Pin It

20260409 TAKLIMAT PRESIDEN2

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Dok. BPMI Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para kepala lembaga serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkup pemerintah pusat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Taklimat menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, sekaligus menyusun langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai arah program strategis nasional, kebijakan pemerintah hingga situasi terkini untuk turut dapat diimplementasikan hingga level eselon I. Disampaikan bahwa ditengah dinamika global yang tidak pasti, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Adanya tantangan tersebut menurutnya menjadi momentum untuk pemerintah bekerja lebih keras dan teliti. Para pembantu Presiden bersama birokrat diminta untuk dapat menyatukan rencana kerja, bekerja bersama serta menghilangkan pemikiran sektoral.

“Tidak boleh ada pemikiran sektoral, tidak boleh lagi satu institusi memiikirkan institusi sendiri. Kita harus kerja sama, seamless, pemerintah bekerja cepat, bukan dengan mempertahankan pemikiran sektoral,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga membangkitkan optimisme para birokrat yang telah membantu menjalankan mandat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sejak Oktober 2024. Prabowo turut mengapresiasi kinerja birokrasi yang mampu mengendalikan arah bangsa di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

20260409 TAKLIMAT PRESIDEN1

(Dok. BPMI Setpres)

Dihadapan para pejabat negara, Prabowo menekankan pentingnya menghadapi kritik dengan ketenangan dan kearifan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip bernegara. "Jadi saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, dengan kearifan tapi prinsip-prinsip kita pegang teguh yaitu prinsip bernegara, tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar, tanpa konstitusi,” ujarnya.

Menanggapi arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan jika dirinya bersama jajaran siap menindaklanjuti arahan Presiden melalui langkah implementatif yang terukur dan berbasis kinerja. Pihaknya fokus pada percepatan reformasi birokrasi tematik sesuai prioritas Presiden, di sisi lain Menteri Rini juga akan terus bekerja sama dengan instansi lain serta menghilangkan pemikiran sektoral untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

“Tentunya kita akan lakukan penguatan tata kelola dan kelembagaan, kualitas SDM, transformasi digital pemerintah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akuntabel,” katanya. (HUMAS MENPANRB)