JAKARTA -  Selama tiga hari berturut-turut (9-11/12) stand Kementerian PANRB diserbu pengunjung yang ingin mengasah otak pada kegiatan quiz seputar reformasi birokrasi.  Para pengunjung berasal dari banyak kalangan baik aparatur kepolisian, pegawai Pemda DKI, Kementerian/Lembaga, LSM, wartawan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum lainnya. Pertanyaan quiz yang diajukan adalah pengetahuan seputar Kementerian...

JAKARTA – Pengunjung Pameran Hari Anti Korupsi 2013 di Istora Senayan Jakarta, antusias mengikuti kuis reformasi birokrasi yang diadakan oleh stand Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para pengunjung terlihat bersemangat dalam menjawab kuis, bahkan ada yang harus antre untuk menunggu giliran mengikuti kuis berikutnya.   Pudji Winiati, salah...

Sehubungan dengan hasil Assessment Center yang masih dalam pembahasan oleh Panitia Seleksi, jadual seleksi Wawancara dengan Panitia Seleksi mengalami perubahan sebagai berikut:  ...

Berdasarkan hasil penilaian Assessment Center dan Keputusan Rapat Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Eselon II tanggal 11 Desember 2013, nama peserta yang dinyatakan LULUS dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu Wawancara dengan Panitia Seleksi Daftar Nama Peserta Yang Mengikuti Wawancara, Klik Disini Jadwal Wawancara, Klik Disini ...

  JAKARTA - Optimisme DPR untuk segera menggoalkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang, tampaknya semakin mendekati kenyataan. Pemerintah mengelaborasi dua daftar inventaris masalah (DIM) yang sebelumnya sempat menjadi keberatan pemerintah, yakni soal wewenang Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).   Dalam rapat panitia kerja (Panja)...

  JAKARTA – Pondasi dalam suatu manajemen kinerja merupakan hal vital dalam pembangunan yang berbasis kinerja. Harus dipikirkan terlebih dulu untuk apa perubahan itu dan apa yang akan diubah. Tidak sekadar laporan kegiatan, tapi laporan kinerja yang mengakuntabilitaskan janji kinerja seperti yang disebutkan dalam dokumen perencanaan.   Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas...

Merujuk perubahan lampiran Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2013 khususnya terkait dengan pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer K-II. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat PANSELNAS tanggal 2 dan 5 Desember 2013 yang antara lain memutuskan...

JAKARTA – Kalau saja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  dan Ombudsman RI memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), niscaya  predikat akuntabilitas kinerja kedua lembaga non struktural (LNS) itu tidak akan mendapat nilai D. Dengan tidak adanya IKU, berdampak domino, sehingga beberapa indikator lain  juga tidak bisa dinilai.   Demikian dikatakan Asdep Perumusan Kebijakan Kedeputian...

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya  optimis RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir masa persidangan tahun ini, yakni 20 Desember 2013.   “Jangan kaget kalau dalam bulan Desember ini DPR akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” ujarnya...

YOGYAKARTA - Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini mengatakan, penataan kelembagaan instansi pemerintah sangat penting dan mendasar dalam reformasi birokrasi di bidang kelembagaan. Re-desain suatu organisasi diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memangkas ego-ego sektoral.   "Reformasi organisasi merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat-mandat...

Jakarta, Sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam upaya mengkampanyekan gerakan reformasi birokrasi, KemenPANRB kembali mengambil peran aktif pada kegiatan pameran Hari Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung dari tanggal 9 s/d 11 Desember 2013 di Istora Senayan Jakarta. Pada kegiatan dimaksud, kementerian PANRB mengangkat...

JAKARTA – Menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, sejumlah pihak mulai mereka-reka postur kabinet  pasca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menawarkan hasil kajiannya, dengan merampingkan jumlah kementerian mendatang menjadi 22. Namun penguatan perlu dilakukan pada Kantor Kepresidenan.   Sementara itu, PDIP yang tengah menatap optimis  bakal memimpin pemerintahan mendatang, berwacana...