JAKARTA – Kementerian PANRB diharapkan mampu mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu mematuhi amanat undang-undang, yakni bekerja secara akuntabel, profesional, berintegritas, dan loyal. Semangat revolusi mental yang digalakkan oleh Kementerian PANRB saat ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. BPK menilai laporan keuangan...

JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam delapan area perubahan. Namun apapun yang menjadi keinginan bangsa ini, tapi key factor tetap SDM Aparatur, yang meliputi PNS, TNI dan POLRI. Kalau birokasi masih lambat, berbelit, malas, tidak disiplin, maka...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi telah menunjuk Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini dan Kepala Biro Hukum dan KIP, Herman Suyatman sebagai juru bicara Kementerian PANRB. "Saya menunjuk juru bicara Kemenpan adalah Ibu Rini yang sekaligus Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana yang tugas-tugasnya...

MAKASSAR – Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem), kini pejabat negara mempunyai pedoman atau panduan dalam membuat kebijakan yang benar dan pasti. UU ini juga mengatur tentang diskresi, yang dimungkinkan oleh pejabat. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian PANRb Dwi Wahyu Atmaja ketika membuka Sosialisasi Undang-Undang  No. 30/2014 tentang...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi didampingi Ny. Vely Elfira dan putrinya, Ayesa, membantu menggendong Nur yang sudah 14 tahun  sakit di Bogor, Minggu (31/05)   BOGOR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi Minggu pagi (31/05) mengunjungi Ibu Hafsah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nenek Nur, seorang nenek yang pantang menyerah merawat cucunya...

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari memberikan nilai biru untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dia pun memberikan apresiasi mengenai kinerja dan kondisi kantor yang nyaman. “Sampai detik ini rappornya biru, dan harapan sebagai sebuah Kementerian yang pro aktif tercermin dalam implementasi kegiatannya, minimal dalam...

DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, mendorong praktisi dan pejabat humas pemerintah daerah untuk membuat lompatan  kinerja, bukannya kinerja yang biasa-biasa saja. "Tantangan tugas kehumasan ke depan makin berat dan kompleks, karena itu Humas Pemerintah harus membuat satu lompatan kinerja,...

JAKARTA -- Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Herman Suryatman mengingatkan kepada para pejabat humas pemerintah daerah untuk melakukan cross check apabila menerima undangan workshop Bakohumas yang meminta untuk membayar sejumlah uang pendaftaran. Hal ini disampaikan terkait adanya laporan mengenai indikasi penipuan penyelenggaraan workshop Bakohumas yang mengatas namakan Kementerian PANRB, dengan...

  JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk pertama kalinya melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah bersama Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Hal ini menjadi bagian terpenting dalam proses pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah, karena antara keuangan dan kinerja diintegrasikan menjadi satu sistem yang utuh dan...

JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H, pemerintah kembali melakukan pengaturan jam kerja bagi ASN, anggota TNI, dan POLRI. Ketentuan itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 04/2015 tentang  Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman...

JAKARTA – Penataan kelembagaan kementerian Kabinet Kerja sempat menjadi isu yang cukup santer dibicarakan berbagai media massa. Betapa tidak, hal itu merupakan titik awal tercipatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, terutama berkaitan dengan penyerapan APBN sebagai pendorong perekonomian negara.   Tetapi sebenarnya hal itu tidak perlu dikhawatirkan, karena proses penataan...

JAKARTA – Setelah berkoordinasi dengan Menristek Dikti, Menteri PANRB akhirnya menerbitkan Surat Edaran Nomor. 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu baru-baru ini. Melalui SE ini, Menteri PANRB menugaskan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pejabat yang...