JAKARTA – Menyusul diumumkannya kelulusan CPNS dari tenaga honorer kategori II mulai Senin (10/02), Kementerian PANRB mengingatkan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengumumkan kelulusan tersebut secara transparan dan akuntabel. Menteri mewajibkan  PPK menempelkan daftar peserta seleksi tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus....

Dengan ini diberitahukan bahwa pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 yang semula tanggal 5 Februari 2014 dikarenakan ada kendala teknis, maka pengumuman kelulusan seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II di tunda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Surat Klik Disini ...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mendukung penuh penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kewenangan evaluasi praktik monopoli yang dilakukan oleh KPPU akan diperbaiki, agar tugas pokok dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan instansi lain yang sudah ada. “Kita dorong restrukturisasi kelembagaan KPPU agar...

  JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS mengumumkan kelulusan peserta seleksi CPNS dari tenaga honorer K II secara bertahap mulai Senin 10 Februari 2014 oleh di Kementerian PANRB PANRB.    Sebagai tahap awal dipublish melalui cpns.menpan.go.id, sscn.bkn.go.id,  liputan6.com, dan jpnn.com kelulusan dari 16 Kementerian dan Lembaga (K/L), Provinsi Jawa...

  JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (pom) melakukan launching empat produk peningkatan layanan publik, yakni contact center HALO BPOM 500533,  Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), e-Registrasi Ulang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan e-Meso.   Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Badan POM...

    JAKARTA – Diterimanya tunjangan kinerja oleh pegawai di 27 Kementerian/Lembaga di penghujung tahun 2013 lalu tentu sangat menggembirakan. Tetapi jangan terlalu gembira, karena setiap pegawai harus mampu berkinerja sesuai dengan target-target yang ditetapkan di awal tahun. Tanpa itu, bukan mustahil tunjangan kinerjanya pun berkurang.   Wakil Menteri Pendayagunaan...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan, agar Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi panglima di garis depan dalam pemberantasan narkoba, yang harus didukung penuh oleh aparatur penegak hukum, yakni Polri dan TNI.“Permasalahan penanggulangan narkoba membutuhkan komitmen yang sangat kuat, sebagai aparatur penegak hukum wajib...

Sehubungan dengan banyak laporan yang kami terima mengenai adanya upaya penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai atau pejabat dari Kementerian PAN RB yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang yang akan menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Kebijakan Baru Reformasi Birokrasi 2014, bersama ini kami beritahukan agar tidak ditanggapi dan mohon untuk segera...

JAKARTA – Pemerintah berupaya membangun sistem kompetisi terbuka diantara pegawai aparatur sipil negara yang akan menduduki suatu jabatan. Seorang pegawai yang berkompeten di bidangnya mampu berpindah dari instansi daerah ke pusat, ataupun sebaliknya.   “Kita akan menyingkirkan sistem “putra mahkota” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi semua orang yang berkompeten bisa mengikuti...

JAKARTA – Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sebagai kompensasi, karena sudah menunjukkan performance kinerja yang baik dalam pembenahan reformasi birokrasi. Namun besaran tunjangan berbasis kinerja ini diatur sepenuhnya oleh instansi masing-masing.   “Negara memberikan penghargaan kepada pegawai negeri yang instansinya telah melaksanakan reformasi birokasi. Besarannya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah masing-masing,”...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan, pengangkatan tenaga honorer kategori II bukan produk cuci gudang. Dalam penetapan kelulusan memang ada beberapa pertimbangan, atau kebijakan afirmasi oleh Kementerian PANRB,  seperti masa kerja dan usia.   Namun penentuan kelulusan juga melihat, apakah pegawai itu dibutuhkan atau...

  JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memperkokoh komitmen Indonesia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dua RUU, yakni RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), diharapkan segera menggenapi pilar-pilar penataan birokrasi di tanah air.   UU tentang ASN boleh jadi menjadi...