JAKARTA – Tidak banyak orang yang tahu bahwa tanggal 23 Juni adalah Hari Pelayanan Publik Internasional. Padahal penetapan Public Service Day  itu sudah dilakukan tahun 2003 oleh melalui Resolusi PBB Nomor 57/277. Resolusi itu mengimbau seluruh negara anggota PBB untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan semua pihak yang bergerak di sektor...

JAKARTA - Menteri PANRB Azwar Abubakar menegaskan bahwa agen perubahan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. "Ibda' Binafsik ,” ujarnya saat memberikan pembekalan Reformasi birokrasi dalam acara Agent of Change para pejabat eselon III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum di Rumah Perubahan Rhenald Kasali, Selasa petang...

  JAKARTA - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengemukakan, ketika Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) semakin bagus bekerja, semakin sedikit penyimpangan dalam pengelolaan anggaran instansi pemerintah.  Untuk itu SPIP harus menjadi semacam early warning bagi pimpinan unit kerja agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.   “Pimpinan instansi harus memahami risiko...

BOGOR - Kecepatan menangani pengaduan masyarakat merupakan tantangan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kehadiran National Public Complain Handling System (NPCHS), sebuah sistem informasi yang digagas Kementerian PANRB diharapkan bisa menjawab secara cepat pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Deputi...

  JAKARTA - Kementerian PANRB tidak henti-hentinya mensosialisasikan upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).   Setelah digelar di Medan, Makassar, Mataram, Manado, D.I. Jogjakarta, kali ini giliran di Jakarta. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis mengenai Peraturan Menteri PANRB...

PALEMBANG, Deputi Pelayanan Publik selaku Plt. Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Wiharto, beserta Walikota Palembang yang diwakili Sekda Kota Palembang, Perwakilan BPKP, dan Perwakilan Ombudsman, menandatangani Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penyelenggaraan ZI, bersamaan dengan Dirgahayu Kota Palembang ke 1330, yang...

JAKARTA – RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang mengamanatkan pembentukan Inspektorat Nasional,  juga akan membuka  jabatan fungsional baru pengawas internal pemerintah sebagai posisi yang lebih professional dan berintegritas. Dalam RUU yang terdiri dari 8 bab dan 66 pasal ini, bab III dalam pasal 33 sampai 44 mengatur mengenai pengawas...

  JAKARTA – Kementerian PANRB melakukan Medical Chek Up (MCU) bagi para PNS di lingkungan instansi tersebut secara gratis. Kegiatan serupa rencananya akan digelar secara rutin,  setahun sekali. “MCU ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam penyakit yang menghinggapi para PNS, sehingga bisa melakukan pencegahan,” ujar Dokter jaga Kementerian PANRB Evi Kusumawardani.   Dengan MCU bisa...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mempertimbangkan usulan pengembangan Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT). Hal ini disampaikan Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat Jaka Sutisna dalam rapat pembahasan dengan Tim Restrukturisasi Kelembagaan di Polri  yang terdiri dari Kepala Biro Kelembagaan dan Tatalaksana...

JAKARTA – Setelah sempat mengalami perpanjangan waktu pendaftaran seleksi terbuka Kepala Arsip Nasional Republik  Indonesia (ANRI) sebanyak 7 kandidat mengikuti tes penulisan makalah di Kementerian PANRB, Rabu  (19/06).   Para peserta terdiri dari 4 orang dari ANRI, 2 kandidat dari perguruan tinggi, yakni Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Diponegoro, serta satu...

JAKARTA – Meskipun UU Pokok Kepegawaian menetapkan bahwa PNS yang ditetapkan sebagai tersangka mestinya diberhentikan sementara dari jabatannya, namun tampaknya hal itu masih belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Pembiaran itu tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. Salah satu kasus yang masih hangat adalah pelantikan salah satu pejabat di...

JAKART, banyaknya informasi yang berkembang itu harus dilihat apa ada dasar hukum yang mengaturnya. “Sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang pesangon,” ujarnya saat jumpa pers,  baru-baru ini di Jakarta. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, juncto Surat Edaran Kepada...