JAKARTA – Kuatnya nuansa hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di tanah air telah menyeret ratusan penyelenggara Negara setingkat menteri, mantan menteri, serta kepala daerah. Hal itu merupakan indikasi belum kuatnya peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam mendeteksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pemimpin kementerian/Lembaga. Kondisi ini, secara tidak langsung...

  Kompetisi inovasi Pelayanan Publik tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupaka “pintu masuk” dalam rangka pemberdayaan dan pembelajaran untuk menyebarluaskan gagasan dan terobosan pelayanan publik di Indonesia dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Tim Evaluasi bersama Wakil Menteri PANRB, Deputi...

JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar menghadiri dan menyematkan medali emas untuk para pemenang ISPO (Indonesian Science Project Olympiad) di TMII Jakarta, (20/02). ISPO diselenggarakan untuk menumbuhkan minat para pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian secara ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, antara lain; Biologi,...

JAKARTA – Ke depan, analisis peta jabatan yang akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan lagi berdasarkan ijasah. Melainkan berdasarkan jabatan yang diperlukan, baru kemudian ditetapkan kualifikasi pendidikannya.   “Contohnya suatu instansi membutuhkan sekretaris, kemudian tentukan kualifikasi dalam penerimaan sekretaris seperti apa,” ujar...

    JAKARTA – Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS  sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada pengumuman susulan untuk kelulusan CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K2). Pengumuman yang sudah dipublikasikan di situs Kementerian PANRB, BKN dan dua media partner (JPNN dan Liputan6) merupakan hasil kelulusan yang sudah ditetapkan.   Demikian...

  JAKARTA – Meski gelombang unjuk rasa terus berlangsung, Panselnas CPNS terus mengumumkan kelulusan seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K-II). Hari ini, Kamis (20/02) mengumumkan untuk tiga kabupaten, yakni Aceh Selatan, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara. Ketiga kabupaten ini tertinggal dari pemda lain di masing-masing provinsi,...

TANJUNG PINANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak seluruh kepala daerah untuk  terus meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di masing-masing daerahnya. Salah satu sector yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan akuntabilitas kinerja, terutama bagi kabupaten/kota. “Meskipun terjadi perbaikan, namun peningkatannya sangat lamban. Karena itu kepala...

  JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS mengumumkan kelulusan tenaga honorer kategori II, untuk provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara, pada Jumat (21/02).   Di kedua provinsi itu meliputi 30 pemerintah daerah, yakni di Provinsi NTT tercatat Pemprov, 19 kabupaten dan satu pemerintah...

  JAKARTA - Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PANRB) untuk membahas pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tersebut. Asdep Assesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II Kementerian PANRB Hastori mengatakan, ULP memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengadaan...

  DENPASAR – Sejumlah terobosan dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, baik di daerah maupun di kemenetrian/lembaga. Hal ini tak lepas dari pencanangan tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik.   Baru-baru ini, sembilan unit pelayanan publik di tanah air juga berhasil masuk dalam putaran kedua United Nation Public Service...

    JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) minta kepala daerah untuk memastikan, data honorer kategori 2 yang bodong, sebelum sampai ke tahap pemberkasan.   Kalau K2  bodong ditemukan saat pemberkasan yang ditenggat April 2014, bisa berdampak ganda. Selain tidak dikeluarkan NIP atau dianulir, pejabat yang menandatangani...

  JAKARTA – Keinginan Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk menambah satu kedeputian, untuk saat ini harus dikubur dulu. Selain waktunya dinilai tidak tepat, setiap penambahan kelembagaan harus melalui audit dan evaluasi sehingga ada ukuran dan kriteria yang jelas.   Sementara gagasan untuk membentuk Inspektorat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan...