SEMARANG – Reformasi Birokrasi tercermin dari kualitas pelayanan publik yang baik, yakni cepat, mudah, pasti dan akuntabel. Untuk mewujudkannya, harus didukung oleh SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, serta pemerintahan yang efektif dan efisien.   Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan hal itu saat memberikan kuliah umum di Institut Agama Islam...

      JAKARTA – Tes penulisan makalah untuk seleksi Sekretaris Kementerian (Sesmen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah usai dilaksanakan, Jumat (23/05). Seluruh peserta yang berjumlah delapan orang hadir dan diharuskan menulis sendiri makalahnya selama 180 menit.   Dalam penulisan makalah yang berlangsung di Kementerin PANRB itu,...

  Banjarmasin – Reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis untuk menghadapi tantangan global pada abad ke- 21. “Visi reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam grand design reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Demikian...

SEMARANG – Menteri PANRB Azwar Abubakar menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (26/5). Dalam acara yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9 tersebut  Azwar disambut oleh Gubernur Jawa Tengah...

    JAKARTA – Sebanyak 12 Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Kementerian PANRB yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat membahas penghematan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai proyek kerjasama dengan Pemerintah Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA). Salah satunya yaitu proyek peningkatan reformasi birokrasi terutama dalam e-Government. Proyek kerjasama telah berlangsung selama empat tahun, fase pertama antara tahun 2007 – 2009 dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara, melibatkan 7 kementerian/lembaga.  Pada fase kedua, tahun 2009...

    SURABAYA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Azwar Abubakar bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardhana menghadiri rapat kerja dengan 13 SKPD se-Jawa Timur yang terpilih berkinerja baik di Gedung Negara Grahadi Surabaya.   Pada kesempatan itu, Menteri PANRB memberikan penghargaan...

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi yang telah dilaksanakan, nama-nama dibawah ini dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan berhak untuk turut serta dalam tahapan selanjutnya, sebagai berikut :    ...

JAKARTA – Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.  Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, metode dan teknik surveinya juga perlu menyesuaikan. Selama ini survei kepuasan masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur...

      PADANG   - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Freddy H  Tulung mengatakan, humas harus mampu memposisikan dirinya sebagai sarana cyber teacher atau guru dalam media informasi dan komunikasi. Karena itu humas harus berperan dalam proses pencerahan informasi di dunia maya, seiring dengan revolusi informasi yang terjadi di dunia...

JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana menempatkan Atase Pendidikan di Kedutaan Besar RI di Dili, Timor Leste, dalam rangka peningkatan kerjasama di bidang pendidikan. Rencana ini menjawab permintaan dari Pemerintah Timor Leste, agar Indonesia dapat membantu mengirimkan tenaga pengajar atau guru di bidang Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk memberikan pelatihan...

      JAKARTA – Pemerintah melalui Inpres No. 4/2014 memangkas anggaran belanja di 86 kementerian/lembaga. Dari target penghematan Rp 100 triliun, pemotongnan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum paling besar, mencapai Rp22,746 triliun. Namun ada tiga K/L yang tidak mengalami pemotongan, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum, dan...