PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

25 Maret 2014 Dilihat: 3413

JAKARTA - Pengembangan pedoman evaluasi reformasi birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain kemudahan dalam implementasi di lapangan, juga kesesuaian dengan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.

Demikian antara lain dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo dalam perbincangan dengan tenaga ahli dari Common Assessment Framework (CAF) dari European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, The Netherland, Patrick Staes dan Nick Thijs.

Dalam diskusi penyempurnaan pedoman evaluasi reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian PANRB Selasa (25/3), Wakil Menteri PANRB didampingi oleh Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh.

Selain memberi beberapa masukan yang bermanfaat dalam pengembangan model evaluasi RB ke dua orang tenaga ahli tersebut juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam mengembangkan model evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. (rga/HUMAS MENPANRB)

Berita Terbaru

17.Des.2025

PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

Berita Terbaru

Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas

Urgensi Inovasi dan Layanan Inklusif Dalam Transformasi Layanan Publik

Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan Kompetisi BerAKHLAK di Lingkungan Kejaksaan RI 2025

Ekonomi Kreatif Tumpuan Daya Saing Ekonomi Nasional di Era Digital

Penyelamatan Arsip Pascabencana Jadi Isu Strategis, Menteri PANRB Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

Komitmen Kementerian PANRB Dukung Implementasi Reformasi Birokrasi Diapresiasi Kementerian Imipas

Siapkan Birokrasi Responsif hingga 2045, Kementerian PANRB Tampung Masukan dari Akademisi dan Mahasiswa

Kementerian PANRB Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif

Audiensi Penyelamatan Arsip Pascabencana di Sumatera

Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik