Denpasar (18/9). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Seni Keramik dan Porselin (PTSKP) Bali yang merupakan UPT di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Tekologi (BPPT) resmi dikembangkan sebagai UPT pada tahun 1995 pada era kepemimpinan BJ Habibie sebagai Kepala BPPT. Semula dibentuk untuk membantu seniman Bali yang menggantungkan seni...

JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar melakukan pertemuan dengan Emil Salim untuk membahas tindak lanjut  penetapan pilot project reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu disepakati, reformasi birokrasi pemda akan dilakukan kerjasama lintas sektor, lintas instansi di tingkat kabupaten/kota.   Menurut  Emil Salim, pertemuan ini merupakan lanjutan dari laporan...

BANJARMASIN – Inspektorat Kota Yogyakarta membuat sebuah inovasi baru dengan menerapkan berita acara pada bukti pendukung dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online. Hal tersebut merupakan inisiatif pribadi dari pihak Inspektorat Kota Yogya untuk mengantisipasi pembuktian yang kurang sempurna dalam sintesis kertas kerja. Selain itu, asesor dari Kota...

    JAKARTA – Kementerian PANRB memastikan, sebelum pelaksanaan tes bagi tenaga honorer kategori 2 (K-2) tanggal 3 November 2013, persoalan tenaga honorer kategori 1 (K-1) sudah  tuntas. Dengan demikian, honorer K-1 yang meluncur ke K-2 dapat mengikuti test kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) pada waktu yang ditetapkan....

JAKARTA – Banyaknya warga masyarakat yang bermaksud membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masih tampak di Polres Metro Jakarta Utara, Senin (16/09). Antrean panjang mengular terpantau dari loket pelayanan di ruangan seluas 3 x 5 meter ini menjadi penuh sesak.   Hal itu merupakan dampak dari  pembukaan lowongan CPNS di sejumlah...

  JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) harus segera dibenahi agar rencana kerja yang dibuat setahun sekali itu bisa lebih terarah. “Setiap pagawai harus memiliki sasaran kerja berupa target kerja yang merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi dari yg...

JAKARTA – Istilah lelang jabatan yang sudah terlanjur banyak digunakan, sebenarnya salah kaprah, karena pengertian sebenarnya adalah promosi terbuka (open promotion), yang sudah banyak dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah, BUMN maupun swasta. Tim IndependenReformasi Birokrasi mengajak semua pihak, termasuk kalangan pers untuk menggunakan penyebutan yang benar, agar tidak menimbulkan...

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Tasdik Kinanto melantik tiga pejabat eselon 3 DPN KORPRI di ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (13/09). Pelantikan tersebut merupakan hasil mutasi setelah tiga tahun menjabat. Para pejabat yang dilantik adalah Sutanto Heru Jatmiko sebagai Kabag...

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menegaskan, manajemen berbasis kinerja harus segera diciptakan. Karena tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada kementerian/lembaga per Januari 2014 akan diubah menjadi perform individual. “Jadi target kita lebih kencang,” ujarnya  dalam Knowlage Sharing di kantor Kementerian PANRB, Rabu  (12/09).  Dengan penerapan Peraturan Pemerintah No....

    JAKARTA – Tunjangan kinerja yang dilakukan terhadap PNS yang hanya didasarkan pada kehadiran di kantor dinilai kurang tepat. Sesuai namanya, semestinya pemberian tunjangan kinerja diukur dari hasil kerja PNS itu sendiri, apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.   Demikian antara lain dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahan Indonesia (LIPI)...

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, pemberian tunjangan kinerja bagi PNS akan diambil dari  efisiensi yang berhasil dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal itu sesuai arahan dari Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). “Dengan demikian, pemberian tunjangan kinerja tidak menambah beban dari APBN....

SEMARANG - Tantangan dan hambatan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat berat. Dasar dari reformasi sendiri adalah melakukan perubahan yang mendasar bahkan menyakitkan. Patut dipertanyakan kalau dalam reformasi birokrasi suasananya nyaman-nyaman saja. Demikian dikatakan  Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur selaku Plt.Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M.Yusuf Ateh...