Tinggal 36 Nama, Alvin Lie, Laode Ida, Adrianus Meliala Lolos Seleksi Calon Ombudsman RI

Ombudsman Oleh: Humas ; Diposkan pada: 5 Oct 2015 Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman RI masa jabatan 2016-2021 mengumumkan 36 nama yang lolos seleksi Profile Assesment, yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, 21-22 September lalu. Di antara ke-36 nama yang lolos dari 72...

Lahir Dari Rakyat, Presiden Jokowi: TNI Tidak Boleh Sakiti Rakyat, Menjauh Dari Rakyat

Inspeksi Presiden Jokowi melakukan inspeksi pasukan pada upacara HUT ke-70 TNI, di Cilegon, Banten, Senin (5/10) pagi Oleh: Humas ; Diposkan pada: 5 Oct 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, sejarah mencatat bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari ‘rahim’ rakyat. Untuk itu, TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat,...

Menteri Keuangan Terbitkan Aturan Mengenai Hak Keuangan Dan Fasilitas Jabatan Wakil Menteri

Wakil Menteri Oleh: Humas ; Diposkan pada: 1 Oct 2015 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 21 September 2015 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/MK. 02/2015 tentang...

Kepala BKPM: Izin 3 Jam Untuk Investasi Minimal Rp 100 Miliar Atau Serap 1000 Tenaga Kerja

300915 Franky BKPM Kepala BKPM Franky Sibarani Oleh: Humas ; Diposkan pada: 30 Sep 2015 Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, izin investasi yang diselesaikan dalam masa 3 (tiga) jam sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution itu menghasilkan 3 produk,yaitu izin prinsip itu sendiri, akta perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memproses...

Serapan Anggaran Baru 47%, Presiden Jokowi Dorong Percepatan Pengadaan Barang Dan Jasa

rupiah Hingga 25 September 2015, dari total pagu anggaran seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 75,5 triliiun baru terealisasi sebesar Rp374,18 triliun atau 47,04 persen. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga serta gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Instruksi itu...

Besok, Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Presiden Joko Widodo upacara Oleh: Humas ; Diposkan pada: 30 Sep 201Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila,  di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis (1/10) besok pukul 08.00 WIB. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melalui  surat edaran tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada...

Paket Kebijakan Sektor Keuangan: Dari Insentif Pajak Sampai Turun Pajak Deposito Dollar

290815 m3nkeu seskab Menkeu Bambang Brodjonegoro berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum menyampaikan Paket Kebijakan II September 2015 di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9) sore. Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015  Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyampaikan 4 (empat) hal terkait Paket Kebijakan II September 2015 di sektor keuangan.  Pertama, mengenai  approval terhadap tax allowance...

jamur Tiram bawa Ni Wayan Purnami Rusadi Melenggang Ke Italia

Purnami Rusadi Ke Italy 9 Purnami Rusadi saat bertatap muka dengan Sekda Kota DenpasarA.AN Rai Iswara, Rabu (30/9) di Kantor Walikota Denpasar DENPASAR - Lahan sempit bukan menjadi halangan untuk bertani. Dengan penerapan teknologi dan sentuhan inovasi pertanian di lahan sempit justru memberikan hasil yang memuaskan. Seperti dilakukan salah satu teruni Denpasar Ni Wayan Purnami Rusadi, yang...

Presiden Jokowi: Langkah Terobosan Atasi Kendala Berinvestasi Akan Terus Berlanjut

290915 Presiden Pimpin Ratas1 Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9) Oleh: Humas ; Diposkan pada: 30 Sep 2015Meskipun telah meluncurkan paket deregulasi dan debirokratisasi melalui Paket Kebijakan Tahap I pada 9 September lalu,  dan Paket Kebijakan Tahap II pada 29 September kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematikan langkah-langkah terobosan...

Inilah Paket Kebijakan Yang Lebih ‘Nendang’: Izin Investasi Di Kawasan Industri Cukup 3 Jam

290915 Menko Perek Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan hasil rapat tentang investasi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9) sore. Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015 Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah hari Selasa (29/9) ini kembali mengumumkan Paket Kebijakan Tahap II, yang diharapkan lebihnendang, dan diharapkan gampang ditangkap oleh publik dan...

Belum Lancar Bahasa Inggris, yang Penting Pede...

Pelatihan bahasa Inggris menjadi wadah memacu rasa percaya diri   -How are you? -I’m verry busy today. I came late to my office because there was something to do. We have  problem in one of Surabaya Sub-district.   Begitulah penggalan percakapan antara pengajar kursus bahasa Inggris dengan Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya Eddy Christijanto. Eddy belum terlalu...

Sebelumnya Perlu 2-4 Tahun, Izin Investasi Di Sektor Kehutanan Kini Paling Lama 15 Hari

Menteri Siti 1 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Seskab Pramono Anung menyampaikan deregulasi sektor kehutanan, di Jakarta, Selasa (29/9) sore Diposkan pada: 30 Sep 2015 Mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Tahap II September 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan pemangkasan proses perizinan investasi yang luar biasa. Jika sebelumnya izin...

Terapkan ‘Whistle Blowing System’, Setkab Lindungi Pengadu Dalam Pengadaan Barang/Jasa

290915 WBS Setkab jpg Inspektur Sekretariat Kabinet, Wawan Gunawan M.Si, membuka sosialisasi Whistle Blowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa, di Jakarta, Selasa (29/9). Sekretariat Kabinet (Setkab) tercatat menjadi salah satu kementerian/lembaga yang telah menggunakan Whistle Blowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Sekretariat Kabinet, Wawan Gunawan M.Si,...