Menteri PANRB Rini Widyantini dalam OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam Kampanye Global 50-in-5, sebuah inisiatif internasional yang dipimpin oleh negara-negara anggota untuk mempercepat pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, interoperabel, dan berpusat pada masyarakat. Ditengah semakin cepatnya transformasi digital yang berlangsung di berbagai belahan dunia, Indonesia meyakini bahwa keberhasilan transformasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak aplikasi yang dibangun, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Kampanye 50-in-5 mempertemukan pemerintah dan mitra global untuk memperkuat fondasi infrastruktur publik digital, mulai dari identitas digital, pembayaran digital, sistem pertukaran data dan layanan digital yang aman, pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga portal layanan pemerintah digital yang terintegrasi. Seluruh fondasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, lebih terhubung, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi Indonesia, bergabung dalam 50-in-5 bukan sekadar menjadi bagian dari sebuah gerakan global. Langkah ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan bahwa transformasi digital mampu menghadirkan dampak yang nyata, merata, dan bermakna bagi seluruh warga negara. "Saat ini, pemerintah di berbagai belahan dunia semakin digital. Namun di tengah berbagai transformasi tersebut, ada satu pertanyaan penting yang perlu terus kita ajukan kepada diri kita sendiri: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari transformasi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari?" ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dalam sambutannya pada OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah melalui istilah-istilah teknis. Mereka merasakannya melalui momen-momen yang nyata. Ketika layanan publik menjadi lebih mudah diakses pada saat yang paling dibutuhkan. Ketika seorang lansia tidak lagi kelelahan menghadapi birokrasi yang berbelit. Sebagai contoh, saat seorang ibu di desa tidak perlu mengorbankan penghasilan hariannya hanya untuk mengurus dokumen administrasi keluarganya.
“Bagi Indonesia, DPI bukan sekadar tentang menghubungkan sistem. DPI adalah tentang memastikan pemerintah menjadi lebih responsif, lebih terintegrasi, dan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat," ujar Menteri Rini yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Dikatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memandang DPI sebagai fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan layanan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan responsif.
Ekosistem DPI Indonesia saat ini terus berkembang melalui berbagai komponen strategis, antara lain Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi identitas digital nasional; Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah (SPDLDP) dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai penggerak interoperabilitas data dan layanan; pemanfaatan analitik data dan kecerdasan artifisial untuk mendukung pelayanan publik; sistem pembayaran digital interoperabel melalui QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN); serta pengembangan portal layanan terpadu INAku sebagai pintu masuk layanan pemerintah yang berpusat pada masyarakat dengan dukungan verifiable credential.
Dalam ekosistem tersebut, IKD menjadi salah satu identitas digital yang digunakan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan berbasis identitas melalui telepon pintar. Hingga 19 Mei 2026, jumlah pengguna IKD yang telah melakukan aktivasi mencapai 19,35 juta pengguna, didukung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) nasional. Ke depan, IKD terus diperkuat melalui mekanisme digital onboarding berbasis pengenalan wajah (face recognition) dan liveness detection dengan target awal menjangkau sekitar 50 juta pengguna. Penguatan ini diharapkan mampu mengurangi proses verifikasi identitas yang berulang, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendukung layanan digital yang lebih aman, mudah, dan berpusat pada masyarakat.
Di sisi interoperabilitas, hingga April 2026, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah menghubungkan 447 instansi. Sementara itu, QRIS telah mencatat lebih dari 10,33 miliar transaksi yang didukung oleh lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta merchant di seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Interoperabilitas lintas negara melalui QRIS juga telah terhubung dengan Tailan, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Indonesia juga telah mengimplementasikan pilot transformasi perlindungan sosial berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi. Melalui integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan sistem pertukaran data yang aman, proses verifikasi kelayakan penerima manfaat yang sebelumnya memerlukan waktu antara 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam rentang waktu sekitar 1 menit hingga 6 jam.
Indonesia meyakini bahwa transformasi digital tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri. Melalui pendekatan Open Government, Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan tetap berpusat pada masyarakat.
Dalam perjalanan tersebut, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra internasional, antara lain World Bank, Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), Gates Foundation, MicroSave Consulting (MSC), Prospera, OECD, Co-Develop, Republik Korea, serta negara-negara ASEAN. Sebagai bagian dari komitmen yang semakin kuat terhadap ekosistem DPI global, Indonesia juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali.
Sementara itu Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi internasional dan pertukaran praktik baik untuk mendorong pembangunan DPI yang inklusif, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi Indonesia dalam kampanye 50-in-5 mencerminkan keyakinan bahwa masa depan pemerintahan digital tidak ditentukan oleh seberapa banyak aplikasi yang dibangun pemerintah, melainkan oleh seberapa besar pemerintah mampu menghadirkan makna dan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” katanya.
Bagi Indonesia, DPI pada akhirnya adalah tentang memastikan tidak ada warga yang merasa terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahnya. (HUMAS MENPANRB)
______________________________________________________________________________________________________
Indonesia Joins Global 50-in-5 Campaign to Build a More Connected, Inclusive, and Humane Digital Future
Jakarta, Indonesia - The Government of Indonesia has officially announced its participation in the global 50-in-5 campaign, a country-led international initiative to accelerate the implementation of safe, inclusive, interoperable, and citizen-centered Digital Public Infrastructure (DPI). The campaign brings together governments and global partners to strengthen foundational DPI components, including digital identity, digital payments, secure data and digital services exchange systems, an artificial intelligence hub, and a national portal for integrated digital government services, as part of efforts to build more inclusive digital public services.
For Indonesia, joining 50-in-5 reflects a broader commitment to ensuring that digital transformation creates meaningful impact for citizens’ everyday lives.
“Today, governments around the world are becoming more digital. But amidst all these transformations, perhaps there is one important question we should continue asking ourselves: Are citizens truly feeling the benefits of transformation in their everyday lives?” said Rini Widyantini, Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (MoABR) of the Republic of Indonesia, during remarks at the OECD Global Symposium 2026 in Seoul, South Korea.
“Because people do not experience government through technical terminology. People experience government through moments. The moment public services become easier during difficult times. The moment an elderly citizen no longer feels exhausted navigating bureaucracy. The moment a mother in a rural village no longer needs to spend her daily income simply to process administrative documents for her family. For Indonesia, DPI is not merely about connecting systems. It is about ensuring that government becomes more humane, more responsive, and more present in people’s lives,” said Rini, who also serves as First Vice Chair of the Committee for the Acceleration of Government Digital Transformation (Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah/KPTDP).
As the world’s largest archipelagic nation with more than 280 million people, Indonesia sees DPI as an important foundation for reducing service gaps, strengthening regional connectivity, and delivering more accessible, integrated, and responsive public services for its citizens.
Indonesia’s DPI ecosystem currently includes national digital identity initiatives through Citizen Digital Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD), secure interoperability platforms through Data and Digital Services Exchange System (Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah/SPDLDP) and One Data Policy (Satu Data Indonesia/SDI) enablement for implementation of data analytics and Artificial Intelligence for public services, interoperable digital payments through QRIS, BI-FAST, and GPN, as well as national portal citizen-centered service integration through INAku as a service “front door” with a verifiable credential.
Within this ecosystem, IKD plays a critical role as Indonesia’s trusted digital identity layer. As of 19 May 2026, IKD has reached 19.35 million activated users, supported by the national civil administration system (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK). IKD enables citizens to access identity-based services through smartphones and is being strengthened through digital onboarding mechanisms such as face recognition and liveness detection. IKD is expected, with the initial target of reaching approximately 50 million users, to reduce repetitive identity verification, improve public service efficiency and support more seamless, secure and citizen-centered digital services across Indonesia’s DPI ecosystem.
Indonesia’s interoperability ecosystem through the Data and Digital Services Exchange System has connected 447 institutions as of April 2026, while QRIS has recorded more than 10.33 billion transactions supported by over 58 million users and 41 million merchants nationwide, most of them MSMEs. QRIS cross-border interoperability is currently connected with Thailand, Malaysia, Singapore, Japan, and China.
Indonesia has also implemented DPI-enabled social protection transformation pilots in Banyuwangi, where eligibility verification processes that previously required 75-200 days can now be completed within approximately 1 minute to 6 hours through integrated digital identity, biometric verification, and secure data exchange systems.
Indonesia emphasizes that digital transformation should not be built by the government alone. Through Open Government approaches, Indonesia continues to strengthen collaboration with civil society organizations, academia, development partners, private sector actors, local governments, and citizens themselves to ensure that digital transformation remains participatory, transparent, accountable, and citizen-centered.
Indonesia currently collaborates with various international partners in advancing Digital Government and DPI, including the World Bank, Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), Gates Foundation (GF), MicroSave Consulting (MSC), Prospera, OECD, Co-Develop, the Republic of Korea, and ASEAN partners.
As part of its growing commitment to the global DPI ecosystem, Indonesia is also preparing to host the Global DPI Summit 2027 in Bali, which is expected to become an important platform for international collaboration and practical knowledge exchange on inclusive and trusted DPI.
“Indonesia’s participation in the 50-in-5 campaign reflects the country’s belief that the future of digital government is not defined by how many applications governments create, but by how meaningful government becomes in people’s everyday lives,” said Cahyono Tri Birowo, Acting Deputy for Government Digital Transformation, MoABR. For Indonesia, DPI is ultimately about ensuring that no citizen feels too far, too invisible, or too left behind to be served by their government. (HUMAS MENPANRB)
