JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyerahkan alokasi formasi tenaga honorer  kategori I yang telah memenuhi kriteria (MK) yang telah ditandatangani Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada 402 instansi, terdiri dari 29 kementerian/lembaga dan 373 pemerintah daerah untuk proses penetapan NIP. Lebih...

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 dan Dokumentasi Penetapan Kinerja 2013   Untuk Download KLIK DISINI ...

Berdasarkan hasil seleksi administrasi atas berkas lamaran yang masuk kepada Panitia Seleksi Terbuka Eselon I.a dan Eselon II.a di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan nama-nama Calon/Pelamar yang dinyatakan LULUS SELEKSI ADMINISTRASIsebagaimana daftar nama di dalam lampiran pengumuman ini dan akan mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu PENULISAN...

JAKARTA – Masuknya orang luar sebagai Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan bisa memacu percepatan reformasi birokrasi di tubuh LPNK yang merupakan salah satu lokomotif reformasi birokrasi nasional. Salah satunya adalah terintegrasinya sistem pelayanan kepegawaian dengan teknologi informasi (TI), mulai dari rekruitmen hingga pensiun. Demikian antara lain ditegaskan Menteri...

Sebanyak 39 orang dari 44 orang yang memenuhi  syarat administrasi mengikuti ujian  membuatan makalah dalam seleksi terbuka untuk menduduki jabatan eselon I Kementerian PAN dan RB, bertempat di Ruang Sriwijaya Kementerian PAN dan RB (27/12). Penulisan makalah dilakukan dengan tulisan tangan. Isi makalah berkisar pemikiran, inovasi peserta dalam membangun birokrasi...

JAKARTA - Meskipun Pemerintah belum memutuskan, apakah moratorium CPNS yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2012 akan dilanjutkan atau tidak pada tahun 2013, namun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan bahwa kebijakan down sizing PNS dalam rekruitmen CPNS akan tetap dilaksanakan. Demikian antara lain dikatakan Menteri...

Presiden SBY : Pastikan RUU Adpem Tepat dan Benar   JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk memastikan bahwa RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) tepat dan benar, sebelum dibahas bersama DPR. “Sebelum dibahas bersama dengan DPR RI, mari kita pastikan bahwa RUU ini...

Ralat pengumuman seleksi jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Administratsi Negara. Semula : pendaftaran dilakukan dari tanggal 17 Desember 2012 s.d 20 Februari 2013 Menjadi : pendaftaran dilakukan dari tanggal 17 Desember s.d 20 Januari 2013  Pengumuman dan Formulir Klik Disini  ...

Dalam rangka pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengadakan rapat koordinasi nasional tentang penyerahan penetapan formasi Tenaga Honorer Kategori I. Undangan sebagai berikut : Undangan dan Daftar Undangan klik disini                          ...

Meningkatnya pembangunan yang pesat saat ini membuat pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah dalam berbagai hal, salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu daerah yang sudah memulai dalam hal pemberantasan korupsi adalah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah....

Dalam rangka pengisian jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Administratsi Negara, kami mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang telah memenuhi syarat yang telah memnuhi syarat yang ditentukan untuk mendaftarkan diri dalam rangka mengisi jabatan-jabatan Eselon I sesuai dengan struktur organisasi baru melalui seleksi terbuka yang akan...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar mengungkapkan, dalam gerakan reformasi birokrasi terdapat lima agenda besar. Kelima agenda itu adalah percepatan reformasi birokrasi, island of integrity, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan penyempyrnaan peraturan perundang-undangan. Untuk agenda besar pertama, telah ditetapkan sembilan langkah percepatan reformasi birokrasi. Sedangkan agenda...