JAKARTA - Setelah sempat diskors lebih dari 12 jam, akhirnya rapat paripurna DPR berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi undang-undang di hari-hari terakhir masa bhakti DPR periode 2009 – 2014, Jumat (26/09). Setelah berlakunya undang-undang ini, ke depan tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

JAKARTA – Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam 6 tahun terakhir  terus mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata akuntabilitas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi. Tahun ini ada 9 (K/L) dan pemprov yang mendapat nilai A, yakni 7 K/L dan 2 provinsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

    SUMEDANG  – Jumat (19/09) malam,  merupakan hari yang sangat mengesankan bagi kalangan jurnalis peliput reformasi birokrasi. Malam itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar bercengkerama, bercerita, bernyanyi, dan makan tahu Sumedang dan minum bandrek bersama jurnalis beserta keluarga di Kampung Toga, sebuah tempat wisata...

  JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi PemerintahanAdpem)  akhirnya diparipurnakan hari ini, Kamis (25/09) setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR Rabu malam. RUU ini akan diparipurnakan untuk disahkan menjadi undang-undang, bersama dengan 9 RUU lain yang juga sudah melalui tahapan serupa.   Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara...

  JAKARTA – Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam 6 tahun terakhir  terus mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata akuntabilitas kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, nilai akuntabilitas kementerian/lembaga tahun 2014 ini 63,18, meningkat 1,04 dibanding...

    Mataram - Minggu pagi yang cerah dan hati merasa bahagia sekaligus bangga karena pagi ini kami menerima kunjungan Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Republik Indonesia Mirawati Sudjono dimarkas Kampung Media Narmada sekaligus menjadi tempat pengelolaan PLIK SP, setelah tadi malam Kepala Kampung Media Fairuz Abu Macel menghubungi via...

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menegaskan, dalam memperbaiki implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) membutuhkan sinkronisasi berbagai kebijakan, yang diawali oleh konstruksi dan pemahaman yang sama dalam bidang perencanaan, penganggaran, maupun manajemen kinerja.   “Saya ingatkan kepada Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PANRB untuk sesegera mungkin menyelesaikan...

    JAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di DIY dilaksanakan melalui teknologi informasi berbasis web. “Dalam fase perencanaan kinerja, dimulai dengan membangun dan melaksanakan sistem aplikasi berbasis web yang disebut Jogja Plan,” ujarnya dalam seminar nasional akuntabilitas kinerja di Jakarta,...

 JAKARTA – Pemerintah membuktikan keseriusannya dalam perbaikan pelayanan publik, baik pelayanan  dasar maupun kemudahan berusaha (ease of doing business). Sejak ditetapkannya kedua jenis pelayanan publik tersebut menjadi quick wins nasional reformasi birokrasi oleh Wapres RI Boediono Oktober 2013, kini hasilnya sudah jauh berubah. Diawali dengan janji dari masing-masing instansi yang...

  JAKARTA – Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka peluang semakin meningkatnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait  dengan kebijakan-kebijakan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian PANRB sendiri belakangan ini juga menghadapi gugatan dari para pihak, baik individual maupun kelompok.   Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA - Top 33 inovasi pelayanan publik siap bertarung di ajang kompetisi internasional United Nation Public Service Award (UNPSA) tahun 2015. Ke-33 inovator pelayanan publik tersebut terus mempersiapkan diri, terutama dalam penyusunan rancangan proposal setelah belajar dari pengalaman tahun lalu. Selain itu, finalis UNPSA tahun 2014 juga dipersiapkan untuk maju lagi ke ajang...

JAKARTA – Salah satu syarat terealisasinya reformasi birokrasi adalah adanya pemetaan bisnis yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan dilaksanakan oleh orang-orang berkompeten. Perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien.   Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik...