Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Selasa (27/1/2026).
JAKARTA – Pemerintah memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial ke 40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Strategi ini bertujuan mempercepat transformasi digital layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dengan pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo mengatakan jika perluasan piloting merupakan tindak lanjut dari uji coba yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2025 lalu. Keputusan memperluas pelaksanaan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kantor PMU Ditjen Dukcapil, Selasa (27/1/2026).
“Selain aspek teknologi dan aplikasi, pelaksanaan transformasi ini juga memerlukan perhatian pada manajemen komunikasi serta manajemen perubahan. Kita menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat pengembangan layanan. Pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi sasaran penerimaan bantuan sosial,” katanya.
Disampaikan bahwa wilayah piloting dipilih berdasarkan kesiapan daerah, komitmen kepala daerah, kesiapan infrastruktur digital, dan dukungan perangkat daerah terkait. Dalam mekanisme baru ini, masyarakat dapat mendaftar bantuan sosial melalui portal digital perlindungan sosial. Portal memungkinkan warga melakukan pendaftaran mandiri atau dengan bantuan pendamping.
_Piloting_ di Kabupaten Banyuwangi telah memfasilitasi pendaftaran penerima bantuan sosial bagi puluhan ribu kepala keluarga melalui portal perlinsos. Kolaborasi perangkat daerah, seperti pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), operator desa, dan tenaga pendukung lain, menjadi faktor kunci dalam menjangkau masyarakat.
Pemerintah pusat akan terus memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi kepada daerah perluasan. Pendampingan ini diharapkan memperkuat implementasi digitalisasi bansos secara menyeluruh dan menjadi fondasi layanan digital nasional di masa depan. (HUMAS MENPANRB)
