MAKASSAR - Pasca lahirnya kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah yang harus dituntaskan adalah verifikasi data 440 ribu tenaga honorer tersebut. Karena itu, Kenenterian PANRB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi.
Hal itu perlu...
MAKASSAR - Pasca lahirnya kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah yang harus dituntaskan adalah verifikasi data 440 ribu tenaga honorer tersebut. Karena itu, Kenenterian PANRB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi.
Hal itu perlu...
JAKARTA – Perbedaan kelembagaan di tubuh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dengan Lembaga Non Strukltural (LNS) lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat pemerintah sulit melakukan penataan kelembagaannya. Pasalnya, dalam Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat, Sekjen ditetapkan oleh KPPU. Padahal di lembaga lain,...
JAKARTA – Hingga saat ini sudah 56 kementerian/lembaga yang melakukan pencangan zona integritas, terdiri dari 27 kementerian dan 29 lembaga. Dari jumlah itu, hanya terdapat 21 unit kerja, pada 4 kementerian/lembaga yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Yuddy...
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengharapkan agar Humas Kementerian/Lembaga lebih optimal dalam memberitakan kebijakan pemerintah, mulai dari apa yang dikerjakan Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Karena itu, insan humas harus miliki pengetahuan dan pemahaman informasi yang memadai dalam berbagai macam kebijakan-kebijakan yang...
JAKARTA - Beberapa instansi pemerintah telah mencanangkan zona integritas (ZI), sekarang giliran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/09). Ini menunjukkan bahwa Kemendagri telah siap untuk berjuang mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi yang hadir dalam pencanangan...
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bersama para Deputi, Kepala BKN, Komisioner KASN saat raker dengan Komisi II DPR, Selasa (15/09)
JAKARTA - Komisi II DPR RI mengapresiasi keberanian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, terkait penanganan tenaga honorer kategori II (eks K2). Dalam pemaparannya, Yuddy berjanji akan mengakomodir...
Ribuan tenaga honorer K-2 memadati jalanan di Jakarta saat menuju Gedung DPR, Selasa (15/09)
JAKARTA - Kementerian PANRB memberikan simpati dan empati kepada para eks Tenaga Honores Katagori II (eka K II). Hal tersebut dikemukakan Herman Suryatman, Juru Bicara Menteri PANRB saat menerima informasi rencana silaturahmi akbar eks K II...
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menghadiri wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Nasional. Guru Besar FISIP UNAS tersebut berpesan agar semua wisudawan tetap menjaga nama baik almamaternya.Hal tersebut diungkapkan Yuddy usai menghadiri acara wisuda di JCC, Jakarta, Minggu (13/9). Acara wisuda tersebut juga turut dihadiri...
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menerima 25 orang perwakilan eks tenaga Honorer K2 yang hari ini melakukan unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, Selasa (15/09). Yuddy menegaskan bahwa pemerintah secara umum memahami dan menerima aspirasi yang mereka sampaikan.
Dalam kesempatan itu, Yuddy didampingi...
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak jajaran humas pemerintah, khususnya yang tergabung dalam Bakohumas untuk proaktif melakukan sosialisasi dan disemeninasi revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Hal itu diperlukan, mengingat banyak kejadian yang sering dikesankan oleh sementara...

