Jakarta –  Peningkatan kinerja pelayanan publik merupakan salah satu sasaran dari reformasi birokrasi. Untuk mendorong kearah tersebut Kementerian PANRB pemberian penghargaan dan pemeringkatan kinerja Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik sampai terburuk. Wacana tersebut dibahas dalam dialog interaktif,  Radio Republik Indonesia (RRI) dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA - Akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Selain penilaian dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota, jumlah yang mendapat nilai CC ke atas (berkinerja baik) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada peningkatan yang sinificant pada tahun 2012 ini telah dilakukannya penilaian akuntabilitas terhadap 435 (89%) dari 491 pemerintah...

JAKARTA – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang anggotanya mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan organisasi non kedinasan yang melaksanakan fungsi kepemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 tentang KORPRI.   Organisasi KORPRI semakin menguat seiring pembentukan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Karena dalam RUU ASN diatur mengenai...

JAKARTA – Tanggal 28 Maret 2013 menjadi hari yang bersejarah, khususnya bagi 10 pemerintah provinsi peringkat teratas dalam kinerja pelayanan publik. Pertama kali dalam sejarah Republik, Pemerintah melakukan pemeringkatan kinerja pelayanan publik. Dua pemprov peringkat teratas mendapat penghargaan berupa piala, sedangkan 8 pemprov lainnya memperoleh piagam penghargaan. Penghargaan tersebut merupakan...

  Walikota Harus Tegas, MA Diminta Evaluasi Pengawasan Hakim     JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sangat menyesalkan  terjadinya kasus penyuapan di lembaga peradilan yang diduga melibatkan PNS dari Pemkot Bandung dan oknum hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung, serta dua orang lain yang tertangkap Komisi Pemberantasan...

  JAKARTA – Promosi jabatan secara terbuka (lelang jabatan) untuk Camat dan Lurah yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, DKI yang merupakan barometer nasional ini bisa menjadi  contoh bagi daerah lain.           Demikian anatar lain dikatakan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo dalam acara dialog interaktif etika birokrasi...

Jakarta -Era Teknologi Informasi adalah saat dimana individu tidak perlu bertemu individu lainnya secara tatap muka, Kemajuan seperti itu kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mempersempat peluang penyelewengan yang terjadi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian PANRB memperkenalkan “ASIK” adalah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

Bangka Belitung: Rapat Koordinasi dan evaluasi manajemen SDM Aparatur untuk wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu dilaksanakan di Babel, 21 Maret 2013. Rapat Koordinasi dan Ealuasi Manajemen SDM Aparatur, dibuka oleh Sekda Provinsi Bangkabeling Imam Mardi Nugraha. Peserta rapat terdiri dari para pejabat BKD, Ortala, dan inspektorat. Sebagai...

JAKARTA - Tahun depan, setiap kementerian/lembaga (K/L) wajib membuat penetapan kinerja, dan diumumkan secara terbuka. Hal itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan. “Dimulai dari perencanaan yang tertuang dalam penetapan kontrak kinerja,...

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  menyelenggarakan forum Reform Corner, untuk membahas Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan Sistem Informasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian PANRB, yang dilaksanakan Selasa (26/03), Dalam  bahasannya tentang system pengaduan, Inspektur Kementerin PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan pengaduan...

Jakarta – Pemerintah telah merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). RPP ini disiapkan untuk menggantikan PP nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, sejalan dengan perintah pasal 94 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.   Wakil Menteri PANRB...

JAKARTA - Wakil  Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, jumlah PNS di Indonesia saat ini 4,5 juta harus melayani 244,8 juta jiwa, rasionya 1,83%,  di bawah rata-rata rasio PNS negara-negara  Asia. Namun jumlah yang sedikit itu terlihat banyak, lantaran banyaknya kualifikasi PNS kurang memadai.   Banyak jabatan struktural yang tidak diimbangi dengan jabatan fungsional...