PMPRB Perlu Pertimbangkan Kemudahan Implementasi

Dilihat: 2768
fShare
Pin It

20140325 wamenpanrb1
JAKARTA - Pengembangan pedoman evaluasi reformasi birokrasi  atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain kemudahan dalam implementasi di lapangan, juga kesesuaian dengan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.
 
Demikian antara lain dikatakan Wamen PANRB Eko Prasojo dalam perbincangan dengan tenaga ahli dari Common Assessment Framework (CAF) dari European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, The Netherland, Patrick Staes dan Nick Thijs.
 
Dalam diskusi penyempurnaan pedoman evaluasi reformasi birokrasi yang berlangsung di Kementerian PANRB Selasa (25/3),  Wakil Menteri PANRB didampingi oleh Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh.  
 
Selain memberi beberapa masukan yang bermanfaat dalam pengembangan model evaluasi RB ke dua orang tenaga ahli tersebut juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam mengembangkan model evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. (rga/HUMAS MENPANRB) 

Berita Terbaru

11.Des.2023

Upaya Memotret Dampak dan Manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

11.Des.2023

Audiensi Wali Kota Tangerang

11.Des.2023

Survei Sampling Kepuasan Penerapan SPBE di Aceh

11.Des.2023

Antisipasi Pemerintah Jelang Libur Nataru: Tingkatkan Layanan Transportasi dan Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Berjalan

11.Des.2023

Pengumuman Tentang Hasil Akhir Pengadaan PPPK di Lingkungan Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 | Jakarta, 11 Desember 2023

11.Des.2023

RTM Persiapan Menjelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

11.Des.2023

Rapat Pimpinan Kementerian PANRB

11.Des.2023

Apel Pagi Kementerian PANRB

08.Des.2023

Rapat Pimpinan Kementerian PANRB

08.Des.2023

Sempurnakan Portal Nasional Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Lakukan Evaluasi dan Perencanaan Integrasinya