Kick Off Meeting Fasilitasi Pendampingan Peserta Guangzhou Award 2026 secara virtual, Kamis (29/1/2026).
JAKARTA – Inovasi pelayanan publik milik Pemerintah Indonesia kembali berlaga di kancah Internasional. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional, menyiapkan dua belas inovasi untuk mengikuti Guangzhou Award Tahun 2026.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan bahwa dengan berpartisipasi pada kompetisi ini, Indonesia menunjukkan upayanya dalam transformasi pelayanan publik melalui terobosan atau inovasi yang diciptakan oleh instansi pemerintah. “Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia telah menghadirkan berbagai terobosan sehingga layak mendapatkan apresiasi tingkat dunia, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya Kick Off Meeting Fasilitasi Pendampingan Peserta Guangzhou Award 2026 secara virtual, Kamis (29/1/2026).
Dijelaskan, dua belas inovasi pelayanan publik ini merupakan inovasi terbaik yang telah meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Adapun inovasi-inovasi tersebut diantaranya yakni Puskesmas Pakekan Hunter TB Stunting (PUSPA HUNTING); Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat Untuk Eradikasi Stunting; Serving The Villager; Peduli Kampung Asi (PEDULI KASI); Intervensi Nutrisi Tumbuh Kerjar Berkelanjutan Atasi Stunting (IBUK ANTING); Peran Manager dalam Korporasi Pertanian (PANDORA) di Kabupaten Kebumen; KPBU APJ; Hari Belanja Cantik ke Pasar tradisional dan UMKM; Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE); Pusat Informasi Terpadu dan Responsif (PINTERES); GOKER WANGI; dan Baca Meter Mandiri.
Deputi Otok menambahkan, fasilitasi ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan berkelanjutan terhadap inovasi pelayanan publik daerah yang telah menjadi praktik baik di tingkat nasional. Selain itu, fasilitasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan capaian inovasi pelayanan publik Indonesia di tingkat internasional dan mendukung kontribusi Indonesia terhadap agenda pembangunan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)
Untuk diketahui, 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation merupakan penghargaan bergengsi internasional yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG) dan World Association of the Major Metropolises (Metropolis). “Ajang kompetisi internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan mempromosikan inovasi yang terbukti memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan perkotaan dan daerah,” tuturnya.
Diharapkan, partisipasi Indonesia dalam Guangzhou Award mampu mendorong para inovator untuk bersaing secara global dan dapat menambah sudut pandang baru agar mampu berpikir secara lebih luas terkait pengembangan inovasi di masing-masing instansi pemerintah. “Kita juga harus membuktikan bahwa inovasi yang kita hasilkan itu menjawab persoalan publik, dan kita membuktikan bahwa inovasi yang sudah kita hasilkan ini memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Director of KMMB Consulting Mochamad Badowi memaparkan terkait branding strategis layanan inovasi pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas proposal. Ada enam pilar inovasi dalam kerangka kerja standar global, pertama adalah kebijakan baru.
Dijelaskan, pemerintahan itu adalah bagian dari motor penggerak terhadap regulasi yang disusun, yang harapannya bisa evidence-based policy, maupun juga science-based policy. “Kebijakan-kebijakannya berdasar pada fakta yang ada di lapangan, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah empiris, valid, dan reliability,” ungkapnya.
Selanjutnya yakni strategi baru, dan tata kelola baru. Menurutnya, kebijakan tanpa strategi hanya selesai di kertas dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian muncul, teknologi baru yang applied, dan tepat guna.
“Jadi dalam konteks ini kita sebagai penggerak perubahan itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk memudahkan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pilar selanjutnya adalah kemitraan baru, dan model bisnis baru. Dijelaskan, dengan model bisnis baru, maka lahir kebijakan baru, hal ini sirkular, dan terus menerus. “Ketika ini terjadi, maka yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran kita ini akan terasa sangat impactful, sangat berdampak bagi kebutuhan di masyarakat,” jelasnya.
Badowi menyampaikan dimensi branding strategis dalam konteks global, pertama inovasi kebijakan. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan adanya terobosan dalam regulasi, tata kelola, atau cara kerja birokrasi yang sebelumnya kaku menjadi fleksibel.
Kedua, dalam konteks inovasi global adalah dampak sosial. Dalam konteks global, inovasi harus membuktikan bahwa ada kehidupan warga yang benar-benar berubah. Fokusnya bukan pada seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat (inklusivitas). Terakhir, yang menjadi perhatian adalah positioning global, dimana inovasi daerah harus diposisikan sebagai model percontohan dunia.
“Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan di Banyuwangi, inovasi yang dilakukan di Bantaeng, itu bisa dijadikan sebagai model percontohan di dunia. Bisa dipakai di Eropa, di Tiongkok, di Australia, dan selanjutnya. Jadi kita harus berpikir global, yang kita praktekkan di lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Innovation Practitioner Budi Chairuddin menyampaikan penilaian penghargaan ini mencakup empat kriteria utama yaitu inovasi, efektivitas, keberlanjutan kebijakan, dan signifikansi. Masing-masing kriteria mengevaluasi kontribusi dan dampak proyek pada isu publik.
Dalam hal ini, Budi memaparkan beberapa catatan penting dalam penulisan proposal. Pertama yakni, kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, dan modifikasi inovasi yang ada. Kemudian, efektif capaian nyata dan solutif. Selanjutnya, bermanfaat (dampak) yaitu menyelesaikan masalah.
Kemudian, dapat ditransfer, dan inovasi dapat diadaptasi, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UPP) sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Terakhir, berkelanjutan yaitu keberlangsungan inovasi. (fik/HUMAS MENPANRB).
