ilustrasi   JAKARTA – Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun...

  Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016....

Mempertimbangkan bahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta...

Menteri PANRB Saat Blusukan di RSUD Ambarawa (29/04) Beberapa Waktu Lalu.   JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi (FK3) PANRB. Kali ini, acara dimaksud akan diselenggarakan di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016....

    Dengan pertimbangan dilaksanakannya reformasi birokrasi, dan dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pemerintah memandang  perlu diberikan Tunjangan Kinerja. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal  3 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai...

Menteri Yuddy mengisi buku tamu di Puskesmas Telinga Atas, Manado, Kamis (12/05) MANADO - Usai membuka acara Forum Koordinasi, Komunikasi, dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FK3PANRB), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan blusukan ke sejumlah pelayanan publik di Kota Manado dan Bitung. Didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi (tengah) memberikan keterangan kepada pers, usai teleconference di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (17/05).   JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta agar para petugas pemasyarakatan terus meningkatkan kemampuan serta informasi terkini. Pasalnya,  jumlah petugas Lapas yang ada di Indonesia...

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas. Saat ini, Rancangan RPP tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016...

Menteri Yuddy melakukan pertemuan dengan Kapolda Sulut dan jajarannya, usai pembukaan FK3PANRB di Manado, Kamis (12/05)   MANADO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan ada pengabaian terhadap laporan masyarakat yang dilakukan Polda Sulawesi Utara. Polda Sulut pun diminta melakukan introspeksi untuk memperbaiki pelayanan publik...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memimpin rapat di ruang Majapahit Kementerian PANRB, Senin (16/05)   JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendorong percepatan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai jembatan bagi terwujudnya postur ideal ASN guna mendukung Nawacita yang menjadi program prioritas Kabibet Kerja dibawah kepemimpinan...

  Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  (Kemristek Dikti), pemerintah memandang bahwa tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 perlu disesuaikan. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo...

Didid Noordiatmoko   MANADO - Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sulawesi Utara dinilai belum berjalan secara maksimal. Hal ini tercermin dari belum adanya pelaporan yang bisa menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten/Kotanya, yakni Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi...