Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan usulan Pemerintah untuk RAPBN 2020, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Senin (20/5) siang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 untuk bahan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020.

“Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2020 didesain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Menkeu Pada Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5).

Mewakili Pemerintah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengajukan besaran Kerangka Ekonomi Makro sebagai berikut: a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,6%; b. Tingkat Inflasi sebesar 2,0-4,0%; c. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0-5,6%; d. Nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.000-15.000/dolar AS; e.  Harga minyak mentah Indonesia sebesar 60-70 dolar AS/barel; f. Lifting Minyak bumi sebanyak 695-840 ribu barel per hari; dan g. Lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Tiga Strategi

Terkait strategi makro fiskal yang akan dijalankan oleh Pemerintah untuk kebijakan fiskal ekspansif, Menkeu menyebutkan ada tiga strategi. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisiensi belanja. Ketiga, meningkatkan belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.

“Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah yang ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas,” lanjut Menkeu.

Dari sisi pendapatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio melalui Reformasi Perpajakan sehingga diharapkan pada tahun 2020 dapat mencapai 11,8-12,4% dari PDB.

Selain itu, pendapatan negara akan digenjot melalui reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, menjaga kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan aset negara, termasuk mengasuransikannya terhadap bencana alam. Pemerintah memperkirakan PNBP tahun 2020 dapat mencapai 2,0-2,5% terhadap PDB.

Sementara itu, belanja negara pada tahun 2020 diperkirakan mencapai kisaran 14,4-15,4% terhadap PDB. Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas yang akan dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa.

Saat ini, lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif, postur APBN diusulkan untuk mengalami defisit secara terukur dan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

“Pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya,” ungkap Menkeu.

Sebagai tahun pembuka periode pemerintahan baru, menurut Menkeu, kebijakan defisit pada tahun 2020 akan berada pada level 1,75-1,52% terhadap PDB, keseimbangan primer yang positif, dan rasio utang di kisaran 30% terhadap PDB. (Humas Kemenkeu/ES)

Menhub saat meninjau saat meninjau progres penutupan Gerbang Tol Cikarang Utama, Minggu (19/5).

Dengan diberlakukannya satu arus (one way) di jalur Tol mulai dari Cikarang kilometer 29 hingga Brebes kilometer 263, pengemudi yang melewati jalur one way tetap bisa keluar di pintu-pintu keluar tol yang telah disediakan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau progres penutupan Gerbang Tol Cikarang Utama, Minggu (19/5).

Dengan sistem one way, jalur A (dari arah Jakarta ke arah timur) dan jalur B (dari arah timur ke Jakarta) akan digunakan satu arah dari Jakarta menuju ke arah timur (Hingga Brebes Barat). Pengelola jalan tol telah menyiapkan akses jalan bagi pengendara di jalur B yang ingin keluar tol.

“Tadi kita bahas tentang detail rencana memberlakukan satu arus, satu hal yang penting bahwa dengan diberlakukannya satu arus, tidak berarti hanya bisa keluar di Cirebon semua. Sebagai contoh, mereka yang ke Majalengka, Palimanan, Indramayu, bisa keluar di Gerbang Tol Plumbon. Kemudian itu mau ke Tasik, Kuningan, Ciamis, Banjar bisa keluar di Gerbang Tol Ciperna Utama. Pejagan Kalau mau ke Purwokerto, bisa keluar di Gerbang Tol Pejagan,” jelas Menhub.

Guna mendukung kelancaran arus mudik, ruas tol dari Cikarang Utama KM 29 – Brebes Barat KM 263, akan diberlakukan satu jalur (one way) pada tanggal 30 Mei – 2 Juni 2019. Pemberlakuan sistem one way ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan dari Jakarta yang akan menuju ke Jawa Tengah.

Menhub mengatakan, jumlah kendaraan yang diperkirakan akan mencapai 150.000 pada musim lebaran tahun ini akan terbagi sebesar 55% ke arah Cirebon atau Semarang, serta 45% sisanya menuju ke arah Selatan seperti Bandung dan Purbaleunyi.

Sementara itu Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani mengatakan dengan diberlakukannya sistem one way, para pengendara bisa menggunakan rest area yang ada di kedua sisi jalan tol.

Harapannya, dengan peningkatan kapasitas rest area di kedua sisi dapat mengurangi kemacetan akibat penumpukan kendaraan di rest area.

“Pada kondisi one way masyarakat bisa memakai rest area di kedua sisi. Jadi di sisi jalur A dan B bisa dipakai, dua-duanya mengarah ke timur pada saat mudik. Ini kita anggap bisa memberikan solusi, yang selama 2 tahun ini kapasitas gerbang memadai tapi penyebab kemacetan hampir semua karena rest area. Dengan kedua sisi bisa dipakai kapasitas rest area jadi dua kali lipat,” tambah Desi.

Sementara itu, untuk pengendara dari Jawa Tengah yang akan menuju ke Jakarta pada saat tanggal 30 Mei – 2 Juni mendatang diimbau untuk bisa menggunakan jalur Arteri Pantura ataupun bisa melakukan perjalanan sebelum dan sesudah tanggal pemberlakuan one way.

“Jalur pantura, kita sediakan untuk arus sebaliknya pada saat mudik yaitu dari Jawa menuju Jakarta. Polisi sudah kita minta untuk melakukan konsentrasi. Jadi Pemda sudah menghilangkan pasar tumpah, dan melakukan pengalihan pada persimpangan supaya jalur bisa dikendalikan dengan baik. Kalau ada yang ingin mudik dari Semarang ke Jakarta kalau ingin lebih nyaman bisa sebelum tanggal 30 Mei atau setelah itu,” pungkas Menhub.

Pada saat arus balik, sistem one way juga akan kembali diberlakukan di ruas tol Palimanan KM 189 – Cikarang Utama KM 29 pada tanggal 8-10 Juni 2019. Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi serta Direktur Utama Jasa Marga. (BKIP Kemenhub/EN)

Menag Lukman Hakim Saifuddin menghadiri Perayaan Hari Tri Suci Waisak 2563 Buddhist Era Tahun 2019, di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/5) malam.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, peringatan Tri Suci Waisak merupakan momentum untuk mengevaluasi diri, melakukan introspeksi, dan mensucikan diri untuk melakukan perubahan.

“Kita memiliki tujuan yang sama, bagaimana kebahagiaan dan kemajuan terwujud,” kata Menag saat memberikan sambutan pada Perayaan Hari Tri Suci Waisak 2563 Buddhist Era Tahun 2019, di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/5) malam.

Menag menambahkan Hari Raya Waisak yang jatuh pada 19 Mei 2019 merupakan momen bagi umat Buddha untuk memperingati tiga hal penting, yaitu: kelahiran orang suci, pencapaian kebuddhaan, serta meninggalnya Buddha Gautama.

Maka Menag berharap umat dapat meneladani ajaran Sang Buddha. Salah satu ajarannya adalah agar tiap manusia hidup sesuai dengan Dhamma. Hal ini tertuang dalam Kitab Dhammapada syair 168.

“Sadarlah akan kenyataan, jangan tertipu, hiduplah sesuai dengan Dhamma. Seseorang yang hidup dengan Dhamma akan hidup bahagia, dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang,” kutip Menag.

Menag Lukman Hakim Saifuddin yang tampil mengenakan kemeja putih dipadu kain sarung batik ini pun mengingatkan kembali tentang pentingnya moderasi beragama dalam keberagaman di Indonesia. Menurutnya keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia merupakan kekuatan, bukan hal yang melemahkan.

“Kita menghargai kebangsaan kita dengan kebinekaan kita. Perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan perbedaan adalah kekuatan,” ujar Menag.

Tampak hadir pula dalam peringatan Tri Suci Waisak itu antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPP Walubi Hartati Murdaya, dan Duta Besar Thailand untuk Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyerahkan karya batik dengan cerita legenda Jawa dalam pigura kepada Ketua Umum DPP Walubi Hartati Murdaya. (Humas Kemenag/ES)

Pemerintah akan melakukan langkah konkret guna memajukan wilayah di sekitar Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Menurut Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, pihaknya telah menyiapkan kawasan islami yang terintegrasi di kaki jembatan Suramadu, yaitu Islamic Science Park.

“Lahan yang diperlukan untuk membangun kawasan tersebut adalah 101 hektare, dan porsi wahana yang akan dibangun di tempat rekreasi itu adalah 20% untuk education, 30% untuk art, dan 50% untuk entertainment,” jelas Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/5).

Taman rekreasi bernuansa islami yang akan jadi pionir di Indonesia itu akan dikembangkan Pemerintah Provinsi Jatim bekerja sama dengan developer yang membangun Jatim Park. Selain itu, untuk melengkapi arena tersebut, juga akan didirikan pusat kuliner halal dan museum augmented reality yang menceritakan kisah Wali Songo.

“Kemudian, kami juga akan mengembangkan kampung keris dan kampung batik agar bisa menjadi referensi tentang kekayaan Madura ke dunia. Tujuannya agar Indonesia secara umum, dan khususnya Madura bisa menjadi tujuan wisata muslim internasional,” jelas Khofifah.

Masyarakat Madura pun, lanjut Gubernur Jatim, diharapkan akan semakin menerima industri yang masuk ke wilayah jika itu bisa meningkatkan citra mereka sebagai wilayah yang religius.

Menyoal sumber daya alam, seperti yang diketahui bahwa selain sebagai penghasil garam, menurut Gubernur Jatim KhofifahIndar Parawansa, Madura juga mempunyai perkebunan tebu yang luas. Namun, infrastruktur yang berupa pabrik gula belum terbangun di sana. Maka itu, diharapkan pabrik gula akan dapat diwujudkan secepat di sana.

“Saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh di Madura, dan mereka yang malah merekomendasikan membangun pabrik gula,” ujar Khofifah.

Rencana pengembangan wilayah sekitar Jembatan Suramadu, dengan membangun Islamic Science Park dan pabrik-pabrik gula juga telah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi itu.

Di sisi lain, Gubernur Jatim pun diminta mengusulkan nama-nama Bupati dan/atau Kepala Dinas setempat untuk bergabung dalam struktur organisasi BPWS. Untuk posisi Dewan Penasihat, Menko Darmin juga mengusulkan untuk mengajak serta ulama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di Madura.

Turut hadir dalam rakor tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Wismana Adi Suryabrata. (Humas Kemenko Perekonomian/ES)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegasan, penyesuaian tarif batas atas (TBA) sebesar 12% sampai 16% hanya berlaku bagi pesawat kelas ekonomi jenis jet.

“Kita tetapkan penyesuaian tarif batas atas dengan penurunan antara 12 sampai 16 persen. Kalau dihitung rata-ratanya adalah 15 persen. Tetapi ini hanya berlaku bagi pesawat kelas ekonomi jenis jet, tidak termasuk jenis propeller,” kata Menhub dalam konferensi pers terkait tarif pesawat yang diselenggarakan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5).

Menhub menjelaskan bahwa penurunan TBA di angka 12 sampai dengan 16 persen tersebut telah memperhitungkan aspek keselamatan penerbangan.

Penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat tersebut, menurut Menhub, akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. dan akan segera disosialisasikan kepada seluruh stakeholder penerbangan dan masyarakat.

“Pak Menko Perekonomian tadi memberi target kepada kami pada 15 Mei ini sudah selesai dilakukan perhitungan tarif batas atas yang baru. Untuk itu, kami akan bekerja keras untuk menyelesaikannya dan segera mensosialisasikannya,” pungkas Menhub.

Menhub berharap, dengan diberlakukannya penyesuaian tarif batas atas yang baru ini, tarif yang terjangkau oleh masyarakat dapat terwujud dan keberlangsungan industri penerbangan juga tetap terjaga. (Humas Kemenhub/ES)

Menko Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat evaluasi harga tiket pesawat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5) siang.

Pemerintah menetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun antara 12% sampai 16%. Penurunan sebesar 12% – 16% ini berlaku mulai 15 Mei, dan akan dilakukan pada rute-rute gemuk seperti rute-rute di daerah Jawa. Sedangkan penurunan lainnya dilakukan pada rute-rute seperti rute penerbangan ke Jayapura.

Penetapan pemerintah itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Tarif Angkatan Udara, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5).

“Hal ini dilakukan pemerintah, bukan hanya memerhatikan pihak maskapai, tetapi juga konsumen sebagai masyarakat,” kata Darmin.

Pemerintah, lanjut Menko Perekonomian, mencatat adanya kenaikan tarif pesawat penumpang udara oleh para perusahaan maskapai penerbangan dalam negeri sejak akhir Desember 2018 dan tarif ini tidak kunjung turun setelah 10 Januari 2019. Dampak dari kejadian ini dirasakan oleh masyarakat terutama saat menjelang musim Lebaran dan teridentifikasi merupakan isu yang berskala nasional.

Ia menyebutkan, Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (“Tarif Batas Atas”) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2019 tidak berubah secara signifikan sejak tahun 2014 dan merupakan salah satu penyebab tarif angkutan penumpang udara tidak kunjung turun.

Kondisi lain yang menyebabkan tingginya tarif pesawat dalam negeri, menurut Menko Perekonomian, adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (avtur). Pada akhir Desember 2018, harga avtur menyentuh 86,29 dollar AS per barel, tertinggi sejak Desember 2014. Hal ini berdampak pada peningkatan beban operasional perusahaan maskapai penerbangan sehingga perlu dikompensasi dengan peningkatan tarif pesawat.

“Keputusan penurunan Tarif Batas Atas akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan dengan target tanggal 15 Mei 2019 dan akan dievaluasi secara kontinu berdasarkan regulasi yang berlaku untuk menjaga tarif angkutan penumpang udara bagi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dengan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha,” tegas Darmin.

Menurut Menko Perekonomian,  diperlukan sinergi antara Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha terkait untuk terus mendukung evaluasi industri penerbangan nasional secara berkala sehingga potensi masalah atau isu dapat senantiasa diidentifikasi lebih awal.

“Dengan demikian, kondisi industri penerbangan, khususnya pada pelayanan penumpang udara, dapat berjalan dengan lebih baik dan stabil,” tegas Menko Darmin.

Turut hadir pada rakor kali ini antara lain: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo; Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit; Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk Sahala Lumban Gaol. (Humas Kemenko Perekonomian/ES)

Agar lebih mudah dan mempercepat pelayanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini mengalihkan perizinan untuk membangun pembangkit tenaga listrik melalui melalui OSS (Online Single Submission) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dapat diakses di website http://oss.go.id .

“Ada 6 izin ketenagalistrikan secara umum yang sudah masuk OSS, juga 4 izin tambahan bagi pembangkit panas bumi, semuanya sekarang sudah diproses melalui OSS,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam siaran pers Kementerian ESDM,  Jumat (10/5).

Pengalihan perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik dari ESDM ke OSS BKPM itu dilakukan Kementerian ESDM merespon arahan Presiden Joko Widodo yang meminta perizinan dipangkas lagi saat meresmikan forum perencanaan Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) kemarin.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM itu menyebutkan, perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang ditangani oleh Kementerian ESDM melalui OSS pun hanya 2 (dua) perizinan saja, yaitu Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).

Agung menjelaskan, perizinan ini diperlukan agar pembangunan pembangkit tenaga listrik dapat memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan karena listrik selain bermanfaat juga berbahaya.

“IUPTL dan IUJPTL ini segera dapat diberikan kepada pengembang melalui sistem OSS setelah pengembang menyampaikan komitmen untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan,” terang Agung.

Secara rinci Agung menguraikan, enam izin usaha ketenagalistrikan yang dapat diproses melalui OSS yaitu (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; (2) Izin Operasi; (3) Penetapan Wilayah Usaha; (4) Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara; (5) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang dilakukan oleh BUMN atau PMA atau yang mayoritas sahamnya dimiliki PMA; dan (6) Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu, 4 perizinan panas bumi yang telah diproses melalui OSS meliputi Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi, dan Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.

Agung menyebut, selain perizinan yang dikeluarkan dari Kementerian ESDM, setidaknya investor membutuhkan lebih dari 50 izin lain yang diproses melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, PTSP Provinsi dan PTSP Kabupaten/Kota.

Selain itu, menurut Agung, di dalam membangun pembangkit tenaga listrik terdapat beberapa perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga, antara lain BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, serta Kementerian ESDM.

“Dengan OSS nantinya diharapkan Kementerian/Lembaga terkait izin pembangunan pembangkit listrik juga dapat memangkas alur perizinan sehingga semakin memudahkan investor dalam mendapatkan izin ke depannya,” pungkas Agung. (Humas Kementerian ESDM/ES)

Menlu Retno Marsudi saat menjadi narasumber pada Pertemuan Arria Formula, di Gedung DK PBB, New York, AS, Kamis (9/5).

Pemerintah Republik Indonesia menyerukan penghentian segera pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menilai, terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” kata Menlu Retno Marsudi saat  memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian,” di Markas Besar PBB, New York, Kamis (9/5) waktu setempat.

Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

Dalam pernyataan mengawali pertemuan, Menlu RI  menyampaikan bahwa Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada tahun 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.

“Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,” tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan 3 hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi 2 negara.

Kedua, pembangunan pemukiman ilegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal oleh Israel.

“Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari  masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina,” tegas Menlu Retno Marsudi seraya menambahkan, salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.

Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, Dr. James Zogbi.

Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.

Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai keanggotaan DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Pertemuan Arria Formula ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB, tanggal 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata, tanggal 23 Mei 2019, Pameran foto yang mengangkat tema “Investing in Peace” (“Menabur Benih Perdamaian”), tanggal 6-17 Mei 2019, serta Resepsi DIplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia, tanggal 30 Mei 2019. (Humas Kemlu/ES)

Menperin Airlangga Hartarto

Indonesia dinilai mampu menjadi hub manufaktur di tingkat ASEAN. Hal ini lantaran Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi, bahkan basis produksi bagi para produsen global untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

“Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan perizinan usaha dan insentif bagi industri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (8/5).

Menperin menjelaskan, guna memacu kapasitas produksi di sektor manufaktur, diperlukan upaya untuk meningkatkan investasi. “Kami mengharapkan utilisasi dari kapasitas yang ada terus naik, karena dengan kapasitas yang lebih besar akan bisa mendorong ekspor ke pasar tradisional dan pasar baru yang potensial,” ujarnya.

Pada kuartal I tahun 2019, industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 22,7% dari total nilai investasi yang mencapai Rp195,1 triliun, yang berasal dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Guna menggenjot investasi di sektor industri, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday.

Airlangga optimistis Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, beberapa sektor industri telah memiliki struktur industri yang dalam, mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya, industri otomotif, tekstil dan pakaian, makanan dan minuman, logam dasar, dan kimia.

“Dalam waktu dekat, ada beberapa principal otomotif lagi yang bergabung dan akan menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur otomotif di wilayah Asia,” ungkap Airlangga.

Ia menyebutkan, potensi industri otomotif di Indonesia cukup besar, dengan jumlah produksi mobil yang mencapai 1,34 juta unit atau senilai 13,76 miliar dollar AS sepanjang tahun 2018. Saat ini, empat perusahaan otomotif besar telah menjadikan Indonesia sebagai rantai pasok global.

Bagi Indonesia, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar kepada struktur produk domestik bruto (PDB) hingga 20,07 persen pada triwulan I tahun 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut naik dibanding capaian sepanjang tahun 2018 sebesar 19,86 persen.

“Dari capaian 20 persen tersebut, laporan World Bank juga menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kelima di antara negara G20,” kata Menperin.

Menurut Menperin, Indonesia hampir sejajar dengan Jerman, yang kontribusi sektor manufakturnya berada di angka 20,6 persen. Bahkan, menjadi yang tertinggi di Asean. Sementara itu, posisi teratas ditempati China (28,8%), disusul Korea Selatan (27%) dan Jepang (21%).

Saat ini, negara-negara industri lainnya di kancah global, kontribusi sektor manufakturnya terhadap perekonomian rata-rata sekitar 17 persen. Mereka itu antara lain Turki, Meksiko, India, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Brasil, Perancis, Kanada dan Inggris.

“Artinya, sekarang tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai di atas 30 persen,” ujar Menperin.

Maka itu, lanjut Menperin, melalui sumbangsih sektor manufaktur yang cukup besar, tidak tepat kalau Indonesia dikatakan sebagai negara yang mengalami deindustrialisasi.  “Apalagi, saat ini Indonesia masuk dalam 16 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia,” imbuhnya.

Bahkan, melalui Making Indonesia 4.0, aspirasi besarnya adalah mewujudkan Indonesia masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Kalau hasil studi PwC dan McKinsey, kita bisa masuk 7 besar ekonomi dunia di 2045. Targetnya, pada 100 tahun Indonesia merdeka nanti, kita bisa menjadi ekonomi ke-4 terbesar di dunia,” tutur Airlangga. (EN/Humas Kemenperin/ES)

Menlu Retno Marsudi memimpin Sidang DK PBB di New York, AS, yang diikuti sejumlah peserta dengan dress code batik.

Sidang Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Menlu RI Retno Marsudi sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk Mei 2019, kali ini berlangsung unik.

Ruang sidang DK PBB dalam pertemuan Selasa (7/5) waktu setempat dimeriahkan dengan berbagai ragam motif batik maupun tenun yang dikenakan para Delegasi peserta pertemuan dari berbagai negara. Tidak terkecuali Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menggunakan motif tenun troso berwarna cerah.

Dipilihnya batik sebagai dress code sidang DK PBB merupakan bentuk penghormatan para anggota DK PBB bagi Indonesia yang memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019.

Berbagai batik yang dikenakan delegasi DK PBB ini merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Sejumlah delegasi mengoleksi batik tersebut tidak hanya dari pemberian dari delegasi Indonesia di New York, atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia, namun juga ada yang membelinya sendiri pada saat kunjungan ke Indonesia.

Selain Sekjen PBB, delegasi lainnya yang terlihat menggunakan batik termasuk Amerika Serikat, Jerman, Pantai Gading, Perancis, Peru, Republik Dominika, dan Tiongkok.

“Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota DK PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB mengenakan tenun dari Bali,” kata Menlu Retno.

Penggunaan batik di dalam Sidang DK PBB diharapkan semakin mempopulerkan batik yang saat ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia.

Pertemuan Debat Terbuka (Open Debate) yang bertemakan “Menabur Benih Perdamaian” yang dilaksanakan hari ini ditujukan untuk terus mendorong peningkatan kapasitas Pasukan Penjaga Perdamaian dalam berbagai misi di belahan dunia. Pertemuan ini merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. (Kemlu/ES)