Foto: kar/HUMAS MENPANRB
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menghadiri acara Pembukaan Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Indeks Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Indeks Pembangunan Hukum adalah instrumen yang krusial dalam memastikan bahwa pembangunan hukum berlangsung secara terarah terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya hal ini merupakan cerminan dari keseriusan Indonesia sebagai negara dalam menegakkan supremasi hukum.
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) ini diharapkan bisa menjadi forum sinkronisasi dan platform untuk meratifikasi langkah, memperkuat disiplin data, memperjelas tindak lanjut, serta menegaskan bahwa pembangunan hukum merupakan agenda nasional yang memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wamenko Kumham Impas Otto Hasibuan; Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto; Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen; serta tamu undangan lainnya.
Hadir mendampingi Wakil Menteri PANRB, Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Politik & Hukum Tri Atmojo Sejati serta Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB Akhmad Hasmy.
