Kelulusan Tes CPNS harus Ikuti Aturan

Tetapi, semua harus mengikuti aturan yang ada, dan harus mendasarkan diri pada  kepentingan nasional. Kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya DPRD, Setiawan minta  agar jeli dalam melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah kerja masing-masing. “Pemda harus melihat komposisi dan kebutuhan pegawai, harus sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja, harus ada pemetaan jabatan, persentase belanja pegawai,” ujarnya.

 

Dikatakan, kebijakan CPNS bukan perkara mudah, karena harus mempertimbangkan kondisi nasional. Perencanaan belanja pegawai merupakan salah satu kriteria penting dalam penentuan formasi. Seandainya belanja pegawai terlalu tinggi, publik pasti tidak terima dengan porsi pelayanan yang sangat minimal.

 

Karena itu Kementerian PANRB mendorong pejabat pemerintah daerah untuk memahami bersama permasalahan bangsa ini. “Harus betul-betul arif menyikapinya, jangan bertolak pada satu regional saja,” imbuhnya. (bby/HUMAS MENPANRB)