JAKARTA - Sempat terunda setahun lantaran opini disclaimer dari BPK, akhirnya Rabu tanggal 18 Juli 2012 lalu, Kementerian Kesehatan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Pencanangan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, disaksikan oleh Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Wakil Ketua Ombudsman RI Azlaini Agus, dan...

JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum lama ini meluncurkan program penilaian mandiri  secara online (self-assesment) pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Upacara peluncuran berlangsung di Kementerian PAN dan RB, Jakarta. Program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi...

YOGYAKARTA – Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno membuka diklat dan workshop analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se Jawa Tengah Angkatan II di Yogyakarta, Senin (18 Juni). Diklat tersebut diikuti 22 instansi pemerintah  daerah dengan peserta sebanyak 154 orang yang...

JAKARTA -- Menteri PAN-RB Azwar Abubakar bertekad pihaknya akan segera menuntaskan masalah tenaga guru, sebagai bagian dari reformasi birokrsi secara keseluruhan. Bila masalah tenaga guru ini tuntas berarti sudah separoh dari masalah birokrasi diselesaikan, katanya menjawab pertanyaan peserta Mitra Gender Summit-Konvensi Nasional Gender 2012 (Pertemuan Tahunan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), pada kamis, 21 Juni 2012  di Auditorium Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia  Jakarta. Pencanangan zona integritas di Kemenkumham ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan ZI oleh Menkumham Amir Syamsudin,  disaksikan oleh Menteri...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, dampak reformasi birokrasi mulai terasa di lingkungan pemerintahan maupun masyakarat, khususnya stakeholders. “Seiring dengan itu meningkat pula harapan terjadinya perubahan mewujudkan birokrasi yang bersih, mampu dan melayani,” ujarnya saat melantik  tujuh pejabat eselon I, II, III dan IV...

JAKARTA – Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN dan RB untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori I dan kategori II secara transparan dan akuntabel. Demikian antara lain kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN dan RB serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di ruang rapat Komisi...

JAKARTA -- Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengharapkan dukungan media massa (pers) terhadap reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga dukungan demi percepatan pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan itu dikemukakan MenPAN-RB kepada para pimpinan media massa dalam acara editors briefing di...

JAKARTA - Meski di kantor-kantor pemerintah masih terlihat adanya aktivitas, namun hal itu tidak selalu berarti pelayanan terhadap masyarakat sudah memenuhi harapan mereka. Setidaknya ada dua hal yang menjadi ukuran apakah birokrasi sudah melayani atau belum, serta masih terjadinya pemborosan. Dari segi pelayanan, apakah pelayanan itu jelas, cepat dan murah...

JAKARTA - Kementerian PAN – RB  kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut.  Laporan Hasil  Pemeriksaan (LHP) diterima oleh Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto, pimpinan 33 kementerian/lembaga dari Ketua BPK RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa (26...

JAKARTA – Menteri PAN dan RB mengemukakan semua pemerintah provinsi di Indonesia dewasa ini sudah mulai sibuk bebenah diri untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Pemerintah provinsi terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya agar paling tidak mendapat predikat C. Sementara untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dinilai oleh MenPAN dan RB masih...

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS. Terkait...