Ingin Tukin Naik ? Lihat Dulu Hasil Evaluasi RB

Ingin Tukin Naik ? Lihat Dulu Hasil Evaluasi RB

 

Ilustrasi 

 

 

JAKARTA – Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak tahun 2014 merupakan salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga. Namun hal itu tidak diperuntukkan bagi tiga K/L yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi pada tahun 2008.

Ketiga K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA), yang sudah mendapatkan Tukin 100 persen. “Selain tiga instansi tersebut, saat ini belum ada kementerian/lembaga yang memperoleh Tukin 100 persen,” ujar Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi,…

Tak harus PNS, Guru dan Bidan Cukup P3K

Tak harus PNS, Guru dan Bidan Cukup P3K

 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana

 

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ada ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi pertimbangan  sehingga wacana tersebut dilontarkan. Menurutnya, banyak guru/bidan yang mengajukan pindah ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Di pihak lain,  perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan.

“Selain itu untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini,” ujar Bima saat…

Evaluasi Reformasi Birokrasi, Dua K/L Raih Nilai A

Evaluasi Reformasi Birokrasi, Dua  K/L Raih Nilai A

 

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko

 

 

JAKARTA – Dari hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) baru ada dua yang meraih predikat A, yakni Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun yang cukup menggembirakan, sebanyak yakni 43 K/L memperoleh predikat BB, 31 K/L mendapat nilai B, masing-masing tiga K/L dengan predikat CC dan C.

Evaluasi ini dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, AkuntabilitasKelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat…

Usulan WBK/WBBM Paling Lambat 15 Agustus 2017

JAKARTA – Untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, setiap instansi pemerintah diminta membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan di lingkungan instansi pemerintah bersangkutan. “Sesuai rencana pelaksanaan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2017, kami harapkan segera menghirimkan usulan unit kerja pelayanan paling lambat 15 Agustus 2017,” ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Kamia (20/07).

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014…

Juknis Inpassing Jabatan Fungsional PNS harus Diserahkan Paling Lambat 31 Juli

Juknis Inpassing Jabatan Fungsional PNS harus Diserahkan Paling Lambat 31 Juli

 

Ilustrasi

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta para instansi pembina agar dapat segera menyelesaikan dan menetapkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan inpassing jabatan fungsional dan menyampaikannya ke Kementerian PANRB dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 31 Juli 2017.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Melalui surat Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang…

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

 Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam Rakor Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (18/07).

 

 JAKARTA – Sebagai penyelenggara negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam jabatan dan tugas yang diemban agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa dalam memperbaiki kualitas ASN diperlukan sebuah standar kompetensi dalam menduduki sebuah jabatan.

“Misalkan sebagai dasar kompetensi, seseorang tersebut harus melek IT dan juga memahami bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Sebagai contoh untuk CPNS akan mengikuti tes dengan komputer, jika seseorang tidak…

2.806 SK CPNS GGD Resmi Ditetapkan

2.806 SK CPNS GGD Resmi Ditetapkan

Ilustrasi Guru Garis Depan 

 

JAKARTA —Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 Guru Garis Depan, dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Penetapan ini tergolong ke dalam proses tahap I dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Menyusul, sebanyak 3.490 SK dan NIP CPNS akan diproses pada tahap II. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan,  pelaksanaan program ini sesuai dengan Nawa Cita ke-3 Presiden Republik…

Menteri Asman Launching SEPAKAT

Menteri Asman Launching SEPAKAT

Menteri PANRB Asman Abnur (no. 3 dari kanan) bersama Kepala BPPT (no 3 dari kiri) dan para pejabat dari Kementerian PANRB dan BPPT usai launching SEPAKAT pada acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) Tahun 2017 di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (17/07)

 

JAKARTA - Baru saja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur melaunching aplikasi Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT) pada acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) Tahun 2017 di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (17/07).

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari e-performance based budgeting dan…

Prioritas Pengadaan CPNS 2017

Prioritas Pengadaan CPNS 2017

 

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja

 

JAKARTA – Meskipun pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 minus growth. Selain harus memenuhi berbagai kriteria, pengadaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pegawai yang mendukung program Nawa Cita.

Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur,  pembangunan poros maritim. Selain itu, juga pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk Kementerian/Lembaga…

Mau Daftar CPNS di Kumham, Kenali Dulu Tes Kesamaptaan

Mau Daftar CPNS di Kumham, Kenali Dulu Tes Kesamaptaan

 

 

ilustrasi tes kesamaptaan

JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan seleksi yang ketat, tetapi transparan, obyektif dan tidak dipungut biaya. Setelah lulus seleksi adminstrasi, akan dilakuan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan tiga peserta yang lulus terbaik berhak mengikuti Seleksi  Kompetensi Bidang (SKB).

Berdasarkan Permen PANRB No 20/2017  SKB dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bagi instansi yang belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain, yaitu…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : halomenpan@menpan.go.id
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24