JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 269 pemerintah daerah Desember mendatang. Hal tersebut dinyatakan Menteri Yuddy saat memberikan sambutan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman (MoU) netralitas...

Asdep Perumusan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government, Rahmat Fajri MATARAM – Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)  merupakan salah satu ukuran tentang derajat demokrasi dan kemakmuran suatu bangsa di dunia. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (electronic government /e-gov) untuk mengimbangi tuntutan masyarakat....

  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dengan Ketua Bawaslu Muhammad di Kementerian PANRB, Selasa (29/09) JAKARTA - Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menanda tangani Memorandum of Understanding (MoU). Bahkan Menteri...

JAKARTA – Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pildaka) serentak semakin dekat. Laporan mengenai keterlibatan ASN dalam pilkada telah sampai di meja pemerintah. Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan pengawasan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan dengan menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar,...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10). Upacara diikuti para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara Dalam amanatnya, Presiden menegaskan agar peristiwa seperti G 30-S PKI yang menyebabkan sejumlah jenderal tewas tidak terulang lagi. Karena itu, Presiden...

Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani menyampaikan keterangan pers seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9)   Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya  kendala dalam berinvestasi . “Masih banyak sekali .Yang...

  JAKARTA - Rumor tentang jadwal penerimaan CPNS kembali beredar di media sosial. Tak pelak, ada warga masyarakat yang mengadu ke Kementerian PANRB, dan menanyakan kebenaran informasi tersebut. Menanggapi kabar burung itu, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatma langsung membantahnya. "Tidak benar itu. Tahun 2015 ini kami...

JAKARTA – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan electronic government (e-gov). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Majapahit kantor Kementerian PANRB itu, keduanya sepakat untuk bersinergi dan membentuk tim untuk mengakselerasi salah satu program percepatan reformasi birokrasi...

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas masalah investasi, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9) Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015 ; 130 Views Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya  kendala dalam berinvestasi . “Masih banyak sekali....

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung penyempurnaan Indonesia National Single Window (INSW), untuk mempercepat proses perizinan ekspor-impor. Hal itu merupakan terobosan, khususnya untuk memangkas waktu dwelling time di Pelabuhan. Sistem layanan berbasis elektronik ini mengintegrasikan sistem pada 18 unit layanan di 15 Kementerian dan lembaga negara...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta agar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) membantu program humas pemerintahan. “Saat ini pemerintah sedang membuat program Government Public Relation (GPR). Meski leading sector-nya dari Kominfo, tetapi kami ingin BPP Perhumas turut membantu, khususnya terkait perekrutan anggotanya,” kata...

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa...