JAKARTA – Menuangkan kebijakan ke dalam peraturan perundangan tidak semudah membuat kebijakan itu sendiri. Adanya kepentingan, tak jarang membuat kebijakan yang dibuat oleh pimpinan puncak menjadi tidak harmonis di level pelaksana.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengakui, harmonisasi peraturan perundang-undangan...
JAKARTA – Menuangkan kebijakan ke dalam peraturan perundangan tidak semudah membuat kebijakan itu sendiri. Adanya kepentingan, tak jarang membuat kebijakan yang dibuat oleh pimpinan puncak menjadi tidak harmonis di level pelaksana.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengakui, harmonisasi peraturan perundang-undangan...
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mendorong masyarakat untuk berani mengadukan atau menyampaikan keluhannya apabila mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam pelayanan publik. “Sekarang kami sedang membangun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi mulai dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” ujar...
SUKABUMI – Setelah melakukan inspeksi mendadak ke Polresta Sukabumi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengunjungi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (01/11).
“Pastikan negara hadir di tengah masyarakatnya dengan melakukan pelayanan yang optimal. Jangan sampai ada keluhan dari masyarakat,”...
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam menindaklanjuti pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019, ada dua tahapan penataan kelembagaan yang harus ditempuh. Tahap pertama adalah penataan sementara atau transisi, kemudian ditindaklanjuti dengan tahap kedua yaitu penataan penuh.
Pembentukan kabinet periode ini mengalami perubahan konfigurasi...
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddi Chrisnandi mengingatkan kembali agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memerangi korupsi secara total. Sementara Lembaga Administrasi Negara (LAN) diminta agar diklat yang dilakukan mengarahkan pada pengembangan revolusi mental aparatur negara di Indonesia.
Penegasan itu diucapkan Yuddy Chrisnandi saat...
SUKABUMI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polresta Sukabumi, Sabtu (01/11). Yuddy memastikan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara tetap berlangsung walaupun di hari libur.“Aparatur negara itu digaji dari APBN, yang berasal uang rakyat. Jadi kita harus benar-benar melayani...
BANTEN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa era birokrasi priyayi sudah berakhir. Aparatur negara digaji dari uang negara untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani.
“Kami datang ke sini untuk memastikan, apakah saudara-saudara mendapatkan pelayanan yang baik atau belum,” ujar Menteri di...
BANTEN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada masyarakat, untuk melihat moratorium CPNS yang akan dilaksanakan pemerintah ini bukan sebagai momok yang menakutkan. "Moratorium itu memikirkan kembali sebuah kebijakan apakah layak, bisa diteruskan atau tidak?" ujarnya menjawab wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya...
JAKARTA – Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mengikuti kompetisi kompetisi inovasi pelayanan publik 2015. Pemenangnya akan diikutsertakan ke kontes pelayanan publik dunia, yakni United Nations Public Service Award (UNPSA) tahun 2016.
“Semakin banyak inovasi pelayanan publik yang ikut kompetisi...
JAKARTA – Sehari setelah dilantik menjadi Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi langsung mengajukan surat pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Hanura. Surat pengunduran diri itu ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura, dengan tembusan ditujukan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, menkopolhukam, Mensesneg, dan...

