JAKARTA – Setiap kegiatan pasti mengandung  risiko, baik yang sudah diduga sebelumnya atau risiko yang sama sekali tidak diduga. Untuk itu, Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Devi Anantha mengajak seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PANRB untuk selalu siap akan risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. “Semua...

Menteri Yuddy saat memberikan kuliah umum di  Universitas Nasional, Jakarta, Jumat (23/10) JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai faktor penyebab birokrasi di Indonesia tidak efisien dan efektif karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran, dan tidak cepat tanggap (responsif) terhadap permasalahan yang ada dalam...

   Wapres Jusuf Kalla menyalami para pejabat usai pengukuhan SATGAS Pengawasan Netralitas ASN di Kantor Wapres, Jumat (23/10).   ‎JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri resmi mengukuhkan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, persoalan yang terjadi dengan Tri Rismaharini merupakan masalah administratif kebijakan sewaktu menjabat sebagai alikota Surabaya. Peristiwa yang juga sering dialami oleh pejabat pemerintahan itu  bukanlah kasus tindak pidana. "Masalah Risma adalah persoalan administratif kebijakan, bukan pidana. Permasalahan seperti...

Asisten Deputi Koordinator Kebijakan, Penyusunan Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Bambang D. Sumarsono memberikan materi tentang penegakan disiplin di Sidoarjo, Kamis (22/10). SIDOARJO - Sudah menjadi tugas aparatur sipil negara (ASN) untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Namun, hal ini rupanya masih diabaikan oleh beberapa ASN. Masyarakat...

SIDOARJO – Disiplin dan integritas saat ini merupakan barang yang mahal dan susah dicari. Bagaimana tidak, untuk menjadi Doctor bisa diraih dengan bersekolah membayar ratusan juta rupiah. Tapi untuk menjadikan aparatur sipil negara (ASN) yang berdisiplin dan berintegritas itu tidak dapat dibentuk dengan uang. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan seseorang...

JAKARTA – Pelaksanaan recruitment Tenaga Humas Pemerintah (THP) atau Government Public Relation (GPR) telah memasuki fase verifikasi untuk kemudian akan diumumkan hasil tes administrasinya pada 27 Oktober mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengungkapkan pentingnya peran GPR mengingat tugas utamanya untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi revolusi mental...

Yuddy Chrisnandi melihat tata cara pengolahan data pengisian data E-PUPNS di BKN, Jumat (23/10).   JAKARTA - Usai menghadiri acara pengukuhan Satgas Netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi langsung menuju kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yuddy  yang didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi...

Jakarta, 20 Oktober 2015, Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif. Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20...

Menteri Yuddy saat berbincang dengan Nadira, didampingi Dewi Yull dan crew film Sebuah Lagu Untuk Tuhan, Jakarta (23/10) JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi terhadap pembuatan film 'Sebuah Lagu Untuk Tuhan' yang menggambarkan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, akan...

 Wakil Presiden Jusuf  Kalla saat memberikan pengarahan dalam pengukuhan Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada   JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral menghadapi Pilkada dan Pemilu di tingkat nasional. Hal ini bertujuan agar Indonesia bisa mempersiapkan dan menjalankan demokrasi yang lebih baik...

Jakarta, 20 Oktober 2015 – Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya,...