JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengumpulkan para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama dari delapan Kementerian/Lembaga, yang belum mengumumkan kelulusan tenaga honorer kategori 2 di kantor Kementerian PANRB, Rabu (19/03).   Seperti halnya yang dilakukan terhadap pejabat pembina kepegawaian (PPK) pemerintah daerah, Menteri minta...

Sesuai Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi,  dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang seluruh Warga...

Surat Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor    : B/1157/D.I.PANRB/03/2014 Hal         : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditujukkan Kepada : 1. Para Inspektur Jenderal 2. Para Inspektur Utama 3. Para Inspektur     Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota KLIK LINK DISINI UNTUK UNDUH DOKUMEN ...

  MEDAN - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, pelayanan publik makin hari makin bagus. Selain sudah ada standar, sekarang penyelenggara pelayanan sudah membangun pengaduan.   Pameo kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kini berangsur-angsur sudah berkurang.  Kalau dulu aparatur menjadi semacam “menak” (priyayi), sekarang sudah mulai berubah. Masyarakat bisa mengadukan kalau pelayanannya...

  LUBUKLINGGAU – Sejumlah 70 Lurah dan 2 Sekretaris Kelurahan Pemerintah Kota Lubuklinggau mengikuti diklat budaya kerja organisasi pemerintah. Pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemkot Lubuklinggau.   Wakil Walikota Lubuklinggau Sulaiman Kohar mengatakan, diklat ini bertujuan untuk membantu...

  JAKARTA – Pemerintah berencana mengevaluasi pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  di kawasan Jabodetabek. Selain ketentuan yang mengatur hari kerja sudah hampir berusia 20 tahun, kondisi kemacetan yang selalu melanda Ibukota Republik Indonesia ini juga perlu menjadi pertimbangan.   Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya sependapat perlunya...

JAKARTA – Kementerian PANRB terus menggalakkan penerapan sistem electronic government(e-govt). Kali ini, penerapan teknologi informasi ini kembali diterapkan, yakni sistem  informasi permohonan pencairan anggaran (Si Mona). Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan, Si Mona merupakan sistem aplikasi yang dibuat berbasis web, berisi database pencairan anggaran mulai dari perencanaan...

Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (Eselon II.a) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2014. SILAHKAN KLIK LINK DISINI UNTUK UNDUH DOKUMEN      ...

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mendorong mendongkrak jumlah jabatan fungsional tertentu (JFT) baru, terus menggelinding. Setelah terbentuk 5 JFT baru di awal 2014, dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.   Analis kebijakan yang bertugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, berada dalam rumpun manajemen...

MEDAN – Birokrasi harus mengubah paradigmanya berpikirnya, dari mampu menghabiskan anggaran menjadi bicara kinerja.  Jangan berpikiran makin gemuk makin bangga. “Tapi kita harus berpikir makin langsing makin bangga,  berarti penghematan, tapi hasilnya lebih baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam pengarahannya pada workshop akuntabilitas...

Jakarta - Tim Panel Independen dengan ini mengumumkan Top 33 Inovasi Pelayanan Publik dari hasil presentasi dan wawancara yang telah dilakukan para Inovator dari Top 99 oleh Tim Panel Independen. Selanjutnya Tim Panel akan melakukan uji kehandalan sistem dan/atau lapangan untuk menentukan Top 9 tanpa ada kewajiban untuk memberitahukan terlebih...

  JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk memberikan sanksi. Di awal tahun 2014 ini, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat maupun daerah.   Seperti halnya tahun lalu, sidang BAPEK  masih didominasi oleh kasus pelanggaran...