BANJARMASIN - Sebanyak 69 instansi pemerintah, terdiri dari 63 instansi pusat, 1 pemprov yaitu DI Yogyakarta, dan 5 kabupaten/kota telah melaporkan hasil PMPRB kepada Kementerian PANRB. Dari laporan tersebut, selanjutnya Kementerian PANRB akan mengevaluasi, dan hasilnya bisa dijadikan sebagai acuan bagi daerah-daerah lainnya.  Demikian disampaikan Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN...

JAKARTA – Bukan hanya Rahmat Fajri yang tidak percaya bahwa dirinya dipanggil untuk dilantik menjadi pejabat eselon II di Kementerian PANRB, Kamis (25/04). Hal senada juga dialami oleh Bambang Dayanto Sumarsono, Staf Ahli Bupati Purbalingga. Dia ditelpon Rabu siang (24/04), sehingga masih sempat mengajak isteri dan beberapa sahabatnya untuk menghadiri pelantikannya...

JAKARTA – Rahmat Fajri hampir tak percaya ketika Rabu (24/04) malam mendapat telpon dari Panitia Promosi Terbuka Jabatan Eselon II Kementerian PANRB. Suara telpon dari Jakarta itu mengundang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat ini hadir  ke Jakarta Kamis (25/04), untuk dilantik menjadi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi pada...

  BANJARMASIN - Banyak Daerah kebingungan menghadapi kegiatan pemerintah pusat di daerah, yang terkesan pelaksanaannya kurangnya koordinasi. Untuk itu mereka mengharapkan sinergitas dalam pelaksanaannya. Hal itu diuangkapkan  oleh Kepala BKD Luwu Utara Jumail M.,  salah seorang peserta  Asistensi Pelaksanaan RB Daerah  Regional III, (wilayah tengah) dari 12 provinsi, Kabupaten/Kota  yang diusulkan...

  JAKARTA - Reformasi birokrasi merupakan kebijakan jangka panjang, yang tidak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat, dan hasilnya baru bisa  dilihat paling cepat dua puluh tahun ke depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat seorang Presiden hanya boleh menjabat paling lama dua periode, atau 10 tahun.   Salah satu ganjalan menjelang...

BANDUNG - Dalam suasana politik yang tidak tentu seperti sekarang ini, birokrat jangan sampai terbawa arus dan terombang-ambing, “Akan karam bangsa ini jika birokrat ikut terombang-ambing situasi politik yang tidak menentu,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB, Tasdik Kinanto ketika membuka rapat koordinasi kebijakan sumber daya manusia aparatur di Bandung (26/04).  Untuk...

BANJARMASIN - Komitmen  kuat pimpinan daerah merupakan factor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu,  banyak daerah yang berhasil dalam mengembangkan pelayanan dengan pendekatan kearifan lokal. Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Program PANRB Teguh Widjianarko mengemukakan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB....

JAKARTA – Angin segar yang bertiup terasa menyejukkan panasnya suhu politik yang makin panas di tanah air. Reformasi birokrasi yang menjadi sebuah pertaruhan besar, akan semakin dikuatkan dari sisi peraturan perundangan, yang akan menjadi salah satu pilar dari kebijakan nasional itu.   Percaturan mengenai RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belakangan...

MAKASSAR – Hari Kartini tanggal 21 April telah lewat. Namun Hari Kartini bukan seremoni biasa. Sebagai kaum perempuan kita intropeksi diri, sudah ikut menyumbangkan apa untuk bangsa ini ? Dua srikandi perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhasil mengarungi laut mencapai mercusuar De Brill terpencil di...

BANJARMASIN – Penetapan pilot project reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk membentuk model percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai dengan karakteristik masing-masing, dan keberhasilannya dapat diterapkan pada pemda lainnya yang memiliki kemiripan karakteristik. Deputi Bidang Program dan reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Ismail Mohamad mengemukakan salah satu kebijakan penting dalam percepatan...

SEMARANG – Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang melakukan pembinaan terhadap beberapa desa untuk mengembangkan Primary Health Care (PHC), yang meliputi 8 elemen dasar, yaitu pendidikan kesehatan, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, pelatihan penanganan gawat darurat, dan pemanfaatan tanaman obat. Pembinaan dilakukan dengan pelatihan terhadap...

JAKARTA – Sistem tanggung renteng sangat mungkin diterapkan di instansi pemerintah sebagai upaya untuk memberikan efek jera, khususnya di lingkungan Ditjen Pajak yang memiliki pegawai sekitar 32 ribu orang. Namun untuk mengarah ke sana, diperlukan aturan yang jelas sebagai payung hukumnya. Demikian antara lain dikatakan Direktur Kepatuhan Ditjen Pajak, Dedi...