MAKASSAR - Tes CPNS dengan sistem Computer Assissted Test (CAT) yang sudah diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2014, akan terus ditingkatkan kualitasnya. Mulai tahun 2016, tes kompetensi bidang (TKB) juga diharapkan dilakukan dengan sistem (CAT). "Dengan cara itu, cita-cita mewujudkan smart ASN pada tahun 2019 semakin mendekati kenyataan," ujar Deputi...

  JAKARTA – Hingga saat ini  sudah  56 kementerian/lembaga yang melakukan pencangan zona integritas, terdiri dari 27 kementerian dan 29 lembaga. Dari jumlah itu, hanya terdapat  21 unit  kerja, pada 4 kementerian/lembaga yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Yuddy...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengharapkan agar Humas Kementerian/Lembaga lebih optimal dalam memberitakan kebijakan pemerintah, mulai dari apa yang dikerjakan Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Karena itu, insan humas  harus miliki pengetahuan dan pemahaman informasi yang memadai dalam berbagai macam kebijakan-kebijakan yang...

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan rapat evaluasi Reformasi Birokrasi Internal. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (17/09).  Dwi Wahyu Atmaji dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan perlu dievaluasi sehingga progresnya kelihatan. "Kalau ada kegiatan yang...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bersama para Deputi, Kepala BKN, Komisioner KASN‎ saat raker dengan Komisi II DPR, Selasa (15/09) JAKARTA - Komisi II DPR RI mengapresiasi keberanian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, terkait penanganan tenaga honorer kategori II (eks K2). Dalam pemaparannya, Yuddy berjanji akan mengakomodir...

  Ribuan tenaga honorer K-2 memadati jalanan di Jakarta saat menuju Gedung DPR, Selasa (15/09) JAKARTA - Kementerian PANRB memberikan simpati dan empati kepada para eks Tenaga Honores Katagori II (eka K II). Hal tersebut dikemukakan Herman Suryatman, Juru Bicara Menteri PANRB saat menerima informasi rencana silaturahmi akbar eks K II...

MAKASSAR - Pasca lahirnya kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah yang harus dituntaskan adalah verifikasi data 440 ribu tenaga honorer tersebut. Karena itu, Kenenterian PANRB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi. Hal itu perlu...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menerima 25 orang perwakilan eks tenaga Honorer K2 yang hari ini melakukan unjuk rasa  di sejumlah titik di Jakarta, Selasa (15/09). Yuddy menegaskan bahwa pemerintah secara umum memahami dan menerima aspirasi yang mereka sampaikan. Dalam kesempatan itu, Yuddy didampingi...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak jajaran humas pemerintah, khususnya yang tergabung dalam Bakohumas untuk proaktif melakukan sosialisasi dan disemeninasi revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Hal itu diperlukan, mengingat banyak kejadian yang sering dikesankan oleh sementara...

  Wed, 09/16/2015 - 10:52 Jakarta, Kemendikbud --- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2015 dilakukan untuk melakukan pemetaan dalam rangka memperoleh baseline tentang kompetensi guru. Hal tersebut dikatakannya untuk menjawab salah satu tuntutan guru honorer yang menolak dilaksanakannya UKG jika hasilnya digunakan untuk...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi didampingi Deputi SDM Aparatur Kemenetrian PANRB Setiawan Wangsaatmadja, memukul gong sebagai tanda pembukaan Rakor ASN III di Hotel Bidakara, Selasa (15/09) JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengharapkan pemerintah daerah (pemda) memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah pusat dalam manajamen Aparatur...

JAKARTA – Perbedaan kelembagaan di tubuh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dengan Lembaga Non Strukltural (LNS) lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat pemerintah sulit melakukan penataan kelembagaannya. Pasalnya, dalam Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat, Sekjen ditetapkan oleh KPPU. Padahal di lembaga lain,...