Kamis, 20 Januari 2011 18:45 JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali meminta agar Badan Kepagawaian Daerah (BKD) untuk memasukkan data-data tenaga honorer Kategori II, permintaan ini disampaikan menyusul pengangkatan tenaga honorer kategori I sudah diproses. BKD diminta mengajukan nama-nama honorer kategori II sesuai dengan Surat Edaran...

Senin, 17 Januari 2011 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer tertinggal yang telah lolos verifikasi dan validasi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Februari mendatang. Terkait hal itu, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan meminta, DPR tidak mendesak pemerintah untuk melakukan pengangkatan kembali...

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penghematan pembelanjaan anggaran Kementerian dan Lembaga 2011 dapat menghemat belanja negara hingga Rp20 triliun. "Kita berharap bisa sekitar Rp20 triliun untuk 2011, kalau kita bisa melakukan penghematan, (anggaran) itu bisa direlokasi pada saat APBNP sehingga dapat digunakan...

PADANG PARIAMAN MENUJU REFORMASI BIROKRASI Nusantaranews, Padangpariaman – Bupati Padangpariaman H. Ali Mukhni seminar sehari menuju reformasi birokrasi dengan Tema “Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam kerangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman” yang dilaksanakan di gedung Saiyo Sakato Pariaman Sekretaris Daerah H.Yuen Karnova,SE sebagai ketua panitia pada kesempatan itu menuturkan...

Semarang  (ANTARA News) - Komisi Kepolisian Nasional mengharapkan seluruh jajaran Polri mempunyai suatu standar kinerja yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui peningkatan pelayanan yang telah dilakukan selama ini. "Hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi harapan masyarakat yang selalu berharap banyak kepada kepolisian, sedangkan kemampuan Polri dalam memberikan pelayanan menemui berbagai kendala...

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri akan meminta dokumen pelengkap terkait kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan ke Kementerian Keuangan. "Kita akan meminta beberapa dokumen kembali kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka analisis terhadap kepengurusan pajak yang dilakukan oleh Gayus," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum)...

  Setelah melakukan  fit and proper test selama tiga hari, Komisi II DPR RI akhirnya berhasil memilih 9 anggota ...

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Patrialis Akbar menegaskan bahwa Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi M Indra tidak terlibat apa pun terkait dengan pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus Tambunan plesir ke luar negeri. "Plt Dirjen Imigrasi M Indra tidak ada terlibat apa pun. Ini...

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar melantik 39 konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Selasa malam. "Kami berharap para konsultan yang sudah diberi kepercayaan secara formal dapat membantu memberi semangat dan motivasi para kreator-kreator negeri," kata Patrialis usai melantik para konsultan...

Tanggal: 2011-01-19 04:24:10 Jkt-Humas, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara (RENSTRA BKN) tahun 2010-2014 adalah pedoman bagi semua unit kerja dalam menyusun program dan kegiatan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKN selaku penyelenggara Manajemen Kepegawaian Negara. Dalam Renstra ini telah ditetapkan Visi BKN, yakni terwujudnya pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional,...

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Tim Pengawas DPR RI untuk Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, menyatakan, kalau mau efektif, sebaiknya 12 Instruksi Presiden, di antaranya menyangkut penuntasan megaskandal Century, pengawasannya harus langsung oleh Presiden. "Dengan menyerahkan pengawasan kepada Wakil Presiden (Wapres), publik akan menilai Presiden seolah `buang badan`," katanya kepada ANTARA...

Jakarta (ANTARA News)- Symantec Corp memperkenalkan Symantec Data Loss Prevention 11, piranti lunak yang dirancang sebagai pelindung kekayaan intelektual perusahaan dan berbagai informasi yang paling berharga dalam sebuah perusahaan berskala enterprise. “Symantec Data Loss Prevention 11 difokuskan untuk membantu para professional keamanan informasi untuk melindungi informasi paling sensitif dari perusahaan,...