JAKARTA – Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, salah satu pemenang TOP 25 inovasi pelayanan publik 2014 akan kembali mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016, dengan mengirimkan lebih banyak inovasi. Karena itu Pemkab Pinrang akan melakukan sosialisasi sampai ke tingkat terendah.
"Kami akan memperkuat sosialisasi sampai unit paling paling bawah, kemudian...
Menteri Yuddy (tengah) bersama peserta Rapimnas Adkasi
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak DPRD untuk membantu pemerintah dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keikutsertaan DPRD diharapkan mampu mensukseskan Pemilukada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015. ...
Menteri Yuddy bersama Civitas Akademika Universitas Brawijaya, Malang, Senin (12/10)
MALANG - Aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik tidak bisa lagi bersandar pada pola lama atau old public administration, tetapi harus berdasarkan paradigma baru, new public service. Melalui paradigma baru tersebut, aparatur bukan lagi priyayi yang menempatkan masyarakat sebagai clients, tetapi...
Menteri Yuddy didampingi Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, memukul gong sebagai tanda pembukaan sosialisasi UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Surabaya, Senin (12/10)
SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sosialisasi ini...
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menerima plakat dari Ketua Umum ADKASI H. Salehudin
JAKARTA - Reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan setiap pemerintahan untuk mewujudkan negara dan pemerintah yang memenuhi karakteristik good governance. Namun, agenda reformasi birokrasi tidak dapat terlaksana dengan baik apabila berbagai konsep ideal birokrasi yang telah didesain dengan matang...
Menteri Yuddy bersama Pj. Walikota Surabaya
SURABAYA - Kota Surabaya dinilai telah selangkah lebih baik dibanding kota-kota lainnya di Indonesia, khususnya dalam hal kemampuan memberikan pelayanan publik yang bagus dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Begitulah pujian yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi...
Menteri Yuddy (tengah) saat menghadiri peringatan HUT Provinsi Jawa Timur di Balaikota Surabaya, Senin (12/10)
SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kembali menghimbau kepada para Menteri Kabinet Kerja untuk tidak mengambil cuti kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/2013 sudah diatur...
JAKARTA – Tren pelemahan dollar Amerika, diperkiraan bakal menguatkan mata uang rupiah. Pelemahan dolar yang hari ini berada pada Rp 13.400, lebih cepat dari perkiraan dalam angka keseimbangan, yang ditetapkan pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2016 sebesar Rp 13.900.
Pendapat itu disampaikan Guru Besar bidang Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan...
Menteri Yuddy saat blusukan di BPPT Kota Malang, Senin (12/10)
MALANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah instansi pelayanan publik di Malang, Jawa Timur, Senin (12/10). Dalam kunjungan tersebut, Yuddy didampingi oleh Walikota Malang M. Anton dan Kapolresta Malang AKBP Singgamata.
Lokasi...
Menteri Yuddy bersama Pj. Walikota Surabaya saat memberikan keterangan kepada jurnalis di Balaikota Surabaya, Senin (12/10)
SURABAYA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menunjukan konsistensi dan keseriusannya dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyambut pemilihan umum yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia....
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran SE Menteri PANRB No. 3236/M.PANRB/07/2015 tentang Pengawasan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Melalui surat edaran tersebut, mengimbau kepada pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)...


