DENPASAR - Perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, terhadap Angeline (8), bocah yang hilang sejak 16 Mei 2015 lalu di Denpasar Bali, dilakukan di sela acara workshop sinergi kampanye revolusi mental ASN dan reformasi birokrasi, serta pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. "Walaupun sibuk,...

YOGYAKARTA – Menjelang pilkada yang akan berlangsung serentak pada Desember 2015, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan para pejabat untuk tidak mengabaikan ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di setiap instansi pemerintah, terutama di daerah. Semua proses harus dilakukan secara terbuka. Banyak petahana yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pejabat di daerah....

JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H, pemerintah kembali melakukan pengaturan jam kerja bagi ASN, anggota TNI, dan POLRI. Ketentuan itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 04/2015 tentang  Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman...

BADUNG -  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi sejumlah prestasi dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Namun dia berharap agar prestasi itu sejalan dan membawa manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini 94 persen pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Badung  sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)...

JAKARTA – Kementerian PANRB diharapkan mampu mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu mematuhi amanat undang-undang, yakni bekerja secara akuntabel, profesional, berintegritas, dan loyal. Semangat revolusi mental yang digalakkan oleh Kementerian PANRB saat ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. BPK menilai laporan keuangan...

JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam delapan area perubahan. Namun apapun yang menjadi keinginan bangsa ini, tapi key factor tetap SDM Aparatur, yang meliputi PNS, TNI dan POLRI. Kalau birokasi masih lambat, berbelit, malas, tidak disiplin, maka...

DENPASAR – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyempatkan diri mengunjungi kediaman orang tua Angeline, bocah yang dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Mei lalu, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Bali, Jumat (05/06). Selain untuk memberikan dukungan kepada keluarga, Yuyddy juga bermaksud memastikan apakah aparatur kepolisian telah bekerja dengan baik dalam mengusut kasus terkait....

MAKASSAR – Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem), kini pejabat negara mempunyai pedoman atau panduan dalam membuat kebijakan yang benar dan pasti. UU ini juga mengatur tentang diskresi, yang dimungkinkan oleh pejabat. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian PANRb Dwi Wahyu Atmaja ketika membuka Sosialisasi Undang-Undang  No. 30/2014 tentang...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi didampingi Ny. Vely Elfira dan putrinya, Ayesa, membantu menggendong Nur yang sudah 14 tahun  sakit di Bogor, Minggu (31/05)   BOGOR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi Minggu pagi (31/05) mengunjungi Ibu Hafsah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nenek Nur, seorang nenek yang pantang menyerah merawat cucunya...

DENPASAR -  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mendorong pimpinan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah  agar humas diisi dengan SDM yang cerdas, inovatif, memiliki wawasan yang luas, dan mampu bekerja luar biasa.  Humas pemerintah harus mampu menumbuhkan optimisme rakyat dengan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sebagai wujud konkret dari Nawa Cita. “Humas  bukan tempat...

DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, mendorong praktisi dan pejabat humas pemerintah daerah untuk membuat lompatan  kinerja, bukannya kinerja yang biasa-biasa saja. "Tantangan tugas kehumasan ke depan makin berat dan kompleks, karena itu Humas Pemerintah harus membuat satu lompatan kinerja,...

JAKARTA -- Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Herman Suryatman mengingatkan kepada para pejabat humas pemerintah daerah untuk melakukan cross check apabila menerima undangan workshop Bakohumas yang meminta untuk membayar sejumlah uang pendaftaran. Hal ini disampaikan terkait adanya laporan mengenai indikasi penipuan penyelenggaraan workshop Bakohumas yang mengatas namakan Kementerian PANRB, dengan...