Jabatan Fungsional Bukan Tempat Penampungan

14 Mei 2014 Dilihat: 6531

JAKARTA – Persyaratan pengangkatan pada jabatan fungsional, selama ini sering tidak didasarkan pada uji kompetensi yang tepat. Akibatnya, jabatan fungsional terkesan menjadi tempat penampungan pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural.

Untuk mengatasi hal itu, kebijakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional aparatur sipil negara (ASN) akan disempurnakan. Salah satunya dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai jabatan fungsional. Hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengedepankan profesionalisme pegawai.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dengan demikian penilaian prestasi kerja dan pengelolaan kompetensi jabatan fungsional menjadi lebih terukur dan direncanakan berdasarkan training need assessment.

“Profesionalisme jabatan fungsional dapat ditingkatkan dengan kelas jabatan dan diklat, sehingga jabatan fungsional ini menjadi suatu pilihan karier,” ujarnya pada rapat koordinasi instansi pembina jabatan fungsional, Selasa (14/05).

Dikatakan, kelemahan dalam pengaturan yang ada saat ini yaitu jabatan fungsional terampil dan ahli digabung, sehingga batas usia pensiun dan tunjangan disamakan. Hal ini berakibat pada pembebanan keuangan negara yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, kegiatan berdasarkan proses dan produk/output dinilai tidak terdefinisi dan tidak mencerminkan prestasi kerja jabatan fungsional, sehingga kompetensi jabatan fungsional tidak optimal. “Ke depan, secara bertahap jabatan fungsional akan dipisahkan antara ahli dan terampil, sesuai dengan standar jabatan internasional,” imbuhnya.

Pengembangan kompetensi juga diperhatikan dalam RPP, sebagai hak pejabat fungsional ASN melalui pendidikan dan latihan, seminar, kursus, penataran, praktik kerja di instansi pusat dan daerah selama satu tahun, serta pertukaran PNS dan swasta. “Instansi pembina wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dan tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi,” tambahnya. (bby/HUMAS MENPANRB)

Berita Terbaru

07.Nov.2025

Jabatan Fungsional Bukan Tempat Penampungan

Berita Terbaru

Kementerian PANRB Selaraskan Langkah untuk Pastikan Program Kegiatan Berkualitas dan Berdampak

Pentingnya Teknis Migrasi Sistem MPPD Nasional Versi Terbaru

Forum Penguatan Satu Data, Progres Kinerja 2025 dan Rencana Kinerja Strategis 2026 Kementerian PANRB

Dari Lapas Menuju Kemandirian, Wamen PANRB Apresiasi BLK Nusakambangan sebagai Wujud Birokrasi yang Berdampak

IPM Indonesia 2025 Naik Jadi 75,90: Harapan Hidup dan Pendidikan Terus Meningkat

Presiden Prabowo Tekankan Pendidikan dan Pemberdayaan sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan

Bertemu Menteri ATR/BPN, Menteri PANRB Bahas Tata Kelola Kelembagaan dan Penguatan SDM

Kunjungan Wamen PANRB ke BLK Nusakambangan

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Imipas dan KKP

Diseminasi Teknis Migrasi Sistem MPP Digital Nasional Versi Terbaru