JAKARTA – Melalui Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus), Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mampu mendongkrak produktivitas peternak sapi tradisional. Populasi ternak sapi meningkat terus sejak tahun 2015-2017, seiring meningkatnya inseminasi buatan serta jumlah akseptor Induk Betina (IB) sapi. Pada tahun 2105, populasi sapi tercatat...

Menteri Syafruddin didampingi Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Wagub Kepri Isdianto, Kapolda Kepri , Andap Budhi Revianto, dan Walikota Batam Muhammad Rudi meresmikan MPP Batam, Kamis (20/09).   BATAM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia harus memberikan manfaat...

Menteri PANRB Syafruddin JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang obyektif, transparan, jujur, adil, bersih, dan tidak ada suap atau KKN dalam proses seleksi. Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus melakukan sosialisasi dan diseminasi melalui berbagai media yang ada....

Menteri PANRB Syafruddin dalam kunjungan kerja ke KBRI Arab Saudi, di Riyadh, Minggu (23/9/2018). RIYADH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Syafruddin menyatakan pelayanan petugas dan aparat KBRI di Riyadh yang bekerja 1x24 jam dan terus berupaya semaksimal mungkin melayani seluruh warga negara Indonesia di Kerajaan Arab...

Menteri Syafruddin saat memberikan pengarahan kepada pejabat dan pegawai BP Batam di Batam, Kamis (20/09).   BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mendorong BP Batam agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan Data Center yang ada di BP Batam diharapkan dapat mendukung operasional Mal Pelayanan Publik dengan...

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Surabaya, Rabu (19/09). SURABAYA - Mulai tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengedepankan transfer pengetahuan atau replikasi inovasi pelayanan publik. "Kami menjadikan replikasi sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024," ujar Deputi...

Menteri Syafruddin saat memberikan keterangan kepada wartawan di KSP, Jumat (21/09).   JAKARTA - Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. “Seleksi PPPK akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018...

  JAKARTA – Sejak diterapkan inovasi yang diberi nama ‘si LaKan Deh’ pada tahun 2015, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah sebanyak 5 kali sejak tahun 2013, dan kenaikan peringkat penilaian SAKIP menjadi BB pada tahun 2017. Inovasi yang masuk...

  JAKARTA -  Sebagai tindak lanjut dari penyerahan formasi CPNS tahun 2018,  kementerian/lembaga/pemerintah daerah, diwajibkan untuk mengumumkan lowongan penerimaan CPNS di masing-masing instansi, baik melalui portal instansi maupun media massa lainnya. Hal itu diperlukan agar masyarakat luas mengetahui, dan bagi yang berminat mendaftarkan diri dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan sebelum...

Usai meresmikan MPP Batam, Menteri PANRB Syafruddin menjadi saksi pernikahan Habib Fauzi dan Jumiati di salah satu fasilitas layanan yang disediakan MPP Batam, Kamis (20/09).   BATAM – Habib Fauzi (25) mengaku kaget saat melangsungkan ijab kabul dengan Jumiati di Mal Pelayanan Publik  (MPP) Batam, Kamis (20/09). Betapa tidak, tanpa...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Pemberian Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. SURABAYA – Pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, diangkat dan dijadikan program nasional. Selain itu, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah harus...

JAKARTA – Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Riau menduduki peringkat kurang memuaskan perihal Penetapan Peringkat dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), berdasarkan Kepmendagri Nomor 120-4761 Tahun 2014 dan Kepmendagri No. 120-10421 Tahun 2016. Keputusan tersebut menjadi evaluasi Pemerintah Prov. Riau untuk memperbaiki sistem penyusunan, dan kualitas data LPPD pada...