JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Adpem) terdiri dari 15 bab meliputi 87 pasal, bermuatan 6 isu utama. Isu-isu itu meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik, kewenangan pemerintahan, diskresi, larangan, larangan penyalahgunaan wewenang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan, upaya, upaya administrative, ganti rugi, pembinaan dan pengembangan administrasi...

DENPASAR – Dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), diharapkan akan banyak bermuculan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan publik dalam tahun 2014 ini. Lebih dari itu, pelayanan publik di Indonesia akan go international. "Saat ini sudah ada top 99 inovasi,...

TANJUNG PINANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak seluruh kepala daerah untuk  terus meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di masing-masing daerahnya. Salah satu sector yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan akuntabilitas kinerja, terutama bagi kabupaten/kota. “Meskipun terjadi perbaikan, namun peningkatannya sangat lamban. Karena itu kepala...

  JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) ditargetkan dapat dirampungkan, dan disahkan pada akhir masa sidang IV tahun sidang 2013 – 2014, atau awal bulan Juli 2014. Untuk itu, pembahasan RUU ini akan dilakukan secara marathon. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Komisi II DPR, pembahasan RUU...

SUKABUMI – Bukan hanya pegawai yang wajib menjadi agen perubahan, tetapi anggota keluarga pegawai itu juga bisa menjadi agen perubahan. Caranya, dengan memberikan dukungan moril kepada suami, isteri, bapak atau ibu yang bekerja sebagai PNS.Terlebih bagi pegawai Kementerian PANRB, yang sehari-hari mengawal perjalanan reformasi birokrasi di seluruh penjuru tanah air....

  DENPASAR – Sejumlah terobosan dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, baik di daerah maupun di kemenetrian/lembaga. Hal ini tak lepas dari pencanangan tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik.   Baru-baru ini, sembilan unit pelayanan publik di tanah air juga berhasil masuk dalam putaran kedua United Nation Public Service...

JAKARTA – Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) kepada Komisi II DPR untuk dibahas. Penyerahan itu dilakukan menyusul Surat Presdien No. R-04/Pres/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Rancangan UU tentang Administrasi pemerintahan yang disampaikan kepada Ketua DPR....

JAKARTA – Kuatnya nuansa hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di tanah air telah menyeret ratusan penyelenggara Negara setingkat menteri, mantan menteri, serta kepala daerah. Hal itu merupakan indikasi belum kuatnya peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam mendeteksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pemimpin kementerian/Lembaga. Kondisi ini, secara tidak langsung...

  Kompetisi inovasi Pelayanan Publik tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupaka “pintu masuk” dalam rangka pemberdayaan dan pembelajaran untuk menyebarluaskan gagasan dan terobosan pelayanan publik di Indonesia dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Tim Evaluasi bersama Wakil Menteri PANRB, Deputi...

JAKARTA – Arsip Nasional  Republik Indonesia (ANRI) kembali melakukan promosi jabatan secara terbuka untuk  mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, yang selama ini dikenal dengan pejabat eselon IIa. Langkah ini bukan saja untuk mengisi jabatan yang lowong, tetapi merupakan antisipasi terhadap proses reorganisasi yang kini tengah berlangsung di Lembaga Pemerintah Non...

JAKARTA – Ke depan, analisis peta jabatan yang akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan lagi berdasarkan ijasah. Melainkan berdasarkan jabatan yang diperlukan, baru kemudian ditetapkan kualifikasi pendidikannya.   “Contohnya suatu instansi membutuhkan sekretaris, kemudian tentukan kualifikasi dalam penerimaan sekretaris seperti apa,” ujar...

    JAKARTA – Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS  sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada pengumuman susulan untuk kelulusan CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K2). Pengumuman yang sudah dipublikasikan di situs Kementerian PANRB, BKN dan dua media partner (JPNN dan Liputan6) merupakan hasil kelulusan yang sudah ditetapkan.   Demikian...