Masyarakat Minta PNS Berkomitmen Melayani

wamendiseminarnasionalbpkp JAKARTA - Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan Pegawai negeri Sipil (PNS)  harus berkomitmen  melayani, berorientasi pada outcomes bukan pada proses, bersih dari korupsi,  demikian  disampaikan pada acara seminar nasional  yang diselenggarakan BPKP,  (16/05) di Jakarta. Menurut  Eko Prasojo, tantangan besar yang harus diselesaikan guna mendapat aparatur yang berdaya saing,...

Wamen PANRB Setujui, 2 Pegawai Pajak di Pecat

wamenreporter JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menegaskan bahwa dua pegawai pajak Jakarta Timur yang ditangkap tangan oleh penyidik KPK , akan segera dipecat, tidak ada kompromi, demikian dikatakan di gedung KPK, Kuningan kemarin. Penangkapan ini, menurut Fuad Rahmany merupakan buah kerja keras dalam hal pengawasan dalam menjalankan program reformasi...

Pencanganan ZI ibarat Peletakan Batu Pertama

zi-yogyakarta YOGYAKARTA - Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) ibarat peletakan batu pertama pada sebuah bangunan yang bernama reformasi birokrasi. Jadi masih ada lagi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan sebuah bangunan yang kuat dan utuh.   “Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap pimpinan instansi pemerintah yang didukung oleh setiap jajarannya,” ujar  Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto ketika menyaksikan  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju...

SKP Tak Tercapai, PNS Siap-siap Terima Sanksi

skpJAKARTA – Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan, dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai. Setiap akhir tahun akan ketahuan, sampai di mana capaian kinerjanya. Jangan lagi berpikir bahwa atasannya akan memaklumi dan memaafkan, kalau capaian kinerjanya selama setahun jeblok. Pasalnya, SKP yang ditandatangani setiap awal...

BPPT Cirebon Terapkan Pelayanan One Day Service

BPPT  CIREBON - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon telah menerapkan pelayanan One day service terhadap 39 jenis layanan perizinan tanpa  dipungut biaya. Dengan layanan ini status hukum pengusaha kecil dan menengah mampu ditingkatkan, sehingga dipercaya untuk mencari kredit bank. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Sukma Nugraha, mengatakan, dulu membuat SIUP...

Mesin Jaman Kolonial, Birokasi Tak Bisa Tinggal Landas

wamenpanrb ekoprasojoSAMARINDA - Reformasi Birokrasi sebuah keniscayaan tidak bisa ditawar lagi, dan harus menjadi sebuah gerakan nasional. Tanpa ada reformasi yang sungguh-sungguh, kita akan berulang pada problem yang sama dari satu dekade ke dekade berikutnya. Namun haus diakui bahwa mesin birokrasi merupakan produk jaman colonial, yang sampai sekarang  tidak banyak berubah.  ...

Status Quo, Tantangan Terbesar Reformasi Birokrasi

wamenpanrb-SAMARINDA – Resistensi dari orang yang tidak menginginkan perubahan (status quo) merupakan  tantangan tebesar reformasi birokrasi. Mereka akan menggalang kekuatan tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap perubahan. Padahal di pihak lain, masyarakat tidak sabar ingin segera menikmati buah reformasi birokrasi.   Pada dasarnya orang tidak ingin berubah,  apalagi bagi mereka yang sedang...

Dukung Rencana Jokowi Bentuk Badan Perijinan

investasi   JAKARTA – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang akan membentuk sebuah Badan yang akan menangani seluruh perijinan merupakan angin segar bagi dunia usaha di Ibukota, yang diharapkan bisa berimbas ke seluruh nusantara. Langkah ini diharapkan bisa menjadi awal yang baik  dalam upaya mendongkrak peringkat kemudahan berusaha (doing business) di tanah air....

Tak Ada SKP, Tunjangan Kinerja Batal

tunjangankinerja     JAKARTA - Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi dan telah menerima tunjangan kinerja (TK) tidak bisa berleha-leha. Pegawai harus memiliki kinerja yang terukur,  melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46/2011. “Tunjangan kinerja bagi pegawai kementerian/lembaga bisa kita batalkan, kalau tidak memiliki SKP,” ujar Wakil Menteri...

Lagi, BAPEK Pecat 64 PNS

menpanrb azwar abubakar JAKARTA – Lagi, 64 Pegawai Negeri SIpil (PNS) kena sanksi pemecatan. Mereka berasal dari 25 instansi pusat, dan 39 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut 20 PNS diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), ada yang diberhentikan atas permintaan sendiri.   Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan, lebih dari separuh PNS yang dipecat tersebut  akibat melanggar...

Usut Tuntas Rekening Gendut Polisi Sorong

MenPANRB JAKARTA - Beberapa waktu yang lalu, diadakan razia perut gendut untuk para anggota polisi. Saat ini bukan perutnya saja yang gendut untuk dirazia, akan tetapi rekening yang gendut juga ikut dirazia. Seorang anggota kepolisian daerah Papua berpangkat Ajun Inspektur Satu diduga memiliki rekening bernilai Rp 900 miliar. Aiptu Labora Sitorous diduga...

Tunjangan Fungsional Penyuluh KB akan Disesuaikan

Screen shot 2013-05-13 at 4.39.40 PMJAKARTA – Pelan tapi pasti, upaya mengangkat jabatan fungsional terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan tunjangan. Salah satunya, adalah tunjangan fungsional penyuluh keluarga berencana (KB) yang segera ditingkatkan.   Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan tunjangan jabatan fungsional penyuluh KB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (13/05)....

Rapat Koordinasi SDM Aparatur di Bali

webPada tanggal 7 Mei 2013, diselenggarakan rapat koordinasi kebijakan sumber daya manusia aparatur Kementerian PANRB di Sanur, Bali. Acara yang diselenggarakan di Hotel Inna Bali Beach Hotel tersebut menjadikan berbagai permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia aparatur sebagai fokus utama. Sebagaimana diketahui, sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama...