JAKARTA – Sistem tanggung renteng sangat mungkin diterapkan di instansi pemerintah sebagai upaya untuk memberikan efek jera, khususnya di lingkungan Ditjen Pajak yang memiliki pegawai sekitar 32 ribu orang. Namun untuk mengarah ke sana, diperlukan aturan yang jelas sebagai payung hukumnya. Demikian antara lain dikatakan Direktur Kepatuhan Ditjen Pajak, Dedi...

Perbaikan kemudahan berusaha (doing business) di tanah air sebenarnya bukan hal baru. Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pembersayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  berbagai langkah konkret telah berhasil dilaksanakan. Dengan dilakukan  langkah-langkah nyata penyederhanaan, maka sasaran yang tercantum dalam Inpres Nomor 6...

LOMBOK - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Nuh menyampaikan, ada persepsi keliru di daerah, bahwa tenaga honorer K-2 langsung dapat diangkat menjadi PNS seperti K-1. Persepsi keliru tersebut ditengarai sengaja dikembangkan oleh oknum untuk mencari keuntungan. Ketika ditanya siapa yang terlibat dalam menghembuskan isu yang tidak benar itu,...

JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat SDM yang ditempatkan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selain itu pelayanan yang malam hari diharapkan bisa ditingkatkan lagi, termasuk pelayanan perijinan di PTSP. Hal itu dikatakan Wamen, terkait dengan rencana...

JAKARTA – Kementerian PANRB memfasilitasi dan mendorong Kementerian Dalam Negeri serta Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pelimpahan kewenangan perijinan penuh dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, langkah itu merupakan salah satu dari sejumlah rekomendasi dalam...

JAKARTA - Angkie Yudistia, begitu sumringah ketika namanya disebut sebagai salah satu pemenang penghargaan  Special award for inspiring women in ICT dalam sebuah acara Kartini Next Generation Award 2013 Inspiring Woman In ICT di  Hotel Bidakara-Jakarta Senin malam, 22 April 2013. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring. Betapa tidak,...

JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, sebagai kementerian yang menjalankan tugas dan fungsi pembuat kebijakan tidak boleh reaktif, tetapi harus proaktif, agar kebijakan yang dibuatnya bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari. “Bukannya ada persoalan, baru dibuat aturannya,” ujarnya saat melantik pejabat eselon II Kementerian PANRB di Jakarta,...

JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha  di Indonesia harus dilakukan lebih maksimal. Pasalnya, peringkat  doing business tahun 2013 ini melorot  ke posisi 129 dari posisi tahun 2012 pada peringkat 128, dan 2011 pada peringkat 126. Kenyataan itu membuat Menteri PANRB Azwar Abubakar gemas, dan mengajak seluruh jajaran birokrasi...

    JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi lagi-lagi kedatangan mahasiswa Senin. (22/04). Kali ini gilirannya, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) yang berkunjung untuk belajar bersama.   Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto menyambut hangat kedatangan para mahasiswa tersebut....

JAKARTA – Wamen PANRB Eko Prasojo mendukung langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan pelayanan pertanahan dengan revitalisasi pogram Larasita dan One Day Service. Kalau itu bisa diimplementasikan dengan baik,  hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik. Hal itu dikatakan Eko Prasojo menanggapi pernyataan Kepala BPN Hendarman Supandji  yang mengatakan bahwa...

LOMBOK - Batas Usia Pensiun (BUP) jadi perdebatan antara peserta Rakor SDM Aparatur di Senggigi (24/4) dengan Asdep Penegakan Integritas, Endang Susilowati. Menurut peserta, PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-4  PP Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian PNS, khususnya terkait dengan  kata “dapat diperpanjang” dari BUP 56 tahun untuk jabatan-jabatan...

BANDUNG – Penyusunan road map reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah sebaiknya melibatkan stakeholders. Selain itu, sebelum menyusun road map ini, jauh lebih baik bila dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi.   Hal itu dikatakan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Ismail Mohamad, dalam workshop asistensi penyusunan road map reformasi birokrasi kepada...