PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

25 Maret 2014 Dilihat: 3339

JAKARTA - Pengembangan pedoman evaluasi reformasi birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain kemudahan dalam implementasi di lapangan, juga kesesuaian dengan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.

Demikian antara lain dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo dalam perbincangan dengan tenaga ahli dari Common Assessment Framework (CAF) dari European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, The Netherland, Patrick Staes dan Nick Thijs.

Dalam diskusi penyempurnaan pedoman evaluasi reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian PANRB Selasa (25/3), Wakil Menteri PANRB didampingi oleh Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh.

Selain memberi beberapa masukan yang bermanfaat dalam pengembangan model evaluasi RB ke dua orang tenaga ahli tersebut juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam mengembangkan model evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. (rga/HUMAS MENPANRB)

Berita Terbaru

17.Sep.2025

PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

Berita Terbaru

Tinjau MPP Kota Jambi, Wamen PANRB Pastikan Pelayanan Publik Berjalan dengan Baik

Bimbingan Teknis Uji Coba Digitalisasi Perlindungan Sosial di Banyuwangi

Sosialisasi Evaluasi Belanja SPBE TA 2026 Hari Kedua

Peninjauan Layanan Cek Kesehatan Gratis

Evaluasi Implementasi SAKIP pada Pemda di Provinsi Jawa Timur

Banyuwangi Menjadi Ujung Tombak Digitalisasi Perlindungan Sosial Nasional

Kunjungan ke MPP Kota Jambi

Kementerian PANRB Dorong Efisiensi dan Keterpaduan Pemerintah Digital dengan Proses Clearance

Mendorong Penguatan Sistem Pengaduan Laporan Publik melalui LAPOR! bagi Kementerian dan Lembaga

Audiensi Gubernur Gorontalo