JAKARTA – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. S.288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian PPN, Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB tanggal 30 April 2015, Kementerian PANRB mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif untuk tahun 2016 sebesar Rp 205.386.227.000. Dari jumlah itu,...

BADUNG -  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi sejumlah prestasi dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Namun dia berharap agar prestasi itu sejalan dan membawa manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini 94 persen pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Badung  sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)...

JAKARTA – Kementerian PANRB diharapkan mampu mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu mematuhi amanat undang-undang, yakni bekerja secara akuntabel, profesional, berintegritas, dan loyal. Semangat revolusi mental yang digalakkan oleh Kementerian PANRB saat ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. BPK menilai laporan keuangan...

JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, peringatan World Ocean Day dijadikan momentum untuk menggelorakan isu poros maritim secara berkesinambungan, untuk bisa menjadikan Indonesia negara yang kokoh. "Sekarang kita sudah ada satu legacy yang harus terus kita kembangkan dan daya gunakan sehingga memberikan nilai ekonomis tinggi dan memantapkan poros maritim," kata...

DENPASAR – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyempatkan diri mengunjungi kediaman orang tua Angeline, bocah yang dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Mei lalu, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Bali, Jumat (05/06). Selain untuk memberikan dukungan kepada keluarga, Yuyddy juga bermaksud memastikan apakah aparatur kepolisian telah bekerja dengan baik dalam mengusut kasus terkait....

MAKASSAR – Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem), kini pejabat negara mempunyai pedoman atau panduan dalam membuat kebijakan yang benar dan pasti. UU ini juga mengatur tentang diskresi, yang dimungkinkan oleh pejabat. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian PANRb Dwi Wahyu Atmaja ketika membuka Sosialisasi Undang-Undang  No. 30/2014 tentang...

  DENPASAR - Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Bali, Sabtu (06/06) Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyempatkan diri bercengkerama dan menikmati indahnya pemandangan persawahan yang dikelola dengan sistem subak di Tabanan. Hamparan sawah nan menghijau itu bisa dilihat dari pelataran kediaman Bupati Tabanan, sebuah pemandangan yang jarang dijumpai di daerah lain. Sejatinya,...

DENPASAR -  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mendorong pimpinan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah  agar humas diisi dengan SDM yang cerdas, inovatif, memiliki wawasan yang luas, dan mampu bekerja luar biasa.  Humas pemerintah harus mampu menumbuhkan optimisme rakyat dengan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sebagai wujud konkret dari Nawa Cita. “Humas  bukan tempat...

DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, mendorong praktisi dan pejabat humas pemerintah daerah untuk membuat lompatan  kinerja, bukannya kinerja yang biasa-biasa saja. "Tantangan tugas kehumasan ke depan makin berat dan kompleks, karena itu Humas Pemerintah harus membuat satu lompatan kinerja,...

DENPASAR - Perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, terhadap Angeline (8), bocah yang hilang sejak 16 Mei 2015 lalu di Denpasar Bali, dilakukan di sela acara workshop sinergi kampanye revolusi mental ASN dan reformasi birokrasi, serta pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. "Walaupun sibuk,...

YOGYAKARTA – Menjelang pilkada yang akan berlangsung serentak pada Desember 2015, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan para pejabat untuk tidak mengabaikan ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di setiap instansi pemerintah, terutama di daerah. Semua proses harus dilakukan secara terbuka. Banyak petahana yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pejabat di daerah....

JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H, pemerintah kembali melakukan pengaturan jam kerja bagi ASN, anggota TNI, dan POLRI. Ketentuan itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 04/2015 tentang  Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman...