Listrik Sering Terganggu - Gubernur Jatim Ngadu Ke GM PLN Jatim

Surabaya, Seruu.com -  Masih bermasalahnya listrik di Jatim dimanfaatkan betul oleh Gubernur Jatim Soekarwo untuk mengadu kepada GM PT PLN Distribusi Jatim yang baru. Dihadapan GM PT PLN Distribusi Jatim Hariyanto, Soekarwo minta PT. PLN Distribusi Jawa Timur segera menyelesaikan permasalahan kelistrikan terutama untuk kepentingan industri sebesar 960 megawatt yang sempat...

Gubernur Sulawesi Tenggara Tes Urine

Kendari, Seruu.com - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, melakukan tes urine untuk memelopori pejabat setempat melakukan hal yang sama sebagai contoh kepada masyarakat agar semua warga bisa bebas narkoba. Tes urine yang dilakukan Nur Alam di rumah jabatan gubernur Sultra ini juga diikuti sejumlah pejabat unsur pimpinan daerah Sultra, yakni...

Pusat Tunggu Data Honorer II Dari BKD - Dibahas Akhir Januari

JAKARTA--Formasi tenaga honorer kategori II akan dibahas pemerintah bersama DPR RI pada 31 Januari mendatang. Kategori II ini dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Nomor 5 Tahun 2010 adalah honorer yang bekerja di bawah tahun 2005, tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Wakil Ketua Komisi II DPR...

"BPKP Menjadi Lembaga Penjamin Berhasilnya Reformasi Birokrasi, Harus Siap Dijadikan Contoh"

Ungkapan MenPAN, EE Mangindaan tersebut membuka pelaksanaan Rapat Kerja BPKP Tahun 2011 yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP, tanggal 23 – 25 Januari 2011. Bertempat di Aula Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor pada hari Minggu, 23 Januari 2011 telah dibuka Acara Rapat Kerja BPKP 2011. Rapat kerja BPKP ini mengangkat tema mengenai...

Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar: BPPT Siap Sukseskan e-Vote

Meluasnya akses internet saat ini membuat pemerintahan di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pusat informasi bagi masyarakat secara lebih efektif. Nantinya, sistem pemerintahan tradisional yang identik dengan paper-based administration pun perlahan mulai ditinggalkan. Tuntuntan masyarakat agar pemerintah segera menyediakan akses layanan publik yang lebih...

Standar Gaji Pejabat - DPR: Seharusnya Ada UU Standar Gaji Pejabat Negara

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan seharusnya ada Undang Undang yang mengatur standar gaji untuk pejabat negara. Menurut Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR, standardisasi tersebut untuk mencegah terjadinya disparitas atau kesenjangan gaji antar pejabat lembaga tinggi negara. Taufik menjelaskan bagaimana di beberapa Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang...

Pegawai Negeri Pengguna Joki Pantas Dipecat

Minggu, 23 Januari 2011 | 19:12 WIB TEMPO Interaktif, Makassar -  Pengamat masalah pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Kausar Bailusi berpendapat pegawai negeri yang menngunakan jasa joki saat ujian kenaikan pangkat pantas dipecat. Menurut dia, sangksi pemecatan sangat pantas untuk seorang aparat negara yang berperilaku semacam itu. “Pemerintah harus konsisten menjalankan...

Mencerahkan Gerakan Reformasi Birokrasi

  Tanggal 20 Januari 2011 lalu Korea International Cooperation Agency (KOICA) Indonesia bekerjasama dengan kantor Kementerian...

Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Negara Berdampak Positif Pada BKN

Pengembangan karir dilakukan berdasarkan pemetaan potensi masing-masing pegawai.  Pemetaan potensi adalah peta dan uraian kualitas individu, kekuatan, kelemahan seorang pegawai agar ia dapat bekerja secara maksimal. Diharapkan, pada masa mendatang BKN dapat membuat kebijakan secara umum di bidang kepegawaian dengan pemetaan potensi PNS yang lebih komprehensif  Demikian sambutan yang diberikan...

Komisi II DPR RI Tetapkan 9 Anggota Ombudsman 2011-2016

Posted by admin on January 23, 2011 Ahok.Org (23/01) – Setelah selama tiga hari menjalani uji kelayakan dan kepantasan, Komisi II DPR meloloskan 9 dari 18 calon melalui pemungutan suara, serta mempercayakan posisi ketua dan Wakil Ketua kepada Danang Girindrawardana dan Hj. Azlaini Agus. Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan sebanyak...

Menkeu: Kementerian Lembaga Baru Hemat Rp11 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan saat ini Kementerian Lembaga baru menyanggupi melakukan penghematan anggaran sebesar Rp11 triliun apabila Inpres penghematan anggaran mulai diberlakukan. "Kita ingin pencapaian penghematan kurang lebih Rp20 triliun, dan dari proses semua Kementerian Lembaga ke atas, kelihatannya baru tercapai Rp11 triliun," ujarnya saat...

Komisi I DPR Desak KIP Susun Program Terencana

Komisi I mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) membuat perencanaan yang efektif dalam menggunakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, mengingat dana yang diberikan kepada KIP cukup besar dan dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Hal tersebut mengemuka saat RDPU Komisi I DPR RI dengan Komisi Informasi Pusat, di gedung Nusantara II, Senin, (24/1)             ...

MK Luncurkan LPSE

JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),  Kamis (13/1). Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, turut hadir dalam peluncuran ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),...