Menko Polhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8) siang. (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang berkembang tentang pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum, sehingga memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8) siang, menanggapi aksi unjuk rasa berbuntut kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua.

“Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini,” tegas Wiranto.

Menko Polhukam secara khusus memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang secara terbuka menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu.

“Saya juga mengapresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini, dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing,” sambung Wiranto.

Tidak lupa Menko Polhukam Wiranto juga menyampaikan apresiasi kepada Forkompimda Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kepada seluruh masyarakat, Menko Polhukam mengimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat.

“Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah,” tegas Wiranto.

Menko Polhukam juga meminta kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat. (SM/ES)

Plt. Kepala BPIP Haryono berfoto bersama narasumber seminar nasional “Pancasila Sebagai Platform Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kota Surakarta, Jateng, Senin (19/8) pagi. (Foto: Deny S/Humas)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema, “Pancasila sebagai Platform Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” di Auditorium GPH Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (19/8).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono menegaskan, bahwa pembangunan bangsa sesuai Pancasila, menurut Haryono, di masa depan bukan hanya milik orang tua tapi juga anak muda.  “Kami punya pogram Mutiara Pancasila. Salah satunya saat meninjau apa yang dilakukan oleh penemu ikan mujaer yang melakukan eksperimen sebanyak 11 kali sebelum sukses,” ujarnya.

Inovasi dan daya cipta, menurut Haryono, untuk menjadikan Indonesia maju di masa depan.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimun dalam sambutan menyampaikan apresiasi terkait forum seminar kali ini. “Pancasila platform pembangunan. Pancasila sesuai dengan karakter Bangsa yang terdiri dari berbagai suku yang hidup dan berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menurut Wagub, sudah lengkap yakni keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial yang kesemuanya tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Ibarat sebuah rumah, Pancasila adalah pondasinya dan tiangnya adalah UUD 1945,” tambah Wagub.

Sebagai ideologi terbuka, menurut Wagub, Pancasila sebagai sumber semangat untuk menghadapi krisis dan tantangan persatuan. Pancasila juga sebagai landasan berpolitik dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Sistem ekonomi Pancasila harus dikembangkan berdasarkan asas kekeluargaan,” ujar Wagub seraya menyampaikan bahwa harus menghindari sistem ekonomi monopoli.

Sementara sistem pertahanan dan keamanan semesta, menurut Wagub, diselenggarakan secara terarah, berlanjut dan dilaksanakan untuk melindungi rakyat.

Generasi muda, lanjut Wagub, diharapkan memiliki kemampuan dan tanggap sesuai cita-cita pembangunan sesuai Pancasila.

Sesi Diskusi 

Saat diskusi sesi pertama, Sudhamek menjelaskan tentang karakteristik pemimpin Pancasila yang mau belajar dan memiliki sikap gotong royong.

Pada kesempatan materi lainnya, Yuniarto Wijaya menyampaikan bahwa salah efek pertarungan politik identitas berada di perkotaan atau kaum terdidik.

“Saat krisis keuangan, pasca krisis akan menemui keseimbangan lagi namun hingga kini belum mencapai titik keseimbangan secara global,” ujar Yunarto seraya menyampaikan kegalauan berada di kelas menengah dan ke atas.

Sebagai informasi acara seminar kali ini juga berlangsung di 12 titik lokasi sekitar kampus UNS.

Turut hadir dalam acara kali ini Wagub Jateng Taj Yasin Maimun, Dewan Pengarah BPIP Sudhamek dan Wisnu Bawa Tenaya, Plt. Kepala BPIP Haryono, Rektor UNS Jamal Wiwoho, Budayawan Taufik Kahzen, Peneliti Yunarto Wijaya, Tokoh masyarakat Jack Harun, Inspektur Setkab Wawan Gunawan, dan Karo Umum Setkab Suparti. (EN/DNS/ES)

Menristekdikti Mohammad Nasir usai mengumumkan hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019, di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mengumumkan hasil pemetaan atau klasterisasi perguruan tinggi Indonesia yang berada di bawah naungannya. Hasilnya, Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati peringkat pertama, disusul Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Universitas Indonesia atau UI (Jakarta).

Menristekdikti Mohamad Nasir sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenristekdikti menyampaikan, klasterisasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi Kemenristekdikti untuk memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi tersebut.

“Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia,” kata Mohamad Nasir saat mengumumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019 sekaligus meluncurkan Buku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNB), di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam rangka mengapresiasi beberapa perguruan tinggi dengan ranking tertinggi, menurut Nasir, Kemenristekdikti saat ini mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan endowment fund atau dana abadi untuk dialokasikan bagi riset di perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

“Kami ingin ajukan skema, siapa yang bisa masuk itu akan ada endowment fund yang kami bangun, kami ajukan ke Presiden, saya mohon Rp10 triliun untuk awal, supaya nanti kita bisa kembangkan untuk riset di perguruan tinggi tersebut, tapi bagaimana mekanismenya nanti kami akan atur. Ini bagaimana kita dorong perguruan tinggi kita bersaing lebih baik,” ungkap Menristekdikti.

Pada kesempatan ini, Menristekdikti menegaskan kembali tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), yang terpenting adalah kualitasnya. Menteri Nasir mengapresiasi beberapa PTS yang mampu bersaing dengan PTN dan berada pada klaster 2.

Basis Output

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Patdono Suwigno, menjelaskan pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis Output – Outcome Base, yaitu dengan melihat Kinerja Masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses (25%), serta Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output (25%), dan Outcome (35%).

Penambahan indikator baru tersebut sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespon perkembangan zaman, terutama revolusi industri keempat dan kebutuhan tenaga kerja.

“Dengan perubahan penilaian kinerja perguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan perguruan tinggi didorong untuk lebih menekankan produk atau luaran pendidikan tinggi yang berkualitas yaitu dengan pemberian bobot output yang lebih besar dari bobot input Patdono Suwignjo.

Pada tahun 2019, Kemenristekdikti mengeluarkan hasil klasterisasi perguruan tinggi dalam dua (2) kategori yaitu kategori Perguruan Tinggi Non-Vokasi (pendidikan akademik), yang terdiri dari Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, dan kategori Perguruan Tinggi Vokasi, yang terdiri dari Politeknik dan Akademi.

Perguruan Tinggi Non-Vokasi dengan jumlah sebanyak 2.141 perguruan tinggi dibawah Kemenristekdikti diperoleh 5 (lima) klaster perguruan tinggi Indonesia dengan komposisi Klaster 1 berjumlah 13 perguruan tinggi; Klaster 2 berjumlah 70 perguruan tinggi; Klaster 3 berjumlah 338 perguruan tinggi, Klaster 4 berjumlah 955 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 765 perguruan tinggi.

Berikut adalah seratus perguruan tinggi non-vokasi dengan ranking tertinggi di Indonesia pada 2019:

1.Institut Teknologi Bandung (skor 3.671 – klaster 1)
2.Universitas Gadjah Mada (skor 3.594 – klaster 1)
3.Institut Pertanian Bogor (skor 3.577 – klaster 1)
4.Institut Teknologi Sepuluh Nopember (skor 3.462 – klaster 1)
5.Universitas Indonesia (skor 3.401 – klaster 1)
6.Universitas Diponegoro (skor 3.207 – klaster 1)
7.Universitas Airlangga (skor 3.056 – klaster 1)
8.Universitas Hasanuddin (skor 3.036 – klaster 1)
9.Universitas Brawijaya (skor 2.948 – klaster 1)
10.Universitas Padjadjaran (skor 2.906 – klaster 1)
11.Universitas Andalas (skor 2.795 – klaster 1)
12.Universitas Sebelas Maret (skor 2.711 – klaster 1)
13.Universitas Sumatera Utara (skor 2.695 – klaster 1)
14.Universitas Telkom (klaster 2)
15.Universitas Pendidikan Indonesia (klaster 2)
16.Universitas Negeri Yogyakarta (klaster 2)
17.Universitas Islam Indonesia (klaster 2)
18.Universitas Negeri Semarang (klaster 2)
19.Universitas Negeri Malang (klaster 2)
20.Universitas Bina Nusantara (klaster 2)
21.Universitas Jember (klaster 2)
22.Universitas Negeri Surabaya (klaster 2)
23.Universitas Syiah Kuala (klaster 2)
24.Universitas Riau (klaster 2)
25.Universitas Negeri Padang (klaster 2)
26.Universitas Katolik Parahyangan (klaster 2)
27.Universitas Sam Ratulangi (klaster 2)
28.Universitas Udayana (klaster 2)
29.Universitas Negeri Makassar (klaster 2)
30.Universitas Atma Jaya Yogyakarta (klaster 2)
31.Universitas Surabaya (klaster 2)
32.Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (klaster 2)
33.Universitas Jenderal Soedirman (klaster 2)
34.Universitas Tarumanagara (klaster 2)
35.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (klaster 2)
36.Universitas Sriwijaya (klaster 2)
37.Universitas Ahmad Dahlan (klaster 2)
38.Universitas Muhammadiyah Malang (klaster 2)
39.Universitas Sanata Dharma (klaster 2)
40.Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (klaster 2)
41.Universitas Pendidikan Ganesha (klaster 2)
42.Universitas Trisakti (klaster 2)
43.Universitas Kristen Petra (klaster 2)
44.Universitas Islam Bandung (klaster 2)
45.Universitas Pancasila (klaster 2)
46.Universitas Lampung (klaster 2)
47.Universitas Mataram (klaster 2)
48.Universitas Katolik Soegijapranata (klaster 2)
49.Universitas Mercu Buana (klaster 2)
50.Universitas Negeri Medan (klaster 2)
51.Universitas Dian Nuswantoro (klaster 2)
52.Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (klaster 2)
53.Universitas Ma Chung (klaster 2)
54.Universitas Kristen Satya Wacana (klaster 2)
55.Universitas Gunadarma (klaster 2)
56.Institut Teknologi Nasional Malang (klaster 2)
57.Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (klaster 2)
58.Institut Seni Indonesia Yogyakarta (klaster 2)
59.Universitas Negeri Jakarta (klaster 2)
60.Universitas Djuanda (klaster 2)
61.Universitas Islam Sultan Agung (klaster 2)
62.Universitas Tanjungpura (klaster 2)
63.Universitas Muhammadiyah Surakarta (klaster 2)
64.Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (klaster 2)
65.Universitas Pasundan (klaster 2)
66.Universitas Jambi (klaster 2)
67.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya (klaster 2)
68.Universitas Trunojoyo (klaster 2)
69.Universitas Al-Azhar Indonesia (klaster 2)
70.Institut Teknologi Nasional Bandung (klaster 2)
71.Universitas Kristen Duta Wacana (klaster 2)
72.Universitas Ciputra Surabaya (klaster 2)
73.Universitas Multimedia Nusantara (klaster 2)
74.Universitas Swiss German (klaster 2)
75.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (klaster 2)
76.Universitas Widya Gama (klaster 2)
77.Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (klaster 2)
78.Universitas Presiden (klaster 2)
79.Universitas Komputer Indonesia (klaster 2)
80.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara (klaster 2)
81.Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (klaster 2)
82.Universitas Lambung Mangkurat (klaster 2)
83.Universitas Narotama (klaster 2)
84.Institut Seni Indonesia Denpasar (klaster 3)
85.Universitas Islam Malang (klaster 3)
86.Universitas Kristen Indonesia (klaster 3)
87.Universitas PGRI Adi Buana (klaster 3)
88.Universitas Mulawarman (klaster 3)
89.Universitas Budi Luhur (klaster 3)
90.Universitas Halu Oleo (klaster 3)
91.Universitas Merdeka Madiun (klaster 3)
92.Universitas Pakuan (klaster 3)
93.Universitas Dr. Soetomo (klaster 3)
94.Universitas PGRI Semarang (klaster 3)
95.Universitas Widyatama (klaster 3)
96.Universitas Muhammadiyah Magelang (klaster 3)
97.Universitas Stikubank (klaster 3)
98.Universitas Nasional (klaster 3)
99.Universitas Ibn Khaldun (klaster 3)
100.Universitas Negeri Gorontalo (klaster 3)

Sedangkan untuk kategori perguruan tinggi vokasi, urutan klaster dimulai pada klaster 2. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian/skor tertinggi yang diperoleh oleh perguruan tinggi vokasi. Sehingga untuk kategori perguruan tinggi vokasi dengan jumlah 1.128 perguruan tinggi diperoleh 4 (empat) klaster perguruan tinggi Indonesia dengan komposisi: Klaster 2 berjumlah 5 perguruan tinggi; Klaster 3 berjumlah 62 perguruan tinggi, Klaster 4 berjumlah 545 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 516 perguruan tinggi.

Berikut adalah lima puluh perguruan tinggi vokasi dengan ranking tertinggi di Indonesia pada 2019:

1.Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (skor 2.276 – klaster 2)
2.Politeknik Negeri Bandung (skor 2.037 – klaster 2)
3.Politeknik Negeri Malang (skor 1.867 – klaster 2)
4.Politeknik Negeri Semarang (skor 1.756 – klaster 2)
5.Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (skor 1,720 – klaster 2)
6.Politeknik Negeri Ujung Pandang (skor 1.587 – klaster 3)
7.Politeknik Negeri Jakarta (skor 1.582 – klaster 3)
8.Politeknik Negeri Padang (skor 1.582 – klaster 3)
9.Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (skor 1.565 – klaster 3)
10.Politeknik Negeri Bali (skor 1.498 – klaster 3)
11.Politeknik Negeri Manado (klaster 3)
12.Politeknik Negeri Sriwijaya (klaster 3)
13.Politeknik Caltex (klaster 3)
14.Politeknik Negeri Medan (klaster 3)
15.Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (klaster 3)
16.Politeknik Negeri Lampung (klaster 3)
17.Politeknik Indonusa Surakarta (klaster 3)
18.Politeknik Negeri Lhokseumawe (klaster 3)
19.Akademi Akuntansi YKPN (klaster 3)
20.Politeknik Negeri Madiun (klaster 3)
21.Politeknik Negeri Banjarmasin (klaster 3)
22.Politeknik Pertanian Negeri Kupang (klaster 3)
23.Politeknik Negeri Bengkalis (klaster 3)
24.Politeknik Negeri Jember (klaster 3)
25.Politeknik Negeri Balikpapan (klaster 3)
26.Politeknik Negeri Batam (klaster 3)
27.Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti (klaster 3)
28.Politeknik Negeri Pontianak (klaster 3)
29.Politeknik Harapan Bersama (klaster 3)
30.Politeknik Manufaktur Astra (klaster 3)
31.Politeknik Manufaktur Ceper (klaster 3)
32.Akademi Keperawatan Pamenang (klaster 3)
33.Akademi Teknik YKPN (klaster 3)
34.Politeknik Negeri Ambon (klaster 3)
35.Akademi Kebidanan Ummi Khasanah (klaster 3)
36.Politeknik Negeri Samarinda (klaster 3)
37.Politeknik ATMI (klaster 3)
38.Akademi Kebidanan Yapma Makassar (klaster 3)
39.Politeknik Ubaya (klaster 3)
40.Akademi Peternakan Karanganyar (klaster 3)
41.Akademi Teknik Soroako (klaster 3)
42.Politeknik Manufaktur Bandung (klaster 3)
43.Politeknik TEDC (klaster 3)
44.Politeknik Katolik Mangunwijaya (klaster 3)
45.Politeknik Pratama Mulia (klaster 3)
46.Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta (klaster 3)
47.Akademi Kebidanan Pelamonia Kesdam VII Wirabuana (klaster 3)
48.AMIK Jakarta Teknologi Cipta (klaster 3)
49.Akademi Keperawatan Panti Kosala (klaster 3)
50.Politeknik Mekatronika Sanata Dharma (klaster 3)

Untuk mengetahui informasi lebih detail, masyarakat dan perguruan tinggi dapat melihat ranking dan nilai setiap komponen pemeringkatan perguruan tinggi melalui laman http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id  dengan memasukkan 6 (enam) digit kode perguruan tinggi masing-masing yang tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI (https://forlap.ristekdikti.go.id) . (BKKP Kemenristekdikti/ES)

Dengan pertimbangan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan, pemrintah memandang perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan.

Atas pertimbangan tersebut, pada 8 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Dalam Perpres ini disebutkan, percepatan program Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui: a. percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri; b. pemberian insentif; c. penyediaaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai; d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini,  dilakukan melalui kegiatan industri KBL Berbasis Baterai danf atau industri komponen KBL Berbasis Baterai.

“Industri kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini.

Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam melakukan kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini,  wajib membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama produksi dengan perusahaan industri lain.

Selain itu, Perpres ini menegaskan, bahwa perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri,  wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Menurut Perpres ini, Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib mengutamakan penggunaan Tingkat Komoponen Dalam Negeri (TKDN) dengan kriteria sebagai berikut:

1. untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2019 – 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus); 2) tahun 2024 – 2025, TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus),
2. untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2019 – 2021, TKDN minimum sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus); 2) tahun 2022 – 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus); 3) tahun 2024 – 2029, TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 4) Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

Mengenai produksi KBL Berbasis Baterai yang dilakukan oleh perusahaan industri KBL Berbasis Baterai, menurut Perpres ini, merupakan perusahaan yang: a. didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi KBL Berbasis Baterai.

Sementara produksi komponen KBL Berbasis Baterai dilakukan oleh perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai, menurut Perpres ini, merupakan perusahaan yang: a. didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung untuk KBL Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis: a. keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD); dan/atau b. keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD),” bunyi Pasal 11 ayat (1) Perpres ini.

Sementara dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, menurut Perpres ini, industri komponen KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD).

Perpres ini menyebutkan, dalam rangka percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai, industri KBL Berbasis Baterai yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dapat melakukan pengadaan KBL Berbasis Baterai yang berasal dari impor dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/CBU).

“Impor sebagaimana dimaksud hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu sejak dimulainya pembangunan fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai,” bunyi Pasal 12 ayat (2) Perpres ini.

Insentif

Menurut Perpres ini, perusahaan industri KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional merupakan perusahaan: a. yang menggunakan komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memenuhi kriteria TKDN;  b. penanaman modal dalam negeri yang dapat diberikan insentif fiskal tambahan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan insentif nonfiskal tambahan yang ditetapkan oleh menteri terkait setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai; dan c. yang melakukan peneiitian dan/atau inovasi teknologi incdustri KBL Berbasis Baterai di dalam negeri.

“Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional sebagaimana dimaksud yang membangun fasilitas manufaktur dan perakitan KBL Berbasis Baterai di Indonesia dapat diberikan fasilitas tambahan,” bunyi Pasal 15 Perpres ini.

Perpres ini juga menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Selain itu, Perpres ini menyebutkan, terhadap industri KBL Berbasis Baterai yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun insentif fiskal sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu; b. insentif pajak penjualan atas barang mewah; c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah; d. insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal; e. penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor; f. insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi; g. insentif pembuatan peralatan SPKLU, h. insentif pembiayaan ekspor; i. insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai; j. tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; k. keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU; l. dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU; m. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan n. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai.

“Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,” bunyi Pasal 19 ayat (3) Perpres ini.

Adapun insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu; b. pelimpahan hak produksi atas teknologi terkait KBL Berbasis Baterai yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan c. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor rndustri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional.

Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap KBL Berbasis Baterai yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib didaftarkan tipenya dan memenuhi ketentuan NIK (Nomor Identifikasi KBL Berbasis Listrik), dengan terlebih dahulu harus mendapatkan tanda pendaftaran tipe untuk kendaraan yang diimpor dan pendaftaran NIK untuk kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri.

Sementara untuk melakukan Uji Tipe KBL Berbasis Baterai, terlebih dahulu harus mendapatkan tanda pendaftaran tipe untuk kendaraan yang diimpor dan pendaftaran NIK untuk kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri.

Selain itu, menurut Perpres ini, eetiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus mernenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. “Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud melalui pengujian KBL Berbasis Baterai,” bunyi Pasal 29 ayat (2) Perpres ini.

Perpres ini menegaskan, industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib memberikan garansi dan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, semua jenis dan tipe KBL Berbasis Baterai yang diimpor dan belum didaftarkan dan belum dilakukan pengujian tipe sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, importir KBL Berbasis Baterai yang melakukan importasi kendaraan bermotor wajib mendaftarkan tipe dan melakukan pengujian tipe serta melakukan registrasi dan identifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

Salah satu sudut kantor KJRI Hong Kong

Memperhatikan perkembangan terkini di Hong Kong, khususnya demonstrasi yang sporadis di berbagai lokasi, termasuk di Bandara Internasional Hong Kong, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berencana melakukan perjalanan ke Hong Kong.

“Bagi yang merencanakan bepergian ke Hong Kong, agar mencermati perkembangan keamanan terakhir, termasuk melalui aplikasi safe travel Kemlu,” bunyi himbauan Kemlu yang dikeluarkan hari Selasa (13/8).

Untuk perjalanan yang sifatnya tidak mendesak, Kemlu mengimbau WNI agar perjalanan tersebut sebaiknya ditunda hingga situasi lebih kondusif.

Sementara bagi yang menetap di wilayah Hong Kong, Kemlu RI mengimbau agar tetap tenang dan waspada, menjauhi lokasi berkumpulnya massa, tidak terlibat dalam kegiatan politik setempat,  senantiasa mengikuti imbauan dari otoritas setempat, serta memantau informasi di laman FB KJRI Hong Kong (fb.com/kjrihk).

“Dalam keadaan darurat, hotline KJRI Hong Kong dapat dikontak melalui Whatsapp nomor  +852 6894 2799 / +852 6773 0466 / +852 5294 4184 atau melalui Tombol Darurat aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri RI,” bunyi imbauan Kemlu RI. (ES)

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).

Pelaksanaan mandatory Biodiesel 20 (B20) sejak setahun terakhir telah nyata memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sejauh ini realisasi B20 itu mencapai 97,5% dari rencana yang pernah dgariskan setahun yang lalu.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, implikasinya tentu saja impor solar itu sudah turun. “Rata-rata-rata impor solar bulanan tahun 2019 itu turun 45% dibanding rata-rata impor solar bulanan 2018,” kata Darmin kepada wartawan usai menghadiri Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.

Mengenai B30, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, pengujian yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk pemakaian B30 akan tuntas pada akhir bukan akhir bulan Agustus atau pertengahan September. Sejauh ini, dari pengujian sampai sekarang tidak ada masalah yang serius, sehingga diharapkan nanti per awal Januari itu B30 akan berjalan.

Minat Investasi

Menko Perekonomian juga menyampaikan, bahwa sejumlah perusahaan besar kelapa sawit dan Pertamina itu sudah berkomitmen akan investasi secara besar-besaran dalam green diesel. Ia menyebutkan, ada yang mengatakan D100, ada yang mengatakan B100.

“Investasi pelaksanaannya pada awal tahun depan juga ya sehingga direncanakan investasinya itu dalam 3 tahun akan mencapai produksi 5 Juta kiloliter, D100 atau green diesel atau B100 atau D100 kalau D itu Diesel,” ungkap Darmin seraya menambahkan, pada tahun ke-7 akan produksinya sekurang-kurangnya 10 Juta kiloliter.

Sehingga ke depan, lanjut Menko Perekonomian, Indonesia bisa mengolah inputnya menjadi avtur, avturnya pesawat, dari Palm Kernel Oil.

Disebutkan Darmin, Pertamina telah melaporkan sebenarnya Indonesia tidak ada impor avtur lagi. Sejak bulan Mei yang lalu itu sudah dibuat oleh Pertamina, sambung Darmin, yang dari processing mulai dari crude oil sampai dengan menghasilkan beberapa BBM sampai dengan avtur.

“Jadi secara perlahan dan bertahap, kita sebenarnya jelas bisa melepaskan diri dari berbagai tekanan atau tantangan di dunia ini ya,” pungkas Darmin. (HIM/RAH/ES)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Persiapan Dubai Expo 2020 di Kantor Presiden, Selasa (13/8). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar dalam kepesertaan pada Dubai Expo 2020 mendatang, memberikan gambaran mengenai Indonesia kini dan mendatang.

“Jadi harus lebih futuristik tanpa kita meninggalkan budaya dan kekayaan budaya kita, tetapi harus dilihat di dalam perspektif itu. Sekali lagi sama dengan visi kita, visi dan misi Bapak Presiden: Indonesia maju,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kepada wartawan usai mengikuti pada Rapat Terbatas tentang Persiapan Dubai Expo 2020 di Kantor Presiden, Selasa (13/8) siang.

Dalam pameran yang digelar di lahan seluas 438 hektar dengan pengunjung diperkirakan di atas 25 juta orang, berlangsung selama 6 bulan itu, menurut Mendag, pemerintah juga melibatkan swasta, pengusaha-pengusaha swasta.

“Seperti Astra sebagai salah satu sebagai main sponsor, maka nanti Astra  juga diminta untuk menampilkan sebagai contoh produksi mobilnya yang juga futuristik. Nanti akan bikin mobil listrik, sedan dan sebagainya. Hal-hal yang bisa memberikan image yang positif bagaimana Astra membangun toll road-nya kemudian berbagai hal,” terang Mendag.

Berbagai hal yang lain yang juga ditekankan lagi, dengan keterbatasan atau dengan kondisi keuangan, tetapi partisipasi dari pengusaha swasta, BUMN, Bank Indonesia, menurut Mendag, juga dilihat bagaimana menyelenggarakan satu kegiatan pameran, yang menurut penilaian Presiden itu yang ditampilkan bagus-bagus, dan setelah dikurasi binaan dari Bank Indonesia, contoh-contoh seperti itulah yang akan ditampilkan.

Ditambahkan Mendag, Indonesia juga akan melakukan kegiatan promosinya bukan hanya di dalam negeri. “Jadi Road to Dubai itu juga dengan mempublikasikannya di luar negeri sebagai potensi pasar yang diharapkan pengunjung itu akan datang mengunjungi paviliun kita. Ada apa pavilion Indonesia itu jadi sesuatu yang bagian dari rangkaian kegiatan promosi. Agar kehadiran kita di sana tidak sia-sia,” ujarnya.

Hal yang juga ditekankan Presiden, menurut Mendag, bukan hanya perdagangan, tetapi melibatkan atau hal yang kita “jual” atau pamerkan atau promosikan pada hal seperti pariwisata, kemudian juga investasi.

“Nah, dari target-target atau hal-hal yang tadi itu, maka berbagai event, berbagai-berbagai tampilan itu harus selaras dengan yang tadi,” kata Mendag sembari memberi contoh, jalan masuknya itu sudah mempergunakan pakai QR code dengan smartphone, dan di situ tanpa terasa orang sudah sampai berjalan dengan melihat berbagai tampilan yang ada. (FID/JAY/ES)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk mengobarkan semangat Digital Millenials Indonesia pada peringatan ke-74 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan itu akan berlangsung di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/8) pukul 09.00-16.00 WIB.

“Ignite the Nation! Gerakan ini membangun bangsa dengan mimpi untuk menggerakan Indonesia melalui solusi berbasis karya, teknologi, dan inovasi sekaligus perayaan bangsa bagi digital millennials Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, (Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Senin (12/8) pagi.

Menurut Dirjen Aptika, Ignite the Nation! merupakan suatu gerakan besar untuk mengobarkan rasa patriotik digital millenial Indonesia dan membangkitkan mimpi besar mereka yang merupakan solusi dan inovasi bagi bangsa.

“Acara ini akan sekaligus menjadi tahapan awal dari rangkaian Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 2019 yang akan dilakukan di 10 kota di Indonesia. Tahapan 1000 Startup Digital terdiri dengan tahapan Ignition, Workshop, Hacksprint, Bootcamp, dan Incubation,” jelas Semuel.

Dirjen Semuel menyatakan, untuk menjadi bagian dari Ignite the Nation! Cukup mendaftarkan diri melalui laman //participant.1000startupdigital.id/daftar/.

“Masyarakat yang ingin hadir ke acara cukup melakukan registrasi melalui website. Terakhir sampai dengan hari Rabu, 14 Agustus 2019. Acara ini dibuka untuk 8000 orang peserta,” tutur Dirjen Aptika.

Dirjen Aptika mengharapkan bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Ignite the Nation! dapat melahirkan mimpi-mimpi digital milenial Indonesia.

“Mimpi besar untuk menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan bangsa Indonesia yang merupakan karya anak bangsa melalui applied digital solution,” ungkapnya.

Salurkan Bakat Digital Millenials

Pada tahapan awal Ignite The Nations! generasi digital millennials Indonesia, yang terdiri dari mahasiswa/pelajar, pekerja swasta, ecosystem player, asosiasi-asosiasi, dan wirausaha muda lainnya diharapkan dapat terinspirasi untuk berani menggali dan merealisasikan mimpi besar yang akan menjadi solusi bangsa melalui sebuah program capacity building secara menyeluruh.

“Kegiatan Ignite the Nation! akan terdiri dari serangkaian sesi panel seperti panel mentor sektor strategis, panel successful dream chaser, panel pemain ekosistem 1000 Startup, diikuti sesi networking antar peserta,” jelas Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati.

Menurut Lis Sutjiati, kegiatan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi milenial untuk menyalurkan bakat dan mimpinya.

“Komunitas digital millennial adalah generasi yang kami harapkan dapat menemukan, menyalurkan mimpi bakat, dan minatnya sebagai solusi atas permasalahan bangsa Indonesia yang akan melahirkan 1000 mimpi, 1000 karya, 1000 inovasi, dan 1000 solusi digital bangsa, untuk satu Indonesia!” jelas Lis Sutjiati.

Selain peluncuran akbar “Ignite the Nation”, pada hari Minggu akan berlangsung kegiatan panel dengan menhadirkan pembicara Menteri Kominfo Rudiantara, Menter Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.

“Sebagai mentor sektor strategis, para menteri akan mendiskusikan peluang dan hal-hal yang dapat dibantu komunitas digital milenial. Terutama dalam sektor pembangunan strategis yaitu kelautan, perikanan, industri, ekonomi kreatif, dan lainnya,” tutur Lis Sutjiati.

Sementara itu, untuk menginspirasi agar digital milenial bisa mewujudkan mimpi-mimpinya akan digelar panel successful dream chaser. Panel itu menghadirkan Erick Thohir, Wishnutama, Achmad Zaky, William Tanuwijaya, dan Ferry Unardi yang telah sukses menjadi game changer.

Ignite The Nations! merupakan bagian dari Gerakan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang dirancang khusus dalam Peringatan Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Selain Kementerian Kominfo, gerakan itu juga didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Ekonomi Kreatif, serta Kumpul. (Biro Humas Kominfo/ES)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara Breakfast Forum Iluni FEB UI di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (9/8).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyati Indrawati mengemukakan, pemerintah bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait fiskal dan moneter seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah, sedang dan akan terus melakukan kebijakan yang tepat dalam memperbaiki dan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

“Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia mempunyai daya tahan tinggi dalam menghadapi gejolak lingkungan global maupun perubahan di dalam negeri yang seringkali tidak terduga,” kata Sri Mulyani pada acara Breakfast Forum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (9/8).

Namun walaupun sudah melakukan kebijakan ekonomi yang tepat, di dalam era global ini, menurut Menkeu, suka atau tidak suka, ada faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Indonesia. Kendali tersebut berada pada negara yang secara sistem ekonomi sangat kuat seperti Amerika, Eropa, Jepang,dan  RRC.

“Kalau mereka ‘bersin’ maka seluruh dunia akan terkena flu,” ujar Menkeu seraya menambahkan, di era ekonomi yang saling terkait saat ini, banyak sekali faktor kebijakan negara-negara maju yang mempengarMenkeuuhi perekonomian Indonesia dan seluruh negara lainya.

Kemandirian Ekonomi

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menekankan, diperlukan kemandirian ekonomi yang terutama bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan apabila terjadi goncangan lingkungan global.

“Indonesia memiliki modal yang menjanjikan misalnya dari sisi jumlah penduduk, potensi ekonomi yang besar, geografi yang luas dan kekayaan alamnya,” tegas Menkeu.

Untuk dapat mandiri secara ekonomi, menurut Menkeu, terdapat beberapa hal fundamental yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Hal tersebut adalah peningkatan produktifitas dan daya saing, pendalaman jasa keuangan yang inklusif serta reformasi struktural.

Diharapkan perbaikan tersebut akan membawa Indonesia menjadi semakin mandiri dan tidak mudah tergoncang oleh perubahan global yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu menjadi pemain utama dalam persaingan perdagangan global. (Facebook Sri Mulyani Indrawati/ES)

Atap surya kini menjadi pemandangan yang tidak asing di ibu kota, gedung-gedung pencakar langit telah memasang modul fotovoltaikdi rooftop-nya untuk menyokong kebutuhan listrik lantai-lantai di bawahnya. Jajaran panel surya yang terpasang pada atap, dinding, atau bagian luar gedung lainnya ini dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun mengajak masyarakat untuk memasang PLTS Atap, karena selain mendukung program energi bersih yang bersumber dari energi terbarukan, pemasangan PLTS Atap juga dapat menghemat tagihan listrik bulanan.

“Kalau kita bikin PLTS (Atap) ini juga akan menghemat tagihan listrik, listriknya juga bisa impor-ekspor dengan PLN,” ujar Menteri Jonan pada Kampanye Sejuta Surya Atap, di Jakarta, akhir Juli lalu.

Hampir semua gedung di Kementerian ESDM telah memasang PLTS Atap, salah satunya Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat. PLTS Atap berkapasitas 20 kilo Watt peak (kWp) yang telah dipasang sejak 2015 tersebut memiliki kapasitas puncak 20.160 Watt per hari dengan pengisian baterai selama 4 jam.

“Dengan memanfaatkan luas lahan sekitar 40 meter persegi, kapasitas 20 kWp yang dipasang di atap Gedung Ditjen EBTKE mampu untuk menyalakan lampu bagi 8 lantai di bawahnya,” ungkap Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Halim Sari Wardana, di Jakarta, Kamis (8/8).

Sekretaris Ditken EBTKE Kementerian ESDM itu berharap, gedung-gedung Pemerintah, Lembaga, Swasta maupun komersial, khususnya di Jakarta segera mendukung percepatan PLTS Atap ini, karena 20% saja dari luas atap yang dimanfaatkan untuk PLTS ini sudah berkontribusi mengurangi polusi.

Selain Kantor Ditjen EBTKE, Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan juga telah memasang PLTS sejak 2010. Saat ini kapasitas totalnya mencapai 130 kWp dan bisa menghemat biaya listrik gedung tersebut hingga Rp 10 juta per bulannya.

Tak hanya gedung perkantoran, kini perumahan pun bisa memasang PLTS Atap yang on-grid dengan jaringan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN. Melalui peraturan ini, masyarakat juga bisa membayar tagihan listrik lebih murah melalui “ekspor-impor” listrik dengan PLN. Besaran penghematan berbeda-beda tergantung pada kapasitas daya yang dihasilkan serta besaran penggunaan listrik keseluruhan.

Selain memberikan peluang masyarakat dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, menurut Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, kebijakan Pemerintah ini bertujuan untuk mengingkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, percepatan peningkatan pemanfaatan energi surya, mendorong pengembangan bisnis dan industri panel surya, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Daya yang dihasilkan dari PLTS  Atap nantinya akan otomatis memotong tagihan listrik pengguna maksimal 65% dari total daya yang dihasilkan oleh PLTS Atap. Artinya 1 Watt listrik yang dihasilkan PLTS Atap akan langsung mengurangi harga listrik PLN maksimal 0,65 watt untuk bulan berikutnya. Sehingga pengguna hanya membayar sisanya ditambah dengan biaya penggunaan listrik dari PLN. Dengan demikian tagihan listrik akan lebih murah.

Bagi masyarakat yang berminat memasang PLTS Atap, ada beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, antara lain:

1. Kapasitas maksimum sistem PLTS Atap adalah 100% dari daya tersambung pelanggan PLN;
2. Perhitungan ekspor-impor sistem PLTS Atap dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor x 65%. Surplus ekspor akan diakumulasikan pada bulan berikutnya sebagai kWh pengurang tagihan. Setiap tiga bulan jika masih terjadi surplus maka akan dinihilkan (reset ke 0);
3. Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), SLO Instalasi Sistem PLTS Atap dengan kapasitas sampai dengan 25 kiloWatt (kW) merupakan bagian dari SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
4. Konsumen PLN dari golongan tarif industri dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik listrik darurat (emergency energy charge). Pengaturan biaya kapasitas bagi pengguna PLTS Atap golongan industri yang tersambung dengan PLN (on-grid) mengacu pada Permen ESDM No. 01 Tahun 2017;
5. Konsumen PT PLN yang berminat memasang PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan PLTS Atap kepada PLN Wilayah/Distribusi;
6. Pemasangan PLTS Atap harus dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) yang memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan ijin usaha pemasangan dan penyambungan instalasi listrik (instalatir bersertifikat). Instalasi yang telah memenuhi SPLN dan SNI yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan instalasi dapat dilihat pada daftar berikut: http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/02/2306/daftar.badan.usaha.pembangunan.dan.pemasangan.plts. (Humas Kementerian ESDM/ES)