Menteri PANRB Rini Widyantini saat rapat bersama LAN, di Jakarta, Senin (26/1/2026).
JAKARTA - Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan, termasuk bagi ASN yang terdampak bencana ekologis di Sumatra. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyiapkan pengembangan kompetensi ASN yang lebih fleksibel.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, layanan SmartASN perlu dikembangkan agar menjadi pusat pembelajaran yang fleksibel bagi ASN. "SmartASN bukan sekadar aplikasi tapi tempat yang memudahkan dan lebih membuka akses ASN untuk belajar," jelas Rini, saat rapat bersama LAN, di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Portal SmartASN menyediakan akses mudah ke berbagai layanan digital seperti pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan layanan kepegawaian dasar dalam satu platform. Dengan sistem yang digital, akses bagi ASN untuk pengembangan kompetensi semakin luas.
Rapat itu membahas transformasi pengembangan kompetensi ASN dan dukungan terhadap daerah terdampak. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra, sesuai amanat Keputusan Presiden No. 1/2026. Dalam struktur Satgas tersebut, Menteri PANRB ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dengan tugas melaksanakan pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.
Dalam dukungan pemulihan fungsi pemerintahan, salah satu poinnya adalah pelindungan dan konsolidasi ASN. Disamping penyesuaian jam kerja dan target kinerja bagi ASN terdampak bencana, akses untuk pengembangan kompetensi juga diperluas.
Rini menegaskan, pengembangan kompetensi secara daring harus terus digaungkan. Teknologi memudahkan ASN untuk mengembangkan kompetensinya tanpa harus terkurung batasan tempat dan birokrasi yang rumit.
"Pemerintah berkomitmen memudahkan para ASN meningkatkan kompetensi mereka," tegas Rini.
Kepala LAN Muhammad Taufiq, menjelaskan terkait kebijakan pengembangan kompetensi pascabencana. "Hasil pembelajaran berupa inovasi Pelatihan kepemimpinan dan habituasi latsar pada tiga provinsi diarahkan untuk mendkung percepatan pascabencana," jelas Taufiq.
Saat ini sudah ada digital learning bagi ASN. Akses dan pilihan sarana pembelajaran yang luas. LAN juga melakukan penguatan kapasitas ASN pada pemerintah desa untuk mendorong percepatan pemulihan pascabencana.
Taufiq mengatatakan, jajarannya membuka ruang kolaborasi multipihak yg melibatkan swasta, lembaga non-pemerintah dan perguruan tinggi, serta asosiasi dalam pembelajaran terintegrasi dengan tema yang mendukung kebutuhan asn dan masyarakat daerah terdampak. Penyesuaian itu kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Kepala LAN tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Daerah Terdampak Bencana Alam. (don/HUMAS MENPANRB)
