Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mulai melakukan gebrakan dalam meningkatkan efektivitas aparatur negara, serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kendati demikian, mantan Wagub Nangroe Aceh Darrussalam ini tidak akan mengganti fondasi yang sudah dibangun pendahulunya, E.E. Mangindaan, yang kini menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Pria kelahiran Banda...
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi pegawai yang menduduki jabatan tertentu, baru kemudian masuk diklat, seperti disinyalir banyak terjadi selama ini. Kebiasaan seperti itu harus dikikis, sehingga fungsi pendidikan dan latihan benar-benar untuk mempersiapkan pegawai menduduki jabatan tertentu. Hal...
JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, hingga 30 Juni 2010 total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat maupun daerah mencapai 4.732.472 orang. Jumlah itu sudah termasuk 920.702 tenaga honorer, dan 53.000 Sekretaris Desa (Sekdes). Demikian data jumlah pamong negara yang diungkapkan BKN dalam rapat dengan Komisi II DPR RI,...
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyiapkan dua rancangan peraturan pemerintah mengenai sistem rekruitmen pegawai dan penilaian pengangkatan dalam jabatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi adanya berbagai praktek kecurangan dalam setiap penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS, terutama di daerah. Selain itu juga untuk mempermudah kontrol...
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melantik 6 pejabat eselon I, dan 7 pejabat eselon II serta 6 pejabat eselon III di jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpinnya, Jumat (11/2). Dengan demikian dua Deputi yang beberapa waktu...
JAKARTA - Pemerintah memudahkan instansi di daerah dalam melakukan perekrutan tenaga honorer. Bahkan seorang lurah pun diperkenankan mengangkat tenaga honorer. Hal ini termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 30 Tahun 2010. Menteri Negara PAN&RB EE Mangindaan mengatakan, turunnya peraturan Kepala BKN itu berkaitan dengan pengangkatan honorer. Sesuai Surat...
Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta ada...
Ambon (ANTARA News) - Koordinator Maluku Media Centre (MMC) Insany Syahbarwaty mengimbau kalangan Pers di Maluku untuk menjadi agen perdamaian, terutama dalam menghadapi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Buru. "Pers harus menjadi agen perdamian di Maluku, apalagi dalam menghadapi...
Kupang (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan, SH.MCL mengapresiasi pihak swasta melalui pemerintah pusat yang telah memberi modal sebesar Rp6,6 triliun untuk membantu percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). "Bantuan tersebut perlu diapresiasi sebagai bentuk perhatian swasta dan pemerintah terhadap masyarakat yang...
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Diah Anggraeni mengatakan, Kemdagri telah merumuskan tiga program percepatan dalam rangka reformasi birokrasi. "Dari 10 program reformasi birokrasi, antara lain terdapat tiga program percepatan Kemdagri untuk diimplementasikan pada 2011," katanya, di Jakarta, Senin.Ketiga program tersebut, yakni layanan pengadaan secara elektronik...
Sentani (ANTARA News) - Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2011 kepada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran Pemerintahan Kabupaten Jayapura diwarnai dengan penandatangan pakta integritas. Penyerahan DPA dilakukan oleh Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos.MM, di Sentani, Kamis.Bupati Jayapura Habel Meklias Suwae, seusai penyerahan DPA dan penandatangan pakta integritas,...
Kupang (ANTARA News) - Pemerintah dan DPR diharapkan segera menyelesaikan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat provinsi kepulauan. Pemerintah pusat juga harus memberikan insentif khusus untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat pertahanan nasional di provinsi-provinsi kepulauan melalui berbagai kebijakan, termasuk di...