Agus, sektor perijinan paling rawan...

Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Harus Segera Dibenahi

SPIP JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merumuskan  RUU SPIP (Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Senin, (01/04). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa Kementerian Lembaga yang terkait. Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan “sistem pengawasan internal pemerintah harus segera diperbaiki, melihat banyaknya pejabat birokrat yang terlibat kasus korupsi baik di...

Terapkan ISO Terintegrasi, Kabupaten Pakpak Bharat Jadi Percontohan Nasional

kabupatenpakpakbharat MEDAN – Kabupaten Pakpak Bharat terus bekerja keras untuk mengejar penerapan manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di 9 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara bersamaan. Langkah ini merupakan lompatan besar dari sebuah kabupaten pemekaran di Sumatera Utara ini, karena selama ini penerapan ISO dilakukan secara parsial, oleh masing-masing SKPD....

Revitasisasi dan Transformasi Peran Humas dalam Reformasi Birokrasi

Deddy-Supriady-BratakusumahPontianak – (Reformasi Birokrasi- Bersih dan melayani). Deputi Tatalaksana Kementerian PAN dan RB Deddy S. Bratakusumah mengatakan diperlukan revitalisasi peran humas sebagai transmormasi nilaia didalam membangun komunikasi  sehingga terjalin komunikasi yang sirkular antara pemerintah dengan masyarakat, demikian dikatakan pada acara Pertemuan Bakohumas regional Indonesia Tengah,  yang dilaksanakan di Pontianak Kalimantan...

Kementerian PANRB Dampingi Penerapan ISO 15 Kabupaen/Kota

iso MEDAN – Kementerian PANRB melakukan pendampingan dalam penerapan standar manajemen mutu standar nasional Indonesia ISO 9001 : 2008 di 15 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan  Undang-Undang  No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kelima kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kota Cimahi, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Jombang, Kabupaten...

Kementerian PANRB Susun Master Plan E-Gov

deputitatalaksana JAKARTA - Kementerian PANRB tengah menyusun master plan e-Gov pengembangan tatalaksana pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan system teknologi informasi yang telah berkembang di seluruh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.   Demikian dikatakan oleh Deputi Tatalaksana Kementerian PANRB Dedy S. Bratakusumah kepada wartawan di Media Center Kementerian PANRB Jakarta, kemarin....

Pemkab Poso Bangun Gedung Diklat ASN

peresmiangedungASNPOSO Poso - (Reformasi Birokrasi – Bersih dan Melayani). Wakil Menteri PAN dan RB  Eko Prasojo  mengatakan bahwa suatu langkah besar  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Poso atas pembangunan gedung diklat Aparatur Sipil Negara, demikian dikatakannya pada saat peresmian Gedung Diklat ASN, 3 Maret 2013 di Poso Sulawesi Tengah. Wakil Menteri...

Jabar Peringkat 3 Kinerja Pelayanan Publik 2012

ahmadheryawanJAKARTA –  Provinsi Jawa Barat berhasil menyabet peringkat ke-3 peringkat kinerja pelayanan publik tahun 2012, setingkat di bawah Provinsi Jawa Tengah. Posisi itu mendorong Ahmad Heryawan yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode kedua kalinya untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.   Dua sektor akan menjadi prioritas, yakni kesehatan dan pendidikan, selain...

SKP Dasar Pemberian Remunerasi PNS

sesmenpanrb   JAKARTA – Salah satu hal paling mendasar dalam penilaian kinerja pegawai dalam PP No. 46/2011 adalah, adanya sasaran kerja pegawai (SKP) yang menjadi dasar pemberian remunerasi pegawai.   Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP 46 tahun 2011 terdiri dari dua unsur, yaitu sasaran kerja pegawai (SKP)...