JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Tasdik Kinanto melantik tiga pejabat eselon 3 DPN KORPRI di ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (13/09). Pelantikan tersebut merupakan hasil mutasi setelah tiga tahun menjabat. Para pejabat yang dilantik adalah Sutanto Heru Jatmiko sebagai Kabag...

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menegaskan, manajemen berbasis kinerja harus segera diciptakan. Karena tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada kementerian/lembaga per Januari 2014 akan diubah menjadi perform individual. “Jadi target kita lebih kencang,” ujarnya  dalam Knowlage Sharing di kantor Kementerian PANRB, Rabu  (12/09).  Dengan penerapan Peraturan Pemerintah No....

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, pimpinan birokrasi harus siap menerima kritik yang menyatakan bahwa proses reformasi birokrasi belum banyak beranjak. Sampai sekarang, proses perubahan ini baru sampai pada tahap sosialisasi, belum pada internalisasi nilai. Hal itu dikatakannya dalam peluncuran dua buah buku, Pemimpin dan Reformasi Birokrasi, dan...

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, pemberian tunjangan kinerja bagi PNS akan diambil dari  efisiensi yang berhasil dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal itu sesuai arahan dari Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). “Dengan demikian, pemberian tunjangan kinerja tidak menambah beban dari APBN....

SEMARANG - Tantangan dan hambatan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat berat. Dasar dari reformasi sendiri adalah melakukan perubahan yang mendasar bahkan menyakitkan. Patut dipertanyakan kalau dalam reformasi birokrasi suasananya nyaman-nyaman saja. Demikian dikatakan  Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur selaku Plt.Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M.Yusuf Ateh...

JAKARTA - Kementerian PANRB akan  menyelenggarakan Knowledge Sharing Forum mengenai penerapan sistem penilaian prestasi kerja pegawai, yang telah dituangkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2011. Forum ini dimaksudkan untuk menularkan pengalaman dari instansi pemerintah yang  sudah menerapkan, serta perbandingannya dengan penerapan di swasta. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program...

BANJARMASIN – Inspektorat Kota Yogyakarta membuat sebuah inovasi baru dengan menerapkan berita acara pada bukti pendukung dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online. Hal tersebut merupakan inisiatif pribadi dari pihak Inspektorat Kota Yogya untuk mengantisipasi pembuktian yang kurang sempurna dalam sintesis kertas kerja. Selain itu, asesor dari Kota...

JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar mengapresiasi sejumlah inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), mulai dari penerapan teknologi informasi, peningkatan diklat pegawai, perampingan organisasi, serta pelayanan. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya di kantor pusat BPN yang diterima oleh Kepala BPN Hendarman Soepandji, Rabu (11/09). “Saya melihat...

JAKARTA – Informasi dari berbagai media yang memberitakan terjadinya antrean panjang dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di sejumlah Polres mendorong Menteri PANRB Azwar Abubakar melakukan kunjungan mendadak ke Polres Metro Jakarta Barat, Senin (09/09).   Benar saja, di Polres ini  begitu banyak pembuat SKCK sebagai syarat dalam melamar CPNS,...

  JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) harus segera dibenahi agar rencana kerja yang dibuat setahun sekali itu bisa lebih terarah. “Setiap pagawai harus memiliki sasaran kerja berupa target kerja yang merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi dari yg...

BANJARMASIN - Tantangan dalam reformasi birokrasi bukan hanya mengenai bagaimana melayani masyarakat dengan baik, melainkan bagaimana membuat laporan yang baik juga. Selain itu juga sebagai dokumentasi kegiatan, sebagai bukti autentik dalam pelaporan. Hal itu dikatakan Staf Ahli Menteri PANRB bidang Kebijakan Publik merangkap Plt. Deputi Bidang Program dan RB Rusdianto dalam...

JAKARTA – Kebijakan afirmasi bagi kaum disabilitas dalam penerimaan CPNS tahun 2013 ini mendapat sambutan positif dari para penyandang cacat. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengakomodir disabilitas terutama yang telah lulus S1.   “Walaupun kami tidak bisa melihat, tetapi kami sudah lulus kuliah S1,” ujar Suarham, sarjana pendidikan lulusan universitas Pasundan...