Pejabat Jajaran Pemerintah Kota Cimahi – Jawa Barat menandatangani Pakta Integritas

    “Untuk menjadi Bangsa yang maju, maka kita harus bersikap dan berperilaku...

Kontrol Masyarakat Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pakta Integritas

Balikpapan, Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mengawasi jalannya Pakta...

Tak Jatuhkan Sanksi, Pejabat Dikenai Hukuman (Revisi PP 30/1980)

            Penegakan disiplin PNS terus digalakkan, termasuk melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas...

Birokrasi Harus Profesional, Jangan Like and Dislike

Besarnya intervensi politik dalam penempatan SDM aparatur yang tidak sesuai kompetensinya merupakan salah satu permasalahan besar yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang profesional, dan tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eddy Topo Ashari di sela-sela acara Working Group...

Tertib Administrasi Pengelolaan Tatanaskah Dinas

Batam, “Tatanaskah dinas adalah roda organisasi pemerintahan yang harus dikelola dan ditata dengan baik, pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan...

Diwacanakan Forum Kerjasama Monitoring dan Evaluasi Antara MENEGPAN dengan UNODC

“Permasalahan utama dalam pelaksanaan Inpres 5/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain masih kurangnya komitmen dari pimpinan instansi yang...

Kepatuhan Pelaporan INPRES 5/2004 di Provinsi Sulawesi Utara Masih Rendah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian Negara PAN mengadakan Workshop Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, pada kamis 19 Maret 2009, di ruang Huyula kantor Gubernur Sulawesi Utara. Workshop diikuti oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan SKPD serta para sekda dan inspektorat...

Percepat Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Best Practices

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengharapkan, agar seluruh jajaran aparatur negara baik pusat maupun daerah melakukan percepatan...

Penerapan Pakta Integritas, Salah Satu Wujud Nyata Pemkab Grobogan Memberantas Korupsi

“Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi merupakan usaha bersama dari seluruh komponen bangsa yang terdiri atas unsur Pemerintah,...

Harapan Daerah Terhadap Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2008

    Banjarmasin, “Pengalaman praktis dalam sejarah pemerintah di Indonesia menunjukkan bahwa implikasi dari langkah Presiden melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu kementerian akan menimbulkan permasalahan yang kompleks baik kepegawaian, anggaran bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan pelaksanaan suatu urusan pemerintahan”.Demikian disampaikan oleh Taufiq Effendi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengawali sambutannya dalam...

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Selesai Akhir 2011

Reformasi birokrasi di seluruh instansi Pemerintah pusat, harus sudah selesai pada akhir tahun 2011. Adapun pelaksanaannya...