JAKARTA – Kementerian PANRB berupaya agar inovasi pelayanan publik tidak hanya sekadar event, tetapi harus berkelanjutan (sustainable) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Inovasi juga harus akuntabel,, tidak boleh melanggar peraturan.   “Jangan hanya hangat-hangat tahi ayam, setelah diperbaiki dan dinilai kemudian sebulan-dua bulan back to basic,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan...

JAKARTA – Kementerian  PANRB akan menyerahkan penghargaan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) bagi pemerintah kabupaten/kota tahun 2013. Dalam acara yang akan dilangsungkan di Balai Kartini Jakarta pada tanggal 29 Januari itu, juga akan diserahkan rekomendasi hasil evaluasi penilaian pelayanan publik bagi kabupaten/kota.   Kepala Biro Hukum,...

    BOGOR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, dalam tahun 2014 yang merupakan tahun politik ini, pelaksanaan reformasi birokrasi harus dapat dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu caranya, reformasi birokrasi harus menjadi sebuah gerakan nasional dengan gaung yang luas di seluruh tanah air....

    JAKARTA – PNS yang sudah berusia 56 tahun saat diundangkannya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis diperpanjang masa pensiunnya. Bagi pejabat eselon III (kini disebut pejabat administrator) ke bawah diperpanjang sampai 58 tahun, sedangkan bagi eselon I dan II (jabatan pimpinan tinggi) menjadi 60 tahun.  ...

JAKARTA – Sistem informasi inovasi pelayanan publik (Sinovik) yang baru diluncurkan oleh Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo tanggal 9 Januari 2014 lalu, mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan hadirnya para Kepala Biro/Kepala Bagian Organisasi dari kabupaten/kota se Provinsi Bali untuk mengikuti coaching clinic di Kementerian PANRB,...

    JAKARTA – Tahun 2014 yang merupakan tahun politik, diperkirakan akan banyak diwarnai banyak persoalan yang akan mempengaruhi birokrasi. Namun demikian, diingatkan agar penyelenggaraan pelayanan untuk masyarakat jangan sampai dikesampingkan.   Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono dalam Focused Group Discussion (FGD) tahap II pembahasan lanjutan...

JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi instansi  ke - 201 yang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Laporan Kinerja BNP2TKI yang saat ini masih pada predikat CC, diharapkan bisa lebih terpacu pasca pencanangan ini.   “Sederhana saja, tulis apa yang mau dikerjakan, kemudian...

BOGOR – Kalau tahun 2014 ini para caleg maupun politisi berkampanye untuk memenangkan pemilihan umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tak mau ketinggalan.  Namun bukan suara dari pemilih yang ingin  diraih, tetapi sebuah upaya untuk mengkampanyekan pentingnya reformasi birokrasi bagi jajaran pemerintah daerah.   Agar lebih membumi,...

  JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Korea Selatan, yang didampingi pejabat Kedubes Korsel. Kunjungan ini  sebagai tindak lanjut finalisasi proposal kerjasama antara Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan KOICA-Korea. Proyek yang diberi nama Consolidating Indonesian E-gov toward a...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan, kebijakan afirmasi dalam seleksi CPNS jangan sampai merusak keadilan. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang mendapat kebijakan afirmasi tersebut.   “Kita mempunyai tanggung jawab khusus dalam kebijakan afirmasi, yaitu penyeimbangan dengan fairness,” ujar Azwar Abubakar dalam...

BOGOR – Pelaksanaan reformasi birokrasi hingga akhir tahun 2013 sudah pada jalur yang benar (on the track). Dengan bertambahnya 27 kementerian/ lembaga (K/L) mendapat tunjangan kinerja, saat ini jumlahnya sudah mencapai 63 K/L.   Deputi Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, ada 4 K/L yang...

  ACEH – Menghitung kebutuhan pegawai  ibarat menghitung kebutuhan pembantu rumah tangga dan sopir dalam sebuah rumah tangga. Kalau suatu keluarga mempunyai dua mobil, maka dibutuhkan dua orang sopir. Sedangkan pembantu cukup dua orang. Celakanya, kalau di keluarga itu hanya memiliki seorang sopir, tetapi pembantunya ada empat orang. Untuk memecat dua pembantu,...