JAKARTA – Radio Republik Indonesia (RRI) mengajukan usulan penyempurnaan peraturan jabatan fungsional teknisi siaran, adikara siaran, dan andalan siaran. Namun usulan itu sulit direalisasikan, karena saat ini tidak ada instansi pembina lembaga penyiaran publik itu.   Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengarahkan agar Kementerian...

  JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama akan menyelenggarakan Simposium Inovasi Pelayanan Publik di Hotel Grand Sahid Jakarta pada tanggal 16-17 Juni 2014. Simposium yang dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional ini, rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Boediono.   Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB...

      JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membahas draft Peraturan Menteri PANRB mengenai pedoman pembangunan agen perubahan pada instansi pusat dan daerah. Peraturan itu diperlukan untuk mensinergikan agen perubahan sekaligus melakukan transfer pengalaman, dan kemungkinan bisa dilakukan replikasi.   Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian...

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan perlunya mendorong perbaikan akuntabilitas aparatur dan kinerja instansi. Selain dengan melakukan evaluasi, perlu dilakukan dengan membuka ruang partisipasi sebelum mengambil kebijakan.   “Kita siapkan tools untuk memfasilitasi perkembangan instansi pusat dan daerah,” ujar Menteri Azwar Abubakar dalam rapat...

     JAKARTA –  Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono kembali memperkenalkan aplikasi layanan dasar (SIEva) kepada 14 pejabat pemerintah provinsi yang absen pada kegiatan serupa, hari Senin (09/06).   Mirawati menegaskan, supaya pemda tidak asal-asalan dalam mengisi SIEva. Jangan beranggapan karena tidak...

    BANDA ACEH -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, perubahan yang diharapkan dalam reformasi birokrasi saat ini adalah memindahkan dari rule based ke performance based, dari birokrasi yang semata-mata mendasarkan aturan ke arah birokrasi  yang berkinerja.   Karena itu arah kebijakan reformasi birokrasi...

  JAKARTA – Sebanyak 465 instansi pemerintah akan merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Adapun formasi ASN tahun 2014 ini sebanyak 100 ribu, terdiri dari 60.000 formasi CPNS dan 40.000 untuk PPPK.   Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik...

  JAKARTA – Pemerintah bekerja ekstra keras untuk merampungkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), RPP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Komisi ASN.   Ketiga RPP yang menjadi prioritas saat ini berkaitan dengan perintah Undang-Undang ASN. RPP tentang...

      JAKARTA – Rancangan Perpres tentang Peneliti kembali dibahas, setelah melewati 12 pertemuan sebelumnya. Pembahasan finalisasi ini melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Keuangan, Rabu (11/06). Untuk tahap selanjutnya akan...

  JAKARTA – Reformasi birokrasi bukan hanya milik birokrat, tetapi juga harus menjadi milik elemen bangsa lain, termasuk perempuan. Terlebih bagi perempuan yang bersuamikan  Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan, kelompok PKK dan lain-lain.   Gerakan percepatan reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah kali ini, merupakan...

      JAKARTA – Menteri PANRB  Azwar  Abubakar  mengatakan, banyaknya penyimpangan pengelolaan keuangan negara  akibat  fungsi assurance dan consulting yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum dilaksanakan secara optimal. Ke depan, APIP harus diberi kebebasan dalam menentukan obyek pemeriksaan.   Selain posisi APIP yang belum independen, SDM...

  JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pembahasan usulan revisi Peraturtan Menteri PANRB No. 46/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.   Pembahasan dimaksud terkait...