JAKARTA – Kementerian PANRB terus menggalakkan penerapan sistem electronic government(e-govt). Kali ini, penerapan teknologi informasi ini kembali diterapkan, yakni sistem  informasi permohonan pencairan anggaran (Si Mona). Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan, Si Mona merupakan sistem aplikasi yang dibuat berbasis web, berisi database pencairan anggaran mulai dari perencanaan...

Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (Eselon II.a) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2014. SILAHKAN KLIK LINK DISINI UNTUK UNDUH DOKUMEN      ...

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mendorong mendongkrak jumlah jabatan fungsional tertentu (JFT) baru, terus menggelinding. Setelah terbentuk 5 JFT baru di awal 2014, dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.   Analis kebijakan yang bertugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, berada dalam rumpun manajemen...

MEDAN – Birokrasi harus mengubah paradigmanya berpikirnya, dari mampu menghabiskan anggaran menjadi bicara kinerja.  Jangan berpikiran makin gemuk makin bangga. “Tapi kita harus berpikir makin langsing makin bangga,  berarti penghematan, tapi hasilnya lebih baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam pengarahannya pada workshop akuntabilitas...

Jakarta - Tim Panel Independen dengan ini mengumumkan Top 33 Inovasi Pelayanan Publik dari hasil presentasi dan wawancara yang telah dilakukan para Inovator dari Top 99 oleh Tim Panel Independen. Selanjutnya Tim Panel akan melakukan uji kehandalan sistem dan/atau lapangan untuk menentukan Top 9 tanpa ada kewajiban untuk memberitahukan terlebih...

  JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk memberikan sanksi. Di awal tahun 2014 ini, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat maupun daerah.   Seperti halnya tahun lalu, sidang BAPEK  masih didominasi oleh kasus pelanggaran...

Sesuai Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi,  dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang seluruh Warga...

Surat Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor    : B/1157/D.I.PANRB/03/2014 Hal         : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditujukkan Kepada : 1. Para Inspektur Jenderal 2. Para Inspektur Utama 3. Para Inspektur     Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota KLIK LINK DISINI UNTUK UNDUH DOKUMEN ...

ACEH – Setelah melakukan sosialisasi reformasi birokrasi di delapan kabupaten/kota di wilayah Aceh, Menteri PANRB Azwar Abubakar kembali mengunjungi sejumlah daerah di provinsi yang pernah dipimpinnya itu. Selama empat hari, Jumat (6/3) hingga Senin (10/3), Azwar melakukan kunjungan kerja ke 6 daerah, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat...

  LUBUKLINGGAU – Sejumlah 70 Lurah dan 2 Sekretaris Kelurahan Pemerintah Kota Lubuklinggau mengikuti diklat budaya kerja organisasi pemerintah. Pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemkot Lubuklinggau.   Wakil Walikota Lubuklinggau Sulaiman Kohar mengatakan, diklat ini bertujuan untuk membantu...

  JAKARTA – Pemerintah berencana mengevaluasi pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  di kawasan Jabodetabek. Selain ketentuan yang mengatur hari kerja sudah hampir berusia 20 tahun, kondisi kemacetan yang selalu melanda Ibukota Republik Indonesia ini juga perlu menjadi pertimbangan.   Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya sependapat perlunya...

  JAKARTA - Walaupun UU No. 5/2014 tentang Aparatur SIpil Negara  (ASN) mengamanatkan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 15 Juli 2014, namun pemerintah mentargetkan lembaga non struktural ini sudah terbentuk sebulan sebelumnya.   Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon...